Tokoh masyarakat adat dari 12 kampung di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, yang terdampak dan terancam oleh aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit, bersama Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dan aktivis organisasi mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Tambrauw, menyatakan menolak berbagai izin-izin pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit yang sedang dan akan berlangsung di tanah dan hutan adat milik masyarakat adat.
Sikap ini disampaikan melalui Surat Pernyataan Bersama (09 April 2021), disampaikan bahwa izin-izin dan praktik usaha perkebunan tersebut melanggar hak-hak adat dan hak-hak hukum masyarakat adat, terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), tidak adil dan mengancam keberlanjutan hidup masyarakat, kerusakan dan kelestarian lingkungan hidup.
Adrianus Kameray, tokoh masyarakat adat Kampung Bariat, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan, menjelaskan “Kami resah karena pemerintah memberikan izin kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Anugerah Sakti Internusa, tanpa persetujuan masyarakat luas di Distrik Konda. Kami menolak perusahaan dan izin-izin perkebunan kelapa sawit, karena tanah dan hutan adat kami kecil, terdapat hutan keramat yang dilindungi.”, jelas Adrianus Kameray.
Pemerintah daerah dan nasional dianggap abai dan belum sungguh-sungguh mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat Papua, secara khusus masyarakat adat Papua yang berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan. Masyarakat adat disekitar hutan dan areal perkebunan kelapa sawit kehilangan hak atas tanah, kehilangan sumber mata pencaharian, berkonflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan orang-orang pendukung perusahaan.
“Kami minta pemerintah untuk menghentikan pembukaan lahan baru dan membatasi lahan perkebunan, kami minta perusahaan tidak menggusur hutan adat tersisa. Kami korban dan memohon pemerintah dan perusahaan menghormati dan melindungi hak masyarakat”, ungkap Yanti Worait, tokoh perempuan dari Kampung Ikana, Distrik Kais Darat.
Aktivis pemuda, Holland T. Abago, menyatakan mendukung rekomendasi Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat dan Tim Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) Komisi Pemberantasan Korupdi KPK tentang hasil evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit provinsi Papua Barat (Februari 2021), yakni pencabutan izin usaha perkebunan, pemberian hukuman pidana dan meminta klarifikasi resmi Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan terkait pemberian SK Pelepasan Kawasan Hutan Konversi kepada perusahaan-perusahaan disebutkan diatas, perusahaan melakukan rehabilitasi dan restorasi kawasan hutan gambut.
“Tahun 2020, DPRD Kabupaten Sorong Selatan telah membentuk Tim Pansus untuk mengkaji pengaduan masyarakat adat terkait izin perkebunan kelapa sawit yang melanggar, namun kami belum mengetahui hasil dan upaya mengungkap dan menyelesaikan keluhan masyarakat. Rekomendasi Tim Pansus DPRD dan Dinas Perkebunan Papua Barat, seharusnya ditindaklanjuti dengan tindakan kongkrit dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat adat untuk memberikan sanksi hukum dan pencabutan izin demi hukum”, jelas Holland Abago.
Secara bersama perwakilan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat sipil menyatakan, Kami meminta dan mendesak pemerintah daerah dan nasional untuk memberikan sanksi hukum, sanksi pidana, mencabut dan membatalkan izin-izin usaha perkebunan kelapa sawit yang telah diberikan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Selengkapnya Surat Pernyataan baca disini: Surat Pernyataan Bersama, Konda, April 2021

Ank, April 2021

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Tokoh masyarakat adat dari 12 kampung di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, yang terdampak dan terancam oleh aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit, bersama Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dan aktivis organisasi mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Tambrauw, menyatakan menolak berbagai izin-izin pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit yang sedang dan akan berlangsung di tanah dan hutan adat milik masyarakat adat.
    Sikap ini disampaikan melalui Surat Pernyataan Bersama (09 April 2021), disampaikan bahwa izin-izin dan praktik usaha perkebunan tersebut melanggar hak-hak adat dan hak-hak hukum masyarakat adat, terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), tidak adil dan mengancam keberlanjutan hidup masyarakat, kerusakan dan kelestarian lingkungan hidup.
    Adrianus Kameray, tokoh masyarakat adat Kampung Bariat, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan, menjelaskan “Kami resah karena pemerintah memberikan izin kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Anugerah Sakti Internusa, tanpa persetujuan masyarakat luas di Distrik Konda. Kami menolak perusahaan dan izin-izin perkebunan kelapa sawit, karena tanah dan hutan adat kami kecil, terdapat hutan keramat yang dilindungi.”, jelas Adrianus Kameray.
    Pemerintah daerah dan nasional dianggap abai dan belum sungguh-sungguh mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat Papua, secara khusus masyarakat adat Papua yang berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan. Masyarakat adat disekitar hutan dan areal perkebunan kelapa sawit kehilangan hak atas tanah, kehilangan sumber mata pencaharian, berkonflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan orang-orang pendukung perusahaan.
    “Kami minta pemerintah untuk menghentikan pembukaan lahan baru dan membatasi lahan perkebunan, kami minta perusahaan tidak menggusur hutan adat tersisa. Kami korban dan memohon pemerintah dan perusahaan menghormati dan melindungi hak masyarakat”, ungkap Yanti Worait, tokoh perempuan dari Kampung Ikana, Distrik Kais Darat.
    Aktivis pemuda, Holland T. Abago, menyatakan mendukung rekomendasi Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat dan Tim Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) Komisi Pemberantasan Korupdi KPK tentang hasil evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit provinsi Papua Barat (Februari 2021), yakni pencabutan izin usaha perkebunan, pemberian hukuman pidana dan meminta klarifikasi resmi Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan terkait pemberian SK Pelepasan Kawasan Hutan Konversi kepada perusahaan-perusahaan disebutkan diatas, perusahaan melakukan rehabilitasi dan restorasi kawasan hutan gambut.
    “Tahun 2020, DPRD Kabupaten Sorong Selatan telah membentuk Tim Pansus untuk mengkaji pengaduan masyarakat adat terkait izin perkebunan kelapa sawit yang melanggar, namun kami belum mengetahui hasil dan upaya mengungkap dan menyelesaikan keluhan masyarakat. Rekomendasi Tim Pansus DPRD dan Dinas Perkebunan Papua Barat, seharusnya ditindaklanjuti dengan tindakan kongkrit dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat adat untuk memberikan sanksi hukum dan pencabutan izin demi hukum”, jelas Holland Abago.
    Secara bersama perwakilan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat sipil menyatakan, Kami meminta dan mendesak pemerintah daerah dan nasional untuk memberikan sanksi hukum, sanksi pidana, mencabut dan membatalkan izin-izin usaha perkebunan kelapa sawit yang telah diberikan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Selengkapnya Surat Pernyataan baca disini: Surat Pernyataan Bersama, Konda, April 2021

    Ank, April 2021

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on