Tanah Merah merupakan nama kota di Papua bagian selatan, pusat pemerintahan Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua. Tahun 1920 an, daerah ini menjadi “tempat pembuangan” penjara alam bagi aktifis yang melawan pemerintah kolonial Belanda.

Aktifis Oen Bo Tik (dalam Ananta Toer, 2015) menuliskan “itu tanah yang sunyi”, ini tanah hutan belukar yang sunyi, yang terasing dari dunia dan pergaulan luar. Kini Tanah Merah dan wilayah sekitarnya telah berubah menjadi kawasan strategis ekonomi dan sasaran pengembangan agroindustri. Penetrasi kapital melalui perusahaan swasta (dalam negeri dan asing), termasuk perusahaan transnasional yang bekerjasama dengan agensi domestik terus berkembang dan berebutan untuk mengeksploitasi kekayaan alam daerah ini.

Puluhan ribu penduduk pekerja dari luar Pulau Papua dan daerah sekitar, menjelajahi rimba belantara dan menelusuri anak-anak Kali Digul untuk mengkuliti dan mengeruk kekayaan tambang emas dan hasil hutan. Sebagian besar mereka terserap dalam proyek industri ekstraktif dari bisnis pembalakan hasil hutan kayu dan perkebunan kelapa sawit.

Penetrasi kapital berlangsung hingga wilayah yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan, dimana tersedia kekayaan alam dan lahan untuk perkebunan. Terjadi perebutan sumberdaya pada wilayah ini, yang disebut Geiger sebagai frontier ekstraksi  (Acciaioli, 2020), dengan melibatkan negara dan berbagai kekuatan sosial ekonomi dan politik. Wilayah ini masih jauh dari kontrol publik, akses terhadap keadilan hukum minim, perebutan berlangsung secara tidak adil, yang berkuasa dan kuat yang menang. Kadang perebutan didahului janji-janji dan diikuti kekerasan fisik maupun oral, saling serang, produksi ekonomi kampung tersingkir dan warga mengalami ketergusuran berlapis (Li, 2016), terjadi kerusakan lingkungan skala luas, deforestasi dan pencemaran air.

Masyarakat adat yang berdiam di dusun dan kampung sekitar kawasan hutan dan sepanjang Kali Digoel, Kali Kao dan Kali Mappi, Kabupaten Boven Digoel, sedang mengalami situasi ini. Tanah dan hutan adat mereka menjadi rebutan, muncul klaim penguasaan diantara anggota masyarakat, antara masyarakat dan negara, dan dengan korporasi, maupun pihak-pihak dengan kelembagaan baru yang mengklaim sebagai wali masyarakat. Pada gilirannya, korporasi jugalah yang unggul, mengendalikan dan mengambil manfaat dari perebutan sumberdaya.

Tahun 2017, Bupati Boven Digoel, Benediktus Tambonop, S.STP (almarhum), menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Boven Digoel tentang pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada perusahaan PT. Indo Asiana Lestari (IAL), terletak di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kab. Boven Digul. SK tersebut diterbitkan bersamaan dengan Surat Rekomendasi tentang Pencabutan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Energy Samudera Kencana. Dalam satu waktu tanggal 07 Juli 2017, diterbitkan dua keputusan terkait pada objek lokasi yang sama. Ini tidak normal.

Sebagaimana otoritas sebelumnya, masyarakat adat Awyu yang berada dan hidup pada kawasan hutan dan perairan didaerah ini, tidak pernah mendapatkan informasi perizinan perusahaan, tidak pernah dikonsultasikan dan dimintakan persetujuan dalam pemberian izin lokasi yang mencaplok tanah dan hutan adat di wilayah adat mereka.

Operator lapangan perusahaan dan orang-orang pendukungnya memasuki kampung-kampung, dikawal aparatus keamanan negara, meminta dukungan warga dan sanak saudara agar menandatangani penyerahan tanah, dengan agak memaksa, mengkooptasi dan mengumbar janji-janji pembangunan. Perusahaan dipromosikan dan dibayangkan sebagai jalan keluar perubahan dan kebudayaan yang dianggap tertinggal. Izin negara dan posisi kekuatan aktor tertentu menjadi justifikasi. Beberapa anggota marga terpaksa mengikuti keinginan perusahaan karena tidak yakin dapat mempertahankan tanah adat atas ketidakpastian status hukum tanah mereka, karena tawaran kompensasi uang dan posisi.

