Kepala Adat Damang Mantangai Menjatuhkan Sanksi Adat Terhadap Perusahaan PT. KLM

Home/Berita/Kepala Adat Damang Mantangai Menjatuhkan Sanksi Adat Terhadap Perusahaan PT. KLM

Pada 20 Juli 2020, terjadi kebakaran pada areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Kalimantan Lestari Mandiri (KLM) di Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah. Ini bukan kejadian kebakaran pertama. Berdasarkan data titik panas dari citra satelit VIIRS (visible infrared imaging radiometer suite) terdeteksi adanya hotspotpada areal perkebunan PT. KLM hampir tejadi setiap tahun, sejak 2015 – 2018. Jumlah hotspot tertinggi pada Juni – Oktober 2015, hingga 625 titik panas.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkarakan kasus kebakaran lahan pada areal PT. KLM yang terjadi sepanjang 09 Juli hingga 04 Agustus 2018. Pada Desember 2019, Majelis Hakim PN Kapuas yang mengadili perkara kebakaran lahan PT. KLM mengabulkan tuntutan KLHK bahwa perusahaan PT. KLM bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dan berkewajiban membayar ganti kerugian dan biaya pemulihan lahan bekas terbakar.

Perusahaan terancam akan mendapatkan sanksi pencabutan izin jika terjadi kasus kebakaran hutan dan lahan berulang. Kali ini perusahaan lolos dari ancaman hukuman dan menjadikan buruhnya sebagai tersangka pelaku pembakaran.

Pihak Kepolisian Sektor Mantangai mempolisikan buruh perusahaan PT. KLM, Muhammad Suanto alias Gembu bin Pernadi, dituduh sebagai pelakukan pembakaran dari puntung rokok yang dibuang. Gembu bersaksi bahwa puntung rokok sebelum dibuang telah diberi ludah. Gembu tetap ditahan dan diancam pidana melanggar Pasal 188 KUHP. Sejak 21 Juli 2020 hingga saat ini, Gembu masih ditahan di Rutan Kapuas.

Keluarga Gembu yang berdiam di Desa Mantangai Hulu meyakini Gembu tidak bersalah. Perusahaan sengaja menuduh melakukan pembakaran lahan perkebunan dan melaporkan ke kepolisian tanpa menghormati ketentuan hukum adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah.

Pada 15 Oktober 2020, Muhammad Yusuf, perwakilan keluarga Gembu melakukan pengaduan kepada lembaga adat Damang Kecamatan Mantangai dan Mantir Adat.

Dalam Surat Keberatan keluarga menyampaikan dugaan pelanggaran hukum adat Dayak Ngaju yang dilakukan perusahaan PT. KLM, yaitu Pasal 51 Singer Tandahan Randah bahwa barang siapa seenaknya sarampangan menuduh merendahkan orang lain, ringan bibir, lancing menghina, memburuk burukan orang lain sehingga mempermalukan dengan bocara menusuk hati; Pasal 44 Singer Teren Katulas Huang bahwa sengaja tega hati dengan sengaja membiarkan kelalaian kewajibannya membantu orang lain yang sedang ditimpa bahaya ; dan Pasal 96 Sasukup Belom Bahadat bahwa menghargai budaya leluhur adat, dimana kaki berpijak disitu langit dijunjung, dimana kita menumpang di rumah orang wajib mengikuti aturan tuan/ pemiliknya sendiri.

Damang Kepala Adat Mantangai, H. Ahiansyah, menanggapi pengaduan keluarga Gembu, “Saya memegang adat istiadat Dayak ini, saya berkewajiban untuk membela kita semua”, tegas Damang Mantangai.

Sidang Perdamaian Adat Kecamatan Mantangai kembali digelar di Mantangai, pada Senin, 19 Oktober 2020. Sebelumnya sudah ada dua kali sidang perdamaian adat dengan menghadirkan pelaporan dan pihak perusahaan sebagai terlapor. Sidang perdamaian adat ini memutuskan perusahaan PT. KLM melanggar Hukum Adat Dayak. Pihak perusahaan tidak menghargai adat istiadat dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Tuduhan pihak perusahaan terhadap Suanto alias Gembu sehingga terjadinya kebakaran kebun sawit tidak mendasar dan tidak dapat membuktikan atas tuduhan tersebut.

Dalam Surat Keputusan Sidang Perdamaian Adat Kecamatan Mantangai Nomor 169/003/WK-MTG/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, diputuskan pasal yang dilanggar dan sanksi denda (singer) terhadap perusahaan PT. KLM, yakni (1) Pasal 51 Tandahan Randah ayat (1) 4 Jipen (60 Katiramu) atau uang sebesar Rp. 165.888.000; (2) Pasal 44 Singer Teren Katulas Huang 1 Jipen ayat (8) dan (9) (15 Katiramu) atau uang sebesar Rp. 41.472.000 ;  (3) Pasal 96 Sasukup Belom Bahadat ayat (3) 2 Jipen (30 Katiramu) atau uang sebesar Rp. 82.944.000.

Perusahaan PT. KTS diminta membayar kepada lembaga adat Kedamangan Kecamatan Mantangai  dengan batas waktu 30 hari setelah surat keputusan dikeluarkan. Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah,  mengakui keberadaan otoritas Damang dan putusan sanksi peradilan adat ini diakui, seharusnya perusahaan menghormati dan patuh pada ketentuan dan keputusan sidang perdamaian adat, dan dapat menjadi pertimbangan dalam peradilan umum negara.

Ank, Okt 2020

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA
    Share on