Suku Wambon disepanjang sungai Digoel, di Distrik Subur, Provinsi Papua, kembali terancam kehilangan hutan alam seluas 206.800 hektar, yang setara 3,5 kali luas Provinsi DKI Jakarta.  Kawasan hutan tersebut telah diberikan izin konversi untuk industri hutan tanaman (HTI) oleh perusahaan PT Merauke Rayon Jaya (MRJ), milik Marimutu Sinivasan, seorang konglomerat pemilik Texmaco Group. PT MRJ memperoleh izin pada tahun 1998 namun tak kunjung melakukan kegiatan operasionalnya, namun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus memperbaharui izin konsesi. Masyarakat adat Wambon tidak tahu rencana dan izin PT. MRJ tersebut.

Sudah berkali-kali pihak PT. MRJ datang menemui Suku Wambon di Distrik Subur, mereka menggunakan berbagai cara agar menerima rencana perusahaan, berkali-kali juga masyarakat adat Wambon tegaskan menolak kehadiran PT. MRJ dan rencana pengembangan HTI di wilayah adat mereka. Masyarakat merasakan juga dan mencurigai operator perusahaan menggunakan cara kotor, seperti adu domba antara suku Wambon dan suku Malind, untuk mewujudkan kepentingannya.

Kedua suku telah lama hidup berdampingan, sekarang kondisinya menjadi tegang. Pihak perusahaan menggunakan Suku Malind melakukan klaim kepemilikan hutan adat. Ini modus lama yang sering digunakan perusahaan di Papua, untuk membenturkan antar masyarakat Papua.

Masyarakat adat Wambon sudah mempunyai pengalaman masa lalu. Puluhan ribu hektar hutan adat suku Wambon telah habis dibabat untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit miliki Korindo Group dan PT Bio Inti Agrindo (BIO). Perusahaan awalnya menjanjikan kesejahteraan hidup masyarakat adat, realitasnya hingga sekarang kehidupan sosial ekonomi masyarakat belum berubah. Sekarang, PT MRJ datang untuk menguras isi hutan, masyarakat akan hidup dimana.

Sejarah tanah dan hutan adat suku Wambon diperjuangkan melalui perang adat, banyak nenek moyang yang mati diatas tanah adat, sehingga hutan dan tanah adat sangatlah sakral. Tidak dapat dilepaskan kepada pihak lain. Kami memilih untuk mempertahankannya, ujar Agus Tomba seorang pemilik hutan adat dari Kampung Subur.

Kesepakatan Cacat

Pada 10 Februari 2021, masyarakat adat Wambon dan Malind merencanakan pertemuan adat di Kampung Boha, Distrik Muting, Kabupaten Merauke. membahas penolakan kehadiran perusahaan PT. MRJ. Namun menjelang pertemuan terjadi perubahan agenda, penolakan menjadi pertemuan sosialisasi dukungan PT MRJ dengan melibatkan orang-orang perusahaan PT. MRJ.

Suku Wambon menolak hadir karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam pertemuan, terlihat orang perusahaan dan Herman Anitu. Herman Anitu adalah politisi lokal asal Merauke, pernah menjabat ketua Partai Golkar Merauke. Tahun 2020 mencalonkan diri menjadi kandidat calon Bupati Merauke, namun digugurkan oleh KPU. Akhir-akhir ini Herman Anitu sibuk menggalang masyarakat untuk mendukung PT MRJ.

Beberapa orang yang hadir dalam pertemuan,  menduga PT MRJ turut mengongkosi biaya pertemuan. Peserta yang hadir tidak bebas untuk menyampaikan pendapat, seluruh percakapan didominasi pihak PT MRJ. Didalam pertemuan masyarakat diminta menandatangi kesepakatan pertemuan. Diduga dokumen ini akan digunakan untuk mengajukan izin ke pemerintah daerah. Suku Wambon menilai kesepakatan pertemuan tidak sah secara adat, karena yang hadir bukan sebagai pemilik tanah adat.

Akhir tahun 2020 Herman Anitu mengajak enam orang yang mengaku sebagai pemilik tanah adat bertemu manajemen PT MRJ di Jakarta. Pertemuan di Jakarta dihadiri Pjs Bupati Boven Digoel Paskalis Netep. Masyarakat wambon kecewa dengan sikap Pjs Bupati Paskalis Netep yang tidak konsisten mendengar suara masyarakat korban. Pada September 2020 perwakilan pemilik hutan adat telah bertemu Pjs Bupati menyampaikan secara tegas penolakan kehadiran PT MRJ.