Dalam kebiasaan adat Suku Awyu dan umumnya masyarakat adat di Papua, pemberian hak kelola atas tanah dan kekayaan alam lainnya, didasari keputusan luas dari anggota marga. Pada Desember 2020, perusahaan PT. IAL melakukan penggusuran lahan dan hutan Dusun Wanggaban, yang terletak disekitar muara kali Wosu, pinggir kali Digul, untuk pembangunan logpond dan camp perusahaan. Anggota marga, mama Laurensia Yame, menentang rencana perusahaan dan meminta perusahaan menghentikan aktifitas untuk mengembangkan kebun kelapa sawit di Dusun Wanggaban, yang akan menghilangkan hutan dan rawa sumber hidup masyarakat.

Dusun Wanggaban merupakan “kampung lama” dari marga Hapto, Nawisi dan Yame, serta marga Mahohanasafo, berdiam di Wanggaban. Sebelumnya, mereka tinggal tersebar pada dusun tempat mencari dalam hutan, lalu pemerintah colonial Belanda mengumpulkan mereka di Wanggaban, selanjutnya berdiam di Kampung Ampera sekarang.

Tahun 2017, beberapa anggota marga Yame diketahui memberikan izin kepada perusahaan untuk membuka logpond dan camp perusahaan, tanpa persetujuan anggota marga dan marga lainnya, yang mengklaim sebagai pemilik tanah adat. Sebagai pengganti, perusahaan memberikan uang kompensasi dan peralatan perahu motor kepada orang tertentu.

Laurensia Yame dan anggota marga Hapto dan Nawisi, membuat surat pernyataan kepada PT. IAL (2018) untuk pembatalan terkait penyerahakan tanah adat. Terjadi kisruh antara anggota marga dan masing-masing klaim berbasis sejarah dan adat, yang belum berakhir dengan kesepakatan. Laurensia Yame dan keluarga tegas dan keras melarang PT. IAL dengan melakukan ‘pelarangan adat’ berupa penancapan salib berwarna merah dan ritual adat, pada tahun 2019.

Pada objek tanah yang statusnya belum clear and clean akan beresiko bagi pengembangan bisnis. Idealnya, pemerintah tidak menerbitkan izin pada tanah yang sedang berkonflik menjadi rebutan banyak pihak dan tidak memberikan restu pada tanah tempat penting yang dimanfaatkan masyarakat. Demikian pula perusahaan seharusnya mengurungkan niatnya, hingga ada kejelasan. Peraturan hukum diabaikan. Keinginan untuk menguasai dan mendapatkan keuntungan dari kekisruhan ini mendominasi perebutan ini.

Vincent & Ank, Maret 2021

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Tanah Merah merupakan nama kota di Papua bagian selatan, pusat pemerintahan Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua. Tahun 1920 an, daerah ini menjadi “tempat pembuangan” penjara alam bagi aktifis yang melawan pemerintah kolonial Belanda.

    Aktifis Oen Bo Tik (dalam Ananta Toer, 2015) menuliskan “itu tanah yang sunyi”, ini tanah hutan belukar yang sunyi, yang terasing dari dunia dan pergaulan luar. Kini Tanah Merah dan wilayah sekitarnya telah berubah menjadi kawasan strategis ekonomi dan sasaran pengembangan agroindustri. Penetrasi kapital melalui perusahaan swasta (dalam negeri dan asing), termasuk perusahaan transnasional yang bekerjasama dengan agensi domestik terus berkembang dan berebutan untuk mengeksploitasi kekayaan alam daerah ini.

    Puluhan ribu penduduk pekerja dari luar Pulau Papua dan daerah sekitar, menjelajahi rimba belantara dan menelusuri anak-anak Kali Digul untuk mengkuliti dan mengeruk kekayaan tambang emas dan hasil hutan. Sebagian besar mereka terserap dalam proyek industri ekstraktif dari bisnis pembalakan hasil hutan kayu dan perkebunan kelapa sawit.

    Penetrasi kapital berlangsung hingga wilayah yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan, dimana tersedia kekayaan alam dan lahan untuk perkebunan. Terjadi perebutan sumberdaya pada wilayah ini, yang disebut Geiger sebagai frontier ekstraksi  (Acciaioli, 2020), dengan melibatkan negara dan berbagai kekuatan sosial ekonomi dan politik. Wilayah ini masih jauh dari kontrol publik, akses terhadap keadilan hukum minim, perebutan berlangsung secara tidak adil, yang berkuasa dan kuat yang menang. Kadang perebutan didahului janji-janji dan diikuti kekerasan fisik maupun oral, saling serang, produksi ekonomi kampung tersingkir dan warga mengalami ketergusuran berlapis (Li, 2016), terjadi kerusakan lingkungan skala luas, deforestasi dan pencemaran air.

