Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil meminta Komite CERD PBB  Mendesak Indonesia agar Mencabut UU Cipta Kerja

Home/Berita/Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil meminta Komite CERD PBB  Mendesak Indonesia agar Mencabut UU Cipta Kerja

Pada tanggal 4 November 2020, dua puluh lima (25) organisasi masyarakat adat, lingkungan dan HAM, menyampaikan laporan mendesak kepada Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (UN-CERD) yang meminta agar Komite tersebut mempertimbangkan situasi masyarakat adat di Indonesia, khususnya di bawah prosedur peringatan dini dan tindakan segera yang dimiliki oleh Komite CERD.

Dalam Siaran Pers (11 November 2020), Koalisi sampaikan bahwa laporan tersebut berfokus pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020) yang diundangkan pada tanggal 3 November 2020 oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo. UU Cipta Kerja disahkan secara tergesa-gesa dan dapat dilihat sebagai sebuah peraturan yang regresif dan sangat diskriminatif. Undang-Undang ini menjadi salah satu perubahan legislasi yang terbesar dalam sejarah Indonesia dan disahkan di tengah pandemi Covid-19 tanpa konsultasi dan partisipasi yang memadai dari masyarakat adat. Laporan dapat dibaca disini: Early Warning Urgent Action Procedure Submission

Amandemen terhadap lebih dari delapan puluh undang-undang, yang memberikan hak istimewa bagi pelaku bisnis, khususnya bagi perusahaan perkebunan dan industri ekstraktif. Pada saat yang sama, RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat telah mandeg pembahasannya selama hampir satu dekade. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini lebih berpihak pada kepentingan bisnis dibandingkan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat.

Amandemen paling penting yang diusulkan dalam UU Cipta Kerja mencakup antara lain: Pengenalan kembali konsep colonial terra nullius (‘tanah tak bertuan”) yang memungkinkan Negara Indonesia untuk menolak hak atas tanah masyarakat adat melalui definisi yang sewenang-wenang atas ‘tanah terlantar’ dan juga mendapatkan tanah tanpa Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dan tanpa kompensasi yang adil.

UU Cipta Kerja berpotensi terjadinya kriminalisasi dan pemenjaraan atas praktik-praktik dalam masyarakat hukum adat dan pemberian sanksi yang lebih ringan bagi aktor-aktor korporasi yang menjadi sekedar sanksi administratif atas pelanggaran di bidang lingkungan dan kehutanan. Penghapusan persyaratan-persyaratan yang sebetulnya sudah lemah dalam implementasi, termasuk persyaratan penilaian dampak lingkungan, yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebelum mendapatkan ijin yang diperlukan untuk melanjutkan kerja di tanah masyarakat adat.

Koalisi organisasi masyarakat sipil meminta Komite CERD PBB untuk mendesak Indonesia agar mencabut UU Cipta Kerja dan memastikan penghormatan atas hak partisipasi masyarakat adat dalam proses-proses legislasi selanjutnya yang berdampak pada hak-hak masyarakat adat dengan memastikan bahwa produk undang-undang yang baru melindungi hak-hak sustantif masyarakat secara penuh dan setara.

Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), mengatakan “Karena Undang-Undang ini mengenai investasi, ia sama sekali tidak melindungi tanah masyarakat adat. UU ini justru akan mempermudah perusahaan untuk merampas lahan”, jelas Rukka Sombolinggi.

Juru Kampanye TuK Indonesia, Linda Rosalaina, mengungkapkan “Melihat adanya potensi malapetaka diatas, kami meminta Presiden, DPR, dan DPD RI untuk sukarela membatalkan pengesahan UU Cipta Kerja. Karena, selain cacat dalam proses pembentukannya, UU ini dinilai berisikan pasal-pasal bermasalah”.

Permintaan pencabutan UU Cipta Kerja juga disampaikan Direktur Eksekutif  Sawit Watch, Inda Fatinaware, “Kami meminta pemerintah mencabut UU Cipta Kerja dan seharusnya menetapkan dan memprioritaskan kebijakan penanganan ancaman Corona”.

Koalisi organisasi masyarakat sipil terdiri dari: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ; Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Pengurus Wilayah Kalimantan Barat (PW AMAN Kalbar) ; Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Pengurus Daerah Bengkayang, Singkawang dan Sambas (AMAN BENGSIBAS) ; Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Pengurus Wilayah Tano Batak (PW AMAN Tano Batak) ; Institut Dayakologi (ID) ; Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) ; Lembaga Bentang Alam Hijau (LemBAH) ; Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) ; Perkumpulan Nurani Perempuan (Women’s Conscience) ; Hutan Kita Institute (HaKI) ; Perkumpulan Sawit Watch ; Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA) ; Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK INDONESIA) ; Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI Eksekutif Nasional/Friends of the Earth Indonesia) ; Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Barat (WALHI Kalbar) ; Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Daerah Jambi (WALHI Jambi) ; Yayasan Padi Indonesia ; Bahatera Alam ; Akar Foundation ; Nagari Institute ; Link-AR Borneo ; Perkumpulan Pegiat JPIC (Justice, Peace and Integrity of Creation) ; Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) ; The Palangkaraya Ecological and Human Rights Studies (PROGRESS) ; Forest Peoples Programme.

Ank, Nov 202

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA
    Share on