Perusahaan PT Trimegah Karya Utama dan PT Manunggal Sukses Mandiri mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura untuk memperoleh pemulihan izin usaha perkebunan yang dicabut pemerintah Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2015. Dua perusahaan ini bagian dari tujuh perusahaan konsorsium Proyek Tanah Merah yang dimotori Chairul Anhar, pemilik PT Menara Group.

Proyek Tanah Merah merupakan proyek pembabatan hutan alam untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit pada kawasan hutan alam di Kabupaten Boven Digoel, dengan luas  269.875 hektar, yang luasnya setara 4 kali luas Provinsi Jakarta.  Proyek ini dikembangkan dengan cara-cara melanggar hukum dalam perolehan izin usaha. Demikian pula, izin diperoleh melalui perusahaan cangkang yang tidak memiliki operasi bisnis dan rekam jejak, struktur perusahaan yang rumit, terjadi kesepakatan transaksi dan penjualan perusahaan secara rahasia. (baca: kesepakatan-rahasia-hancurkan-surga-papua)

Kini PT. Trimegah Karya Utama (TKU) dan PT. Manunggal Sukses Mandiri (MSM) dimiliki perusahaan penebangan kayu Tadmax Resources asal Malaysia.

Dalam persidangan, Jamaludin Tawurutubun, pegawai Dinas Penanaman Modal PTSP Provinsi Papua,  yang dihadirkan sebagai saksi mengatakan pemerintah Provinsi Papua tidak pernah memproses Izin Usaha Perkebunan (IUP) perusahaan. Penerbitan IUP diperoleh tanpa prosuder instansi pemerintahan.  Jamaludin juga menyebutkan terjadi pemalsuan surat  Izin Usaha Perkebunan dan tanda tangan. Skandal pemalsuan perizinan dalam proyek Tanah Merah telah lama menjadi isu, pernyataan Jamaludin di depan persidangan mengkonfirmasi dan menjadi bukti terjadi pemalsuan dokumen.

Pemalsuan dokumen juga terungