“kami telah membuat peta ulayat adat, menuliskan sejarah, akan menjaga tanah adat. Kami meminta pemerintah daerah memberikan pengakuan wilayah adat kami suku wambon agar kami memiliki rasa aman, saya melihat masyarakat berkelahi (konflik) dengan perusahaan karena tidak ada pengakuan yang diberikan pemerintah kepada kami masyarakat adat” Albert Tenggare (Suku Wambon, Dusun Kali Kao, Boven Digoel)

Penyataan ini disampaikan Albert Tenggare salah satu Marga dari Suku Wambon yang bermukim di Dusun Kali Kao, Kabupaten Boven Digoel dalam kegiatan workshop pengakuan Hak Masyarakat Adat yang diadakan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat bersama masyarakat adat Suku Wambon  pada tanggal 21 April 2021.

Kegiatan diikuti 10 (sepuluh) perwakilan marga dari suku Wambon yang bermukim di Kampung subur, Kampung aiwat dan Dusun Kali Kao.  Turut hadir perwakilan pemerintah Kabupaten Boven Digoel dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretariat Bagian Hukum Daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Kepala Distrik Subur, staff Distrik Jair.

Apa yang disampaikan Pak Albert tergambar dari salah satu kasus perampasan hak ulayat yang dialami Suku wambon yang bermukim disepanjang sungai Digoel, tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik wilayah adat, seperti perusahaan PT. Merauke Rayon Jaya (MRJ) mengklaim memiliki konsensi seluar 206.800 hektar hutan alam, luasnya setara 3,5 kali luas Provinsi Jakarta.

PT MRJ ingin menebangi hutan alam dan menggantinya dengan tanaman baru seperti kayu jenis sengon, jati salomon dan jenis mersawa. Tanaman yang biasa digunakan untuk bahan baku bubur kertas. Hutan alam dengan keragaman keanekargaman hayati hilang dan diganti tanaman monokultur, pasti terjadi dampak besar. Masyarakat telah menyatakan sikap penolakan, namun perusahaan terus melakukan tekanan. Tidak ingin kehilangan haknya masyarakat melakukan pemetaan wilayah adat untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah.

“pemerintah dengan mudah mengeluarkan izin/HGU kepada perusahaan tanpa masyarakat adat mengetahui, akibat ada HGU tanah adat hilang menjadi tanah negara, sekarang pemerintah juga harus dengan mudah (tidak mempersulit) pengakuan hak masyarakat adat” tutur salah satu perwakilan suku wambon dari kampung subur.

Undang-undang No 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Papua (UU Otsus) dan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua 22 dan 23 Tahun 2018 telah  mengatur kewajiban pemerintah untuk mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat. Namun hingga saat ini belum ada satu pun keputusan pengakuan hak ulayat masyarakat adat yang terjadi.

Perdasus Prov. Papua No 23 Tahun 2008 “Pemerintah daerah mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah

Perwakilan peserta pemerintah memberikan respon positif upaya pemetaan dan pengakuan yang dilakukan masyarakat adat.  Salah satu perwakilan mengatakan selama ini Perdasus yang mengatur pengakuan memang tidak diimplementasikan, upaya pemetaan yang dilakukan masyarakat sangat baik, bila ada investor yang masuk maka peta masyarakat adat bisa menjadi rujukan bagi pemerintah apakah upaya pelepasan telah dilakukan kepada pihak yang tepat.

Pernyataan Bapak Albert merupakan kegelisahan atas maraknya konflik ulayat berkepanjangan di Kabupaten Boven Digoel, seiring masifnya ekspoitasi  sumber daya alam dan tanah yang merampas hak ulayat masyarakat adat. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat mencatat sekitar 692.820 hektar wilayah adat Kabupaten Boven Digoel dikuasai berbagai industri kelapa sawit, HTI, dan HPH. Sementara, tidak ada satupun pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat yang dilakukan pemerintah.  Akibatnya masyarakat adat terancam kehilangan kehidupan dan hak turun temurun akibat kebijakan pemerintah yang abai dengan kewajibannya.

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat berpendapat tindakan pemerintah yang diam dan dengan mudahnya memberikan izin kepada korporasi tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat adat merupakan bentuk pelanggaran HAM. Berbagai regulasi telah mengatur penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat, terlebih di Provinsi Papua memiliki regulasi bersifat khusus, seharusnya pemerintah lebih aktif melindungi hak-hak masyarakat adat dibandingkan memberikan fasilitas kepada korporasi. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat juga tidak sepakat penerapan Hak Guna Usaha di Papua, penerapan ini menghilangkan hak ulayat masyarakat adat Papua yang beralih ke perusahaan melalui negara.

Masyarakat adat yang hadir didalam workshop menyepakati untuk melakukan pengajuan hak ulayat ke pemerintah  daerah untuk mendapatkan pengakuan.

