Perkara Api di Lahan Perkebunan

Home/Berita/Perkara Api di Lahan Perkebunan

Kobaran api menyala di lahan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan PT. Kalimantan Lestari Mandiri (KLM), Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Lalu kebakaran meluas hingga ke kawasan hutan dan lahan gambut sekitar. Kebakaran tersebut dimulai sejak tanggal 09 Juli 2018 hingga 04 Agustus 2018, ada  27 hari lamanya dan membuat napas sesak.

Api padam, kabut asap masih ada. BOSF MAWAS (2018) memperkirakan luas kebakaran hutan dan lahan saat itu sekitar 12.926 hektar. Kejadian kebakaran lahan PT. KLM sudah beberapa kali terjadi. Berdasarkan data titik panas dari citra satelit VIIRS (visible infrared imaging radiometer suite) terdeteksi adanya hotspot pada areal perkebunan PT. KLM hampir tejadi setiap tahun, sejak 2015 – 2018. Jumlah hotspot tertinggi pada Juni – Oktober 2015, hingga 625 titik panas.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperkirakan kerugian ekosistem akibat kebakaran lahan gambut pada lahan PT. KLM (2018), yakni kerugian ekologis senilai Rp. 62.730.623.200 dan kerugian ekonomis sebesar Rp. 26.612.184.200, keseluruhan total kerugian Rp. 89.342.807.400. Nilai tersebut belum temasuk biaya pemulihan lahan bekas terbakar.

Angka miliaran rupiah tidak dapat menggantikan nilai dan fungsi ekologis lahan gambut bagi manusia dan lingkungan. Secara ekologis, kebakaran tanah gambut akan menyebabkan hilangnya tanah gambut, penurunan kemampuan tanah gambut dalam menyimpan air dan gambut yang kering akan bersifat irreversible, tidak dapat dipulihkan seperti semula.

Peraturan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menetapkan sanksi atas perbuatan yang merugikan lingkungan dan melawan hukum ini. Menteri LHK menuntut tanggung jawab mutlak (strict liability) dari perusahaan PT. KLM sebagai pemilik izin usaha, sebagaimana UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 88. Hal ini diatur pula dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan “Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan diareal kerjanya”.

Pada Desember 2019, Majelis Hakim PN Kapuas yang mengadili perkara kebakaran lahan PT. KLM mengabulkan tuntutan KLHK bahwa perusahaan PT. KLM bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dan berkewajiban membayar ganti kerugian.

Mengalihkan Tanggung Jawab

Gubenur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, terhitung mulai tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan 28 September 2020. Gubernur meminta perhatian, kesiapsiagaan dan tindak lanjut dari Bupati, Walikota, instansi vertikal, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi dan media massa untuk misi Kalteng bebas kabut asap tahun 2020. Penegak hukum menyampaikan ancaman sanksi pidana terhadap perorangan atau perusahaan yang melakukan pembakaran lahan dan hutan.

Pada Senin pagi (20 Juli 2020), kobaran api kembali menyala dan membakar lahan kebun sawit di Blok D, 19 Estate Mantangai PT. Kalimantan Lestari Mandiri. Saat itu, buruh kebun PT. KLM,  Muhammad Suanto alias Gembu, sedang melakukan pembersihan lahan melihat kebakaran dan memanggil buruh lainnya untuk memadamkan api. Kebakaran tidak berlanjut, tetapi api sempat membakar lahan seluas 0,5 hektar dan 36 pohon sawit.

Pemda dan instansi terkait ataupun aparat penegak hukum tidak ada yang meminta tanggung jawab mutlak perusahaan atas kejadian yang berulang ini.

Sehari setelah kejadian (Selasa, 21 Juli 2020), aparat Polsek Mantangai justru memanggil dan memeriksa Gembu, orang pertama yang melihat dan memadamkan api. Saat diperiksa di kantor perusahaan PT. KLM, (21 Juli 2020), Gembu menceritakan giat yang dilakukan saat sebelum kejadian. Dalam BAP, puntung rokok merk Billioner yang dibuang Gembu diduga sebagai penyebab kebakaran. Padahal sisa puntung rokok baru dibuang beberapa saat dan telah diberi ludah. Polisi tetap menahan dan menangkap Gembu, dengan tuduhan melakukan pembakaran lahan dan dikenakan Pasal 188 KUHPidana.

Gembu (23 tahun), pemuda Dayak Ngaju, asal Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas. Menjadi buruh perusahaan bukan mimpi masyarakat adat setempat. Leluhur mereka mewariskan kebudayaan berladang dan meramu hasil hutan, termasuk mengusahakan tangkapan ikan dari kolam-kolam alam, yang membuat mereka mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Situasi berubah dengan cepat, ketika tanah, hutan dan lahan gambut, menjadi sasaran proyek komersial skala luas melalui program negara dan izin usaha. Perusahaan dan pemodal mengendalikan kegiatan produksi, menggusur dan mengkonversi tanah, hutan dan lahan gambut untuk bisnis komersial hasil hutan dan perkebunan. Masyarakat adat setempat terpaksa menjadi buruh murah untuk mendapatkan uang cash. Kegiatan berladang jadi momok karena tuduhan ‘pembakar lahan’ dan merusak lingkungan, diancam pasal pidana. Tahun 2019 lalu, 35 orang peladang di Kalteng dikriminalisasi atas tuduhan pembakaran hutan dan lahan.

Tersulut tuduhan pembakar, keluarga korban tidak menerima tuduhan yang dialamatkan kepada Gembu. Pada 15 Oktober 2020, perwakilan keluarga mengajukan surat gugatan keberatan kepada Damang Kecamatan Mantangai atas tindakan pihak PT. KLM terhadap Gembu, sengaja menuduh melakukan pembakaran lahan perkebunan ditempat bekerja. Tindakan alih tanggung jawab ini dianggap melanggar beberapa pasal dalam hukum adat Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah, yakni: Pasal Singer Tandahan Rendah (menuduh merendahkan orang lain) ; Pasal Singer Teren Katulas Huang (sengaja tega hati membiarkan melalaikan kewajibannya membantu orang lain yang sedang ditimpa bahaya) ; Pasal Sasukup Belom Bahadat  (tidak menghargai adat).

Dalam persidangan Penasihat Hukum telah mengajukan keberatan atas dakwaan dan seharusnya  perusahaan PT. KLM selaku pemberi kerja harus bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian yang terjadi, dikenal dengan pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability), didasarkan pada employment principle bahwa majikan korporasi adalah penanggungjawab utama dari perbuatan buruh. Pertanggungjawaban pidana pengganti dalam kasus lingkungan hidup, seperti kebakaran hutan dan lahan, diatur dalam pasal 116 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sidang Perdamaian Adat Mantangai pada 19 Oktober 2020, Damang dan Mantir yang memeriksa keberatan keluarga dan pelanggaran perusahaan, lalu memutuskan perusahaan melanggar Hukum Adat Dayak, memutuskan pasal yang dilanggar perusahaan PT. Kalimantan Lestari Mandiri dan sanksi adat Jipen yang harus ditanggung perusahaan.

Gembu masih menjadi pesakitan Rutan Kapuas dan berharap segera bebas.

Ank, Okt 2020

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA
    Share on