Pada November 2020, Wakil Menteri Pertahanan, Sakti Wahyu Trenggono, meninjau pembukaan lahan perkebunan tanaman singkong di Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang menjadi sasaran program cadangan pangan strategis nasional.

“Saya berharap semua pihak mampu menjaga dan menyukseskan program, misi dan visi besar dari Presiden Joko Widodo membangun cadangan pangan untuk kepentingan nasional”, kata Trenggono. Dukungan mengalir dari Gubernur Kalteng, Sugianto (Februari 2021), proyek “food estate” ini dimaknai sebagai upaya untuk menyejahterakan rakyat Kalteng.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR, September 2020), Basuku Hadimuljono, mengatakan terdapat dua proyek pengembangan food estate yakni untuk tanaman padi dengan leading sector Kementerian Pertanian dan tanaman singkong oleh Kementerian Pertahanan. Lahan yang akan ditanami padi seluas 165.000 hektar berada di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, dan kebun tanaman singkong seluas 60.000 hektar di Kabupaten Gunung Mas.

Dilapangan, kami menemui dan mencatat keluhan warga di Desa Sepang Kota, Desa Tewai Baru, Desa Tampelas, Desa Pamatang Limau, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, yang resah dan berkeluh kesah mempertanyakan proyek kebun singkong skala luas. Mereka khawatir perubahan dan tekanan terhadap kawasan hutan lahan akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Mereka menanyakan, siapa penerima manfaat proyek? bagaimana pengaturan pembagian manfaat? produksi singkong untuk siapa? bagaimana tanah sumber pangan dan produksi pangan mereka dilindungi?. Belum ada jawaban pasti dan tegas, kecuali informasi janji-janji kesejahteraan.

Berdasarkan informasi Camat Sepang, Sayusdi, luasan wilayah food estate yang sudah dipersiapkan seluas 537 hektar. Warga desa setempat bersaksi, “Hanya beberapa minggu, luasan hutan dan lahan yang tergarap sudah sejauh mata memandang, nggak nyangka sebegitu cepatnya bersih, dari yang semula hutan sekarang kayak lapangan” kata Sigo, trenyuh melihat hutan dan lahan di wilayah desa mereka telah berubah menjadi lapang.

Kayu produktif diangkut truk pergi keluar desa. Warga nonton saja melihat proyek baru. Ada keluhan terhadap manfaat hutan yang hilang, ancaman terhadap keberlangsungan mata pencaharian, dan potensi pembatasan akses memanfaatkan hasil hutan sekitar proyek.

Sepenuhnya pengelolaan proyek mulai dari penggusuran hutan dan lahan, pengembangan kebun, berlangsung dibawah kontrol aparatus militer. Ada klaim hutan negara dalam proyek ini dan membuat warga hati-hati bicarakan haknya. Warga kebanyakan tidak terlibat dalam perencanaan proyek. Ada suara penolakan proyek namun tidak terbuka.

Selain itu, warga berpendapat tanah didaerah ini mengandung pasir hingga kedalaman 20 cm dan dibawahnya terdapat granit, tidak cocok untuk tanaman singkong. “Tidak mungkin ubi singkong bisa menembus granit yang keras, mungkin proyek ini hanya cara untuk mengklaim lahan tersebut. Ada batu bara di bawah sana, kita kan tidak tahu” kata Leli, warga Desa Tewai Baru.

Proyek nasional food estate tidak sehebat dari pemberitaan, adanya dukungan infrastruktur, financial, kelembagaan professional, inovasi pengetahuan modern dan teknologi, dapat meningkatkan produktifitas pangan dan kesejahteraan petani.

Proyek cetak sawah di Desa Talekung Punei dan Desa Muara Dadahup, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, dengan dukungan pembangunan infrastruktur masih tetap terkendala banjir dan banyak lahan yang belum diolah. Petani mengeluhkan kegagalan panen padi karena serangan hama tikus, wereng, ulat dahan/daun serta bekicot atau siput (Kalambuei). Musim penanaman yang tidak tepat waktu menurut pengetahuan lokal menjadi salah satu penyebab serangan hama.

Pemberian bibit hibrida, pupuk dan kapur, dari Bantuan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang dijanjikan didapatkan tidak memadai. Petani tergantung pada bantuan obat pembasmi hama. Padahal penggunaan pestisida dalam skala luas akan beresiko.

Dapat dirasakan adanya pergeseran dalam nilai dan pengetahuan pertanian menyusul proyek baru food estate, sebelumnya masyarakat dapat mengkontrol dan memutuskan pengelolaan wilayah kelolanya, lalu gamang pada otoritasnya yang terabaikan.  Petani sebelumnya mandiri menjadi tergantung pada komoditi baru, dana dan fasilitas pertanian yang dijanjikan, yang tidak semua gratis. Petani kadang menyewa traktor untuk mengelola lahan. Petani menunggu pendampingan dan pembinaan dari instansi teknis dan pengelola proyek, untuk mendapatkan informasi dan fasilitas baru proyek.