    Masyarakat adat yang berdiam di dusun dan kampung sekitar kawasan hutan dan sepanjang Kali Digoel, Kali Kao dan Kali Mappi, Kabupaten Boven Digoel, sedang mengalami situasi ini. Tanah dan hutan adat mereka menjadi rebutan, muncul klaim penguasaan diantara anggota masyarakat, antara masyarakat dan negara, dan dengan korporasi, maupun pihak-pihak dengan kelembagaan baru yang mengklaim sebagai wali masyarakat. Pada gilirannya, korporasi jugalah yang unggul, mengendalikan dan mengambil manfaat dari perebutan sumberdaya.

    Tahun 2017, Bupati Boven Digoel, Benediktus Tambonop, S.STP (almarhum), menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Boven Digoel tentang pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada perusahaan PT. Indo Asiana Lestari (IAL), terletak di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kab. Boven Digul. SK tersebut diterbitkan bersamaan dengan Surat Rekomendasi tentang Pencabutan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Energy Samudera Kencana. Dalam satu waktu tanggal 07 Juli 2017, diterbitkan dua keputusan terkait pada objek lokasi yang sama. Ini tidak normal.

    Sebagaimana otoritas sebelumnya, masyarakat adat Awyu yang berada dan hidup pada kawasan hutan dan perairan didaerah ini, tidak pernah mendapatkan informasi perizinan perusahaan, tidak pernah dikonsultasikan dan dimintakan persetujuan dalam pemberian izin lokasi yang mencaplok tanah dan hutan adat di wilayah adat mereka.

    Operator lapangan perusahaan dan orang-orang pendukungnya memasuki kampung-kampung, dikawal aparatus keamanan negara, meminta dukungan warga dan sanak saudara agar menandatangani penyerahan tanah, dengan agak memaksa, mengkooptasi dan mengumbar janji-janji pembangunan. Perusahaan dipromosikan dan dibayangkan sebagai jalan keluar perubahan dan kebudayaan yang dianggap tertinggal. Izin negara dan posisi kekuatan aktor tertentu menjadi justifikasi. Beberapa anggota marga terpaksa mengikuti keinginan perusahaan karena tidak yakin dapat mempertahankan tanah adat atas ketidakpastian status hukum tanah mereka, karena tawaran kompensasi uang dan posisi.

    Dalam kebiasaan adat Suku Awyu dan umumnya masyarakat adat di Papua, pemberian hak kelola atas tanah dan kekayaan alam lainnya, didasari keputusan luas dari anggota marga. Pada Desember 2020, perusahaan PT. IAL melakukan penggusuran lahan dan hutan Dusun Wanggaban, yang terletak disekitar muara kali Wosu, pinggir kali Digul, untuk pembangunan logpond dan camp perusahaan. Anggota marga, mama Laurensia Yame, menentang rencana perusahaan dan meminta perusahaan menghentikan aktifitas untuk mengembangkan kebun kelapa sawit di Dusun Wanggaban, yang akan menghilangkan hutan dan rawa sumber hidup masyarakat.

    Dusun Wanggaban merupakan “kampung lama” dari marga Hapto, Nawisi dan Yame, serta marga Mahohanasafo, berdiam di Wanggaban. Sebelumnya, mereka tinggal tersebar pada dusun tempat mencari dalam hutan, lalu pemerintah colonial Belanda mengumpulkan mereka di Wanggaban, selanjutnya berdiam di Kampung Ampera sekarang.

    Tahun 2017, beberapa anggota marga Yame diketahui memberikan izin kepada perusahaan untuk membuka logpond dan camp perusahaan, tanpa persetujuan anggota marga dan marga lainnya, yang mengklaim sebagai pemilik tanah adat. Sebagai pengganti, perusahaan memberikan uang kompensasi dan peralatan perahu motor kepada orang tertentu.

    Laurensia Yame dan anggota marga Hapto dan Nawisi, membuat surat pernyataan kepada PT. IAL (2018) untuk pembatalan terkait penyerahakan tanah adat. Terjadi kisruh antara anggota marga dan masing-masing klaim berbasis sejarah dan adat, yang belum berakhir dengan kesepakatan. Laurensia Yame dan keluarga tegas dan keras melarang PT. IAL dengan melakukan ‘pelarangan adat’ berupa penancapan salib berwarna merah dan ritual adat, pada tahun 2019.

    Pada objek tanah yang statusnya belum clear and clean akan beresiko bagi pengembangan bisnis. Idealnya, pemerintah tidak menerbitkan izin pada tanah yang sedang berkonflik menjadi rebutan banyak pihak dan tidak memberikan restu pada tanah tempat penting yang dimanfaatkan masyarakat. Demikian pula perusahaan seharusnya mengurungkan niatnya, hingga ada kejelasan. Peraturan hukum diabaikan. Keinginan untuk menguasai dan mendapatkan keuntungan dari kekisruhan ini mendominasi perebutan ini.

    Vincent & Ank, Maret 2021

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on