Mama ke Hutan : Perempuan Papua dalam Kecamuk Kontestasi Sumber Daya Alam

Di antara carut marut kontestasi perebutan sumber daya alam, ada pihak yang hanya dapat menjadi penonton dan menyaksikan semua proses dari luar arena, suara mereka lebih sering dibungkam daripada didengarkan ‘Stop Bicara, Kam Tidak Pu Hak’, kira-kira begitulah gertakan yang sering diterima oleh Sang Liyan ini; Perempuan. Sebagai pihak yang ‘bukan penyandang hak’ atas dalam relasi adat membuatnya tidak memiliki hak buang suara ditahapan musyawarah, utamanya dalam hal ihwal pelepasan tanah adat. Perempuan pada Suku-Suku besar di Merauke dan Boven Digoel, pada umumnya hanya diberikan hak kelola atas lahan-lahan komunal tersebut, garis keturunan patrilineal menempatkan Laki-laki sebagai penyandang hak utama, yang kemudian memiliki kuasa untuk memindahkan dan meminjam-pakaikannya pada orang lain. Mereka tidak terlihat dan jarang diberikan ruang partisipasi yang memadai. Mereka juga kerap diintai dengan ancaman-ancaman saat memutuskan untuk buka suara, seperti kekerasan fisik, verbal dan seksual.

Dalam proses pelepasan tanah adat untuk investasi, perempuan dibungkam. Bahkan Perempuan juga jarang sekali mendapat ‘bagian’ yang cukup adil dari hasil kompensasi tanah tersebut, mereka dianggap sudah diwakili oleh suami maupun anak laki-laki di dalam satu kelompok marga. Lebih jauh lagi, Saat aktivitas alih fungsi lahan berlangsung, Perempuan mengalami ketersingkiran dan kehilangan akses dari ruang produksinya, seperti Dusun Sagu, Hutan dan Sungai, dan ketika berupaya memasuki ruang produksi baru di lahan perkebunan, mereka pun mengalami ketergusuran lainnya yakni pemilihan pekerja berdasarkan kriteria etnis, umur, dan gender yang sangat ketat (Li, 2016). Jikapun mereka berhasil bekerja di perkebunan, bahaya yang lebih besar sedang mengintai di depan mata ; kecelakaan kerja, pelecehan seksual, upah murah, dll. White dan Juli (2012) menunjukkan bagaimana pengalaman gender dalam ekspansi perkebunan kelapa sawit di Komunitas Dayak Hibun di Kalbar. Mereka berargumentasi bahwa Perempuan dalam disposesi lahan untuk perluasan perkebunan mengalami setidaknya empat hal berikut ini : Hilangnya Hak Tenurial, Terbentuknya pembagian kerja gender yang baru dan feminisasi kerja-kerja perempuan, Hilangnya sumber-sumber pendapatan perempuan dan Masuknya perempuan dalam skema kerja-kerja ilegal di perkebunan, seperti pengutipan brondol. Kami menilai bahwa keempat hal tersebut juga dialami oleh Perempuan Adat di Papua dalam konteks masifnya ekspansi perkebunan kelapa sawit.

Naskah ini bermaksud ingin memberikan ruang yang besar bagi kisah perempuan adat yang berhadapan dengan kuasa modal. Bagaimana mereka – dengan segala keterbatasan kontrol atas sumber daya alam , sangat rentan tergusur dari ruang hidupnya. Semua ini dimulai sejak awal proses akuisisi lahan bagi ekspansi bisnis di Papua yang kami nilai amat bernuansa maskulin, di mana kelompok laki-laki lebih dominan memiliki kuasa untuk memindahkan hak atas tanah, lalu diteruskan oleh sebuah fenomena eksklusi dari situs-situs penting penghidupan akibat proses alih fungsi lahan, dan pada akhirnya mendorong perubahan corak produksi, dari seorang produsen subsistensi menjadi buruh upahan perkebunan. Kami juga ingin menampilkan bagaimana Rekognisi setengah hati oleh Negara Neoliberal, memainkan peran penting terhadap penyingkiran Perempuan dalam kontestasi sumber daya alam.

Namun naskah ini ingin pula menghadirkan kisah-kisah perjuangan Perempuan bertahan dari ancaman perampasan lahan, bagaimana mereka berargumentasi di antara laki-laki keras kepala untuk tidak melepaskan tanahnya, bagaimana mereka meyakinkan komunitas dan masyarakat akan fungsi Hutan bagi kelangsungan hidup generasi dan eksistensi keadatan mereka, serta bagaimana mereka memproyeksikan kekhawatiran akan kelestarian lingkungan hidup ke depan, terutama di tengah-tengah tekanan yang datangnya dari luar. Naskah ini, kemudian, ingin menyajikan bagaimana Relasi Perempuan terhadap Hutan dan Alam, dengan terlebih dahulu mengajukan pertanyaan penting ‘Apa yang Dilakukan Perempuan di Dalam Hutan’. Kami pikir hal ini menjadi amat krusial menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan besar ‘Mengapa Perempuan cenderung bereaksi keras terhadap Investasi yang datang’. Pertanyaan Apa tersebut akan menggiring Kita menilai betapa besar makna Hutan bagi Hidup mereka. Kita juga akan memeriksa gap cara pandang terhadap Hutan di antara mereka; Para Perempuan ini, dan Pihak lain yang berniat mengkomodifikasikannya. Bentangan cara pandang inilah yang kemudian menjadi sumber konflik panjang sumber daya alam di Tanah Papua. MAMA KE HUTAN (Cover)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Mama ke Hutan : Perempuan Papua dalam Kecamuk Kontestasi Sumber Daya Alam