DW, Maret 2021

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA


    Pada November 2020, Wakil Menteri Pertahanan, Sakti Wahyu Trenggono, meninjau pembukaan lahan perkebunan tanaman singkong di Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang menjadi sasaran program cadangan pangan strategis nasional.

    “Saya berharap semua pihak mampu menjaga dan menyukseskan program, misi dan visi besar dari Presiden Joko Widodo membangun cadangan pangan untuk kepentingan nasional”, kata Trenggono. Dukungan mengalir dari Gubernur Kalteng, Sugianto (Februari 2021), proyek “food estate” ini dimaknai sebagai upaya untuk menyejahterakan rakyat Kalteng.

    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR, September 2020), Basuku Hadimuljono, mengatakan terdapat dua proyek pengembangan food estate yakni untuk tanaman padi dengan leading sector Kementerian Pertanian dan tanaman singkong oleh Kementerian Pertahanan. Lahan yang akan ditanami padi seluas 165.000 hektar berada di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, dan kebun tanaman singkong seluas 60.000 hektar di Kabupaten Gunung Mas.

    Dilapangan, kami menemui dan mencatat keluhan warga di Desa Sepang Kota, Desa Tewai Baru, Desa Tampelas, Desa Pamatang Limau, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, yang resah dan berkeluh kesah mempertanyakan proyek kebun singkong skala luas. Mereka khawatir perubahan dan tekanan terhadap kawasan hutan lahan akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Mereka menanyakan, siapa penerima manfaat proyek? bagaimana pengaturan pembagian manfaat? produksi singkong untuk siapa? bagaimana tanah sumber pangan dan produksi pangan mereka dilindungi?. Belum ada jawaban pasti dan tegas, kecuali informasi janji-janji kesejahteraan.

    Berdasarkan informasi Camat Sepang, Sayusdi, luasan wilayah food estate yang sudah dipersiapkan seluas 537 hektar. Warga desa setempat bersaksi, “Hanya beberapa minggu, luasan hutan dan lahan yang tergarap sudah sejauh mata memandang, nggak nyangka sebegitu cepatnya bersih, dari yang semula hutan sekarang kayak lapangan” kata Sigo, trenyuh melihat hutan dan lahan di wilayah desa mereka telah berubah menjadi lapang.

    Kayu produktif diangkut truk pergi keluar desa. Warga nonton saja melihat proyek baru. Ada keluhan terhadap manfaat hutan yang hilang, ancaman terhadap keberlangsungan mata pencaharian, dan potensi pembatasan akses memanfaatkan hasil hutan sekitar proyek.

    Sepenuhnya pengelolaan proyek mulai dari penggusuran hutan dan lahan, pengembangan kebun, berlangsung dibawah kontrol aparatus militer. Ada klaim hutan negara dalam proyek ini dan membuat warga hati-hati bicarakan haknya. Warga kebanyakan tidak terlibat dalam perencanaan proyek. Ada suara penolakan proyek namun tidak terbuka.

    Selain itu, warga berpendapat tanah didaerah ini mengandung pasir hingga kedalaman 20 cm dan dibawahnya terdapat granit, tidak cocok untuk tanaman singkong. “Tidak mungkin ubi singkong bisa menembus granit yang keras, mungkin proyek ini hanya cara untuk mengklaim lahan tersebut. Ada batu bara di bawah sana, kita kan tidak tahu” kata Leli, warga Desa Tewai Baru.

    Proyek nasional food estate tidak sehebat dari pemberitaan, adanya dukungan infrastruktur, financial, kelembagaan professional, inovasi pengetahuan modern dan teknologi, dapat meningkatkan produktifitas pangan dan kesejahteraan petani.

    Proyek cetak sawah di Desa Talekung Punei dan Desa Muara Dadahup, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, dengan dukungan pembangunan infrastruktur masih tetap terkendala banjir dan banyak lahan yang belum diolah. Petani mengeluhkan kegagalan panen padi karena serangan hama tikus, wereng, ulat dahan/daun serta bekicot atau siput (Kalambuei). Musim penanaman yang tidak tepat waktu menurut pengetahuan lokal menjadi salah satu penyebab serangan hama.

    Pemberian bibit hibrida, pupuk dan kapur, dari Bantuan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang dijanjikan didapatkan tidak memadai. Petani tergantung pada bantuan obat pembasmi hama. Padahal penggunaan pestisida dalam skala luas akan beresiko.

    Dapat dirasakan adanya pergeseran dalam nilai dan pengetahuan pertanian menyusul proyek baru food estate, sebelumnya masyarakat dapat mengkontrol dan memutuskan pengelolaan wilayah kelolanya, lalu gamang pada otoritasnya yang terabaikan.  Petani sebelumnya mandiri menjadi tergantung pada komoditi baru, dana dan fasilitas pertanian yang dijanjikan, yang tidak semua gratis. Petani kadang menyewa traktor untuk mengelola lahan. Petani menunggu pendampingan dan pembinaan dari instansi teknis dan pengelola proyek, untuk mendapatkan informasi dan fasilitas baru proyek.

    DW, Maret 2021

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on