Pada 20 – 23 November 2020, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat bekerjasama dengan Yayasan Petak Danum, melakukan pendidikan dan latihan untuk Pembela HAM Lingkungan di Desa Talekung Punei, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pendidikan ini diikuti 22 orang aktifis, perempuan dan laki-laki, dari 7 (tujuh) desa di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Katingan.

Peserta umumnya pernah terlibat dan mempunyai pengalaman dalam pendampingan dan pembelaan hak masyarakat. Pendidikan dan pelatihan Pembela HAM Lingkungan ini menjadi ajang berbagi pengalaman dan meningkatkan pengetahuan dalam membela hak masyarakat dan lingkungan.

Kegiatan melibatkan juga narasumber dan fasilitator dari organisasi masyarakat sipil, yakni Erpan Faryadi (pegiat reforma agraria), Kartika (Progress – Kalimantan Tengah), Muliadi (Yayasan Petak Danum – Kalimantan Tengah) dan Ditta W (Yayasan Pusaka Bentala Rakyat) dengan Ihwan (Yayasan Petak Danum) sebagai Fasilitator/Kepala Sekolah.

Materi belajar yang disampaikan dan didiskusikan antara lain analisis sosial, hak asasi manusia, pembaruan agraria, pembela hak asasi manusia dan lingkungan, serta ketrampilan melakukan kampanye. Salah satu materi belajar yang diminati peserta adalah diskusi film berjudul “Tanah Ibu Kami” produksi Gejko Project. Film ini menceritakan 4 perempuan Pembela HAM Lingkungan yang terlibat membela lingkungan dari gempuran investasi.

Peserta diajak belajar dari pengalaman dan permasalahan yang aktual dialami, seperti membahas tentang food estate, bisnis perkebunan kelapa sawit, keberadaan kelompok sosial dan pemerintahan, lembaga adat, aparat desa, masyarakat dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, disabilitas dan warga lansia.

Peserta berinteraksi dan belajar dengan pengalaman sosial masyarakat Desa Talekung Punei, mendokumentasikan pola-pola kekerasan, permasalahan, hambatan dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Saat ini tanah di wilayah Desa Talekung Punei, menjadi program nasional, program Ketahanan Pangan atau food estate. Sebelumnya, desa Talekung Punei pernah menjadi sasaran program PLG (pembangunan lahan gambut) sejuta hektar dan lahan usaha perusahaan perkebunan sawit, PT. Agro Lifere.

Erpan menceritakan peranan IMF dan Bank Dunia dalam program-program pemerintah Indonesia, sehingga masyarakat dan Pemerintah Desa perlu memiliki sikap dengan menganalisis setiap program yang masuk ke desa sebagai upaya mengamankan dan menyelamatkan desa dari kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM.

Kartika mengajak peserta dapat memetakan aktor sebagai salah satu strategi advokasi dan menentukan langkah-langkah mitigasi. Muliadi memberikan prinsip-prinsip dan mekanisme dalam pengorganisasian masyarakat sehingga dapat terbangun jejaring pendukung perjuangan yang dilakukan. Ditta menyampaikan strategi advokasi dan paralegal sehingga peserta dapat mengetahui dan memahami konteks hukum dan hukum acara di Indonesia.

Hingga akhir pelatihan, peserta masih semangat, antusias dan memberikan kesan positif terhadap proses pembelajaran dan berkomitmen untuk dapat mengembangkan dalam organisasi dan masyarakat di desa.

Ditta, Nov 2020

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Pada 20 – 23 November 2020, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat bekerjasama dengan Yayasan Petak Danum, melakukan pendidikan dan latihan untuk Pembela HAM Lingkungan di Desa Talekung Punei, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pendidikan ini diikuti 22 orang aktifis, perempuan dan laki-laki, dari 7 (tujuh) desa di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Katingan.

    Peserta umumnya pernah terlibat dan mempunyai pengalaman dalam pendampingan dan pembelaan hak masyarakat. Pendidikan dan pelatihan Pembela HAM Lingkungan ini menjadi ajang berbagi pengalaman dan meningkatkan pengetahuan dalam membela hak masyarakat dan lingkungan.

    Kegiatan melibatkan juga narasumber dan fasilitator dari organisasi masyarakat sipil, yakni Erpan Faryadi (pegiat reforma agraria), Kartika (Progress – Kalimantan Tengah), Muliadi (Yayasan Petak Danum – Kalimantan Tengah) dan Ditta W (Yayasan Pusaka Bentala Rakyat) dengan Ihwan (Yayasan Petak Danum) sebagai Fasilitator/Kepala Sekolah.

    Materi belajar yang disampaikan dan didiskusikan antara lain analisis sosial, hak asasi manusia, pembaruan agraria, pembela hak asasi manusia dan lingkungan, serta ketrampilan melakukan kampanye. Salah satu materi belajar yang diminati peserta adalah diskusi film berjudul “Tanah Ibu Kami” produksi Gejko Project. Film ini menceritakan 4 perempuan Pembela HAM Lingkungan yang terlibat membela lingkungan dari gempuran investasi.

    Peserta diajak belajar dari pengalaman dan permasalahan yang aktual dialami, seperti membahas tentang food estate, bisnis perkebunan kelapa sawit, keberadaan kelompok sosial dan pemerintahan, lembaga adat, aparat desa, masyarakat dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, disabilitas dan warga lansia.

    Peserta berinteraksi dan belajar dengan pengalaman sosial masyarakat Desa Talekung Punei, mendokumentasikan pola-pola kekerasan, permasalahan, hambatan dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Saat ini tanah di wilayah Desa Talekung Punei, menjadi program nasional, program Ketahanan Pangan atau food estate. Sebelumnya, desa Talekung Punei pernah menjadi sasaran program PLG (pembangunan lahan gambut) sejuta hektar dan lahan usaha perusahaan perkebunan sawit, PT. Agro Lifere.

    Erpan menceritakan peranan IMF dan Bank Dunia dalam program-program pemerintah Indonesia, sehingga masyarakat dan Pemerintah Desa perlu memiliki sikap dengan menganalisis setiap program yang masuk ke desa sebagai upaya mengamankan dan menyelamatkan desa dari kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM.

    Kartika mengajak peserta dapat memetakan aktor sebagai salah satu strategi advokasi dan menentukan langkah-langkah mitigasi. Muliadi memberikan prinsip-prinsip dan mekanisme dalam pengorganisasian masyarakat sehingga dapat terbangun jejaring pendukung perjuangan yang dilakukan. Ditta menyampaikan strategi advokasi dan paralegal sehingga peserta dapat mengetahui dan memahami konteks hukum dan hukum acara di Indonesia.

    Hingga akhir pelatihan, peserta masih semangat, antusias dan memberikan kesan positif terhadap proses pembelajaran dan berkomitmen untuk dapat mengembangkan dalam organisasi dan masyarakat di desa.

    Ditta, Nov 2020

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on