TGH, April 2021

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    “kami telah membuat peta ulayat adat, menuliskan sejarah, akan menjaga tanah adat. Kami meminta pemerintah daerah memberikan pengakuan wilayah adat kami suku wambon agar kami memiliki rasa aman, saya melihat masyarakat berkelahi (konflik) dengan perusahaan karena tidak ada pengakuan yang diberikan pemerintah kepada kami masyarakat adat” Albert Tenggare (Suku Wambon, Dusun Kali Kao, Boven Digoel)

    Penyataan ini disampaikan Albert Tenggare salah satu Marga dari Suku Wambon yang bermukim di Dusun Kali Kao, Kabupaten Boven Digoel dalam kegiatan workshop pengakuan Hak Masyarakat Adat yang diadakan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat bersama masyarakat adat Suku Wambon  pada tanggal 21 April 2021.

    Kegiatan diikuti 10 (sepuluh) perwakilan marga dari suku Wambon yang bermukim di Kampung subur, Kampung aiwat dan Dusun Kali Kao.  Turut hadir perwakilan pemerintah Kabupaten Boven Digoel dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretariat Bagian Hukum Daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Kepala Distrik Subur, staff Distrik Jair.

    Apa yang disampaikan Pak Albert tergambar dari salah satu kasus perampasan hak ulayat yang dialami Suku wambon yang bermukim disepanjang sungai Digoel, tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik wilayah adat, seperti perusahaan PT. Merauke Rayon Jaya (MRJ) mengklaim memiliki konsensi seluar 206.800 hektar hutan alam, luasnya setara 3,5 kali luas Provinsi Jakarta.

    PT MRJ ingin menebangi hutan alam dan menggantinya dengan tanaman baru seperti kayu jenis sengon, jati salomon dan jenis mersawa. Tanaman yang biasa digunakan untuk bahan baku bubur kertas. Hutan alam dengan keragaman keanekargaman hayati hilang dan diganti tanaman monokultur, pasti terjadi dampak besar. Masyarakat telah menyatakan sikap penolakan, namun perusahaan terus melakukan tekanan. Tidak ingin kehilangan haknya masyarakat melakukan pemetaan wilayah adat untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah.

    “pemerintah dengan mudah mengeluarkan izin/HGU kepada perusahaan tanpa masyarakat adat mengetahui, akibat ada HGU tanah adat hilang menjadi tanah negara, sekarang pemerintah juga harus dengan mudah (tidak mempersulit) pengakuan hak masyarakat adat” tutur salah satu perwakilan suku wambon dari kampung subur.

    Undang-undang No 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Papua (UU Otsus) dan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua 22 dan 23 Tahun 2018 telah  mengatur kewajiban pemerintah untuk mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat. Namun hingga saat ini belum ada satu pun keputusan pengakuan hak ulayat masyarakat adat yang terjadi.

    Perdasus Prov. Papua No 23 Tahun 2008 “Pemerintah daerah mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah

    Perwakilan peserta pemerintah memberikan respon positif upaya pemetaan dan pengakuan yang dilakukan masyarakat adat.  Salah satu perwakilan mengatakan selama ini Perdasus yang mengatur pengakuan memang tidak diimplementasikan, upaya pemetaan yang dilakukan masyarakat sangat baik, bila ada investor yang masuk maka peta masyarakat adat bisa menjadi rujukan bagi pemerintah apakah upaya pelepasan telah dilakukan kepada pihak yang tepat.

    Pernyataan Bapak Albert merupakan kegelisahan atas maraknya konflik ulayat berkepanjangan di Kabupaten Boven Digoel, seiring masifnya ekspoitasi  sumber daya alam dan tanah yang merampas hak ulayat masyarakat adat. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat mencatat sekitar 692.820 hektar wilayah adat Kabupaten Boven Digoel dikuasai berbagai industri kelapa sawit, HTI, dan HPH. Sementara, tidak ada satupun pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat yang dilakukan pemerintah.  Akibatnya masyarakat adat terancam kehilangan kehidupan dan hak turun temurun akibat kebijakan pemerintah yang abai dengan kewajibannya.

    Yayasan Pusaka Bentala Rakyat berpendapat tindakan pemerintah yang diam dan dengan mudahnya memberikan izin kepada korporasi tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat adat merupakan bentuk pelanggaran HAM. Berbagai regulasi telah mengatur penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat, terlebih di Provinsi Papua memiliki regulasi bersifat khusus, seharusnya pemerintah lebih aktif melindungi hak-hak masyarakat adat dibandingkan memberikan fasilitas kepada korporasi. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat juga tidak sepakat penerapan Hak Guna Usaha di Papua, penerapan ini menghilangkan hak ulayat masyarakat adat Papua yang beralih ke perusahaan melalui negara.

    Masyarakat adat yang hadir didalam workshop menyepakati untuk melakukan pengajuan hak ulayat ke pemerintah  daerah untuk mendapatkan pengakuan.

    TGH, April 2021

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on