    Di antara carut marut kontestasi perebutan sumber daya alam, ada pihak yang hanya dapat menjadi penonton dan menyaksikan semua proses dari luar arena, suara mereka lebih sering dibungkam daripada didengarkan ‘Stop Bicara, Kam Tidak Pu Hak’, kira-kira begitulah gertakan yang sering diterima oleh Sang Liyan ini; Perempuan. Sebagai pihak yang ‘bukan penyandang hak’ atas dalam relasi adat membuatnya tidak memiliki hak buang suara ditahapan musyawarah, utamanya dalam hal ihwal pelepasan tanah adat. Perempuan pada Suku-Suku besar di Merauke dan Boven Digoel, pada umumnya hanya diberikan hak kelola atas lahan-lahan komunal tersebut, garis keturunan patrilineal menempatkan Laki-laki sebagai penyandang hak utama, yang kemudian memiliki kuasa untuk memindahkan dan meminjam-pakaikannya pada orang lain. Mereka tidak terlihat dan jarang diberikan ruang partisipasi yang memadai. Mereka juga kerap diintai dengan ancaman-ancaman saat memutuskan untuk buka suara, seperti kekerasan fisik, verbal dan seksual.

    Dalam proses pelepasan tanah adat untuk investasi, perempuan dibungkam. Bahkan Perempuan juga jarang sekali mendapat ‘bagian’ yang cukup adil dari hasil kompensasi tanah tersebut, mereka dianggap sudah diwakili oleh suami maupun anak laki-laki di dalam satu kelompok marga. Lebih jauh lagi, Saat aktivitas alih fungsi lahan berlangsung, Perempuan mengalami ketersingkiran dan kehilangan akses dari ruang produksinya, seperti Dusun Sagu, Hutan dan Sungai, dan ketika berupaya memasuki ruang produksi baru di lahan perkebunan, mereka pun mengalami ketergusuran lainnya yakni pemilihan pekerja berdasarkan kriteria etnis, umur, dan gender yang sangat ketat (Li, 2016). Jikapun mereka berhasil bekerja di perkebunan, bahaya yang lebih besar sedang mengintai di depan mata ; kecelakaan kerja, pelecehan seksual, upah murah, dll. White dan Juli (2012) menunjukkan bagaimana pengalaman gender dalam ekspansi perkebunan kelapa sawit di Komunitas Dayak Hibun di Kalbar. Mereka berargumentasi bahwa Perempuan dalam disposesi lahan untuk perluasan perkebunan mengalami setidaknya empat hal berikut ini : Hilangnya Hak Tenurial, Terbentuknya pembagian kerja gender yang baru dan feminisasi kerja-kerja perempuan, Hilangnya sumber-sumber pendapatan perempuan dan Masuknya perempuan dalam skema kerja-kerja ilegal di perkebunan, seperti pengutipan brondol. Kami menilai bahwa keempat hal tersebut juga dialami oleh Perempuan Adat di Papua dalam konteks masifnya ekspansi perkebunan kelapa sawit.

    Naskah ini bermaksud ingin memberikan ruang yang besar bagi kisah perempuan adat yang berhadapan dengan kuasa modal. Bagaimana mereka – dengan segala keterbatasan kontrol atas sumber daya alam , sangat rentan tergusur dari ruang hidupnya. Semua ini dimulai sejak awal proses akuisisi lahan bagi ekspansi bisnis di Papua yang kami nilai amat bernuansa maskulin, di mana kelompok laki-laki lebih dominan memiliki kuasa untuk memindahkan hak atas tanah, lalu diteruskan oleh sebuah fenomena eksklusi dari situs-situs penting penghidupan akibat proses alih fungsi lahan, dan pada akhirnya mendorong perubahan corak produksi, dari seorang produsen subsistensi menjadi buruh upahan perkebunan. Kami juga ingin menampilkan bagaimana Rekognisi setengah hati oleh Negara Neoliberal, memainkan peran penting terhadap penyingkiran Perempuan dalam kontestasi sumber daya alam.

    Namun naskah ini ingin pula menghadirkan kisah-kisah perjuangan Perempuan bertahan dari ancaman perampasan lahan, bagaimana mereka berargumentasi di antara laki-laki keras kepala untuk tidak melepaskan tanahnya, bagaimana mereka meyakinkan komunitas dan masyarakat akan fungsi Hutan bagi kelangsungan hidup generasi dan eksistensi keadatan mereka, serta bagaimana mereka memproyeksikan kekhawatiran akan kelestarian lingkungan hidup ke depan, terutama di tengah-tengah tekanan yang datangnya dari luar. Naskah ini, kemudian, ingin menyajikan bagaimana Relasi Perempuan terhadap Hutan dan Alam, dengan terlebih dahulu mengajukan pertanyaan penting ‘Apa yang Dilakukan Perempuan di Dalam Hutan’. Kami pikir hal ini menjadi amat krusial menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan besar ‘Mengapa Perempuan cenderung bereaksi keras terhadap Investasi yang datang’. Pertanyaan Apa tersebut akan menggiring Kita menilai betapa besar makna Hutan bagi Hidup mereka. Kita juga akan memeriksa gap cara pandang terhadap Hutan di antara mereka; Para Perempuan ini, dan Pihak lain yang berniat mengkomodifikasikannya. Bentangan cara pandang inilah yang kemudian menjadi sumber konflik panjang sumber daya alam di Tanah Papua. MAMA KE HUTAN (Cover)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on