Pada Januari dan Mei 2020, Tim Pusaka melakukan investigasi terkait keberadaan dan aktifitas perusahaan kelapa sawit PT. Boven Digoel Budidaya Sentosa dan PT. Perkebunan Boven Digoel Sejahtera, keduanya anak perusahaan Digoel Agri Group, berstatus PMA (perusahaan modal asing), yang baru saja mendapatkan izin beroperasi di Distrik Jair dan Distrik Ki, hingga Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.

Sepanjang bulan Februari hingga Oktober 2019, kedua perusahaan ini telah menggusur dan membongkar hutan alam di dusun bernama Wisibino, Distrik Jair, Kab. Boven Digoel seluas 164 hektar. Setelah itu perusahaan kontraktor CV. Giat Indo Utama, tidak lagi bekerja (stagnan). Tidak ada informasi alasan perusahaan kontraktor berhenti melakukan pembongkaran hutan dan pembersihan lahan.

Kami menemukan hal-hal yang kontradiksi terkait isu perizinan ganjil, pemberian kompensasi dan pembagian manfaat yang tidak jelas, dampak penggusuran dan penghancuran hutan adat, dan permasalahan upah buruh.

Laporan investigasi bisa dibaca dalam lembar kasus berikut: Lembar Kasus – Penggusuran Hutan Adat Wisibino, 2020

 

Ank, Maret 2021

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Pada Januari dan Mei 2020, Tim Pusaka melakukan investigasi terkait keberadaan dan aktifitas perusahaan kelapa sawit PT. Boven Digoel Budidaya Sentosa dan PT. Perkebunan Boven Digoel Sejahtera, keduanya anak perusahaan Digoel Agri Group, berstatus PMA (perusahaan modal asing), yang baru saja mendapatkan izin beroperasi di Distrik Jair dan Distrik Ki, hingga Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.

    Sepanjang bulan Februari hingga Oktober 2019, kedua perusahaan ini telah menggusur dan membongkar hutan alam di dusun bernama Wisibino, Distrik Jair, Kab. Boven Digoel seluas 164 hektar. Setelah itu perusahaan kontraktor CV. Giat Indo Utama, tidak lagi bekerja (stagnan). Tidak ada informasi alasan perusahaan kontraktor berhenti melakukan pembongkaran hutan dan pembersihan lahan.

    Kami menemukan hal-hal yang kontradiksi terkait isu perizinan ganjil, pemberian kompensasi dan pembagian manfaat yang tidak jelas, dampak penggusuran dan penghancuran hutan adat, dan permasalahan upah buruh.

    Laporan investigasi bisa dibaca dalam lembar kasus berikut: Lembar Kasus – Penggusuran Hutan Adat Wisibino, 2020

     

    Ank, Maret 2021

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on