KLHK Harus Bertanggung Jawab

Tanggal 15 Februari 2021, KLHK mengeluarkan laporan deforestasi di Tanah Papua, laporan ini hanya menyoroti deforestasi pada areal izin pelepasan kawasan hutan, belum menjangkau kawasan hutan alam, termasuk yang berada dalam areal konsesi. Ini bentuk cara menghindar dari tanggung jawab negara terhadap perlindungan hutan dan tidak sejalan dengan komitmen pembangunan rendah emisi dengan mencegah terjadinya deforestasi pada kawasan hutan.

Kasus yang dihadapi Suku Wambon merupakan gambaran buruk KLHK yang gagal memberikan perlindungan dan pengakuan kepada hak masyarakat adat. KLHK membiarkan masyarakat adat berhadapan dengan korporasi yang memiliki relasi kuasa dan uang, perizinan yang dikeluarkan KLHK memberi dampak permasalahan sturukral yang panjang bagi Suku Wambon dan menambah kerusakan lingkungan. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat menemukan PT MRJ tidak memiliki izin lingkungan. Harus ada tindakan tegas dari KLHK kepada PT MRJ bila tidak KLHK melegalkan ecoside suku Wambon.

Karena itu masyarakat suku wambon meminta kepada KLHK  untuk ;

  1. Menghormati Keputusan masyarakat adat Suku Wambon menolak PT MRJ yang akan menggusur hutan adat suku Wambon di Kampung Subur dan Kampung Aiwat Kab Boven Digoel ;
  2. Membatalkan seluruh keputusan yang memberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas areal seluas +/_ 206.800 HA kepada PT Merauke Rayon Jaya ;
  3. Mengakui tanah dan hutan adat yang dikuasai dan dimiliki masyarakat adat Suku Wambon di Kampung Subur dan Kampung Aiwat, Distrik Subur Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua.

TGH, Feb 2021

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Suku Wambon disepanjang sungai Digoel, di Distrik Subur, Provinsi Papua, kembali terancam kehilangan hutan alam seluas 206.800 hektar, yang setara 3,5 kali luas Provinsi DKI Jakarta.  Kawasan hutan tersebut telah diberikan izin konversi untuk industri hutan tanaman (HTI) oleh perusahaan PT Merauke Rayon Jaya (MRJ), milik Marimutu Sinivasan, seorang konglomerat pemilik Texmaco Group. PT MRJ memperoleh izin pada tahun 1998 namun tak kunjung melakukan kegiatan operasionalnya, namun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus memperbaharui izin konsesi. Masyarakat adat Wambon tidak tahu rencana dan izin PT. MRJ tersebut.

    Sudah berkali-kali pihak PT. MRJ datang menemui Suku Wambon di Distrik Subur, mereka menggunakan berbagai cara agar menerima rencana perusahaan, berkali-kali juga masyarakat adat Wambon tegaskan menolak kehadiran PT. MRJ dan rencana pengembangan HTI di wilayah adat mereka. Masyarakat merasakan juga dan mencurigai operator perusahaan menggunakan cara kotor, seperti adu domba antara suku Wambon dan suku Malind, untuk mewujudkan kepentingannya.

    Kedua suku telah lama hidup berdampingan, sekarang kondisinya menjadi tegang. Pihak perusahaan menggunakan Suku Malind melakukan klaim kepemilikan hutan adat. Ini modus lama yang sering digunakan perusahaan di Papua, untuk membenturkan antar masyarakat Papua.

    Masyarakat adat Wambon sudah mempunyai pengalaman masa lalu. Puluhan ribu hektar hutan adat suku Wambon telah habis dibabat untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit miliki Korindo Group dan PT Bio Inti Agrindo (BIO). Perusahaan awalnya menjanjikan kesejahteraan hidup masyarakat adat, realitasnya hingga sekarang kehidupan sosial ekonomi masyarakat belum berubah. Sekarang, PT MRJ datang untuk menguras isi hutan, masyarakat akan hidup dimana.

    Sejarah tanah dan hutan adat suku Wambon diperjuangkan melalui perang adat, banyak nenek moyang yang mati diatas tanah adat, sehingga hutan dan tanah adat sangatlah sakral. Tidak dapat dilepaskan kepada pihak lain. Kami memilih untuk mempertahankannya, ujar Agus Tomba seorang pemilik hutan adat dari Kampung Subur.

    Kesepakatan Cacat

    Pada 10 Februari 2021, masyarakat adat Wambon dan Malind merencanakan pertemuan adat di Kampung Boha, Distrik Muting, Kabupaten Merauke. membahas penolakan kehadiran perusahaan PT. MRJ. Namun menjelang pertemuan terjadi perubahan agenda, penolakan menjadi pertemuan sosialisasi dukungan PT MRJ dengan melibatkan orang-orang perusahaan PT. MRJ.

    Suku Wambon menolak hadir karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam pertemuan, terlihat orang perusahaan dan Herman Anitu. Herman Anitu adalah politisi lokal asal Merauke, pernah menjabat ketua Partai Golkar Merauke. Tahun 2020 mencalonkan diri menjadi kandidat calon Bupati Merauke, namun digugurkan oleh KPU. Akhir-akhir ini Herman Anitu sibuk menggalang masyarakat untuk mendukung PT MRJ.

    Beberapa orang yang hadir dalam pertemuan,  menduga PT MRJ turut mengongkosi biaya pertemuan. Peserta yang hadir tidak bebas untuk menyampaikan pendapat, seluruh percakapan didominasi pihak PT MRJ. Didalam pertemuan masyarakat diminta menandatangi kesepakatan pertemuan. Diduga dokumen ini akan digunakan untuk mengajukan izin ke pemerintah daerah. Suku Wambon menilai kesepakatan pertemuan tidak sah secara adat, karena yang hadir bukan sebagai pemilik tanah adat.

    Akhir tahun 2020 Herman Anitu mengajak enam orang yang mengaku sebagai pemilik tanah adat bertemu manajemen PT MRJ di Jakarta. Pertemuan di Jakarta dihadiri Pjs Bupati Boven Digoel Paskalis Netep. Masyarakat wambon kecewa dengan sikap Pjs Bupati Paskalis Netep yang tidak konsisten mendengar suara masyarakat korban. Pada September 2020 perwakilan pemilik hutan adat telah bertemu Pjs Bupati menyampaikan secara tegas penolakan kehadiran PT MRJ.

    KLHK Harus Bertanggung Jawab

    Tanggal 15 Februari 2021, KLHK mengeluarkan laporan deforestasi di Tanah Papua, laporan ini hanya menyoroti deforestasi pada areal izin pelepasan kawasan hutan, belum menjangkau kawasan hutan alam, termasuk yang berada dalam areal konsesi. Ini bentuk cara menghindar dari tanggung jawab negara terhadap perlindungan hutan dan tidak sejalan dengan komitmen pembangunan rendah emisi dengan mencegah terjadinya deforestasi pada kawasan hutan.

    Kasus yang dihadapi Suku Wambon merupakan gambaran buruk KLHK yang gagal memberikan perlindungan dan pengakuan kepada hak masyarakat adat. KLHK membiarkan masyarakat adat berhadapan dengan korporasi yang memiliki relasi kuasa dan uang, perizinan yang dikeluarkan KLHK memberi dampak permasalahan sturukral yang panjang bagi Suku Wambon dan menambah kerusakan lingkungan. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat menemukan PT MRJ tidak memiliki izin lingkungan. Harus ada tindakan tegas dari KLHK kepada PT MRJ bila tidak KLHK melegalkan ecoside suku Wambon.

    Karena itu masyarakat suku wambon meminta kepada KLHK  untuk ;

    1. Menghormati Keputusan masyarakat adat Suku Wambon menolak PT MRJ yang akan menggusur hutan adat suku Wambon di Kampung Subur dan Kampung Aiwat Kab Boven Digoel ;
    2. Membatalkan seluruh keputusan yang memberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas areal seluas +/_ 206.800 HA kepada PT Merauke Rayon Jaya ;
    3. Mengakui tanah dan hutan adat yang dikuasai dan dimiliki masyarakat adat Suku Wambon di Kampung Subur dan Kampung Aiwat, Distrik Subur Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua.

    TGH, Feb 2021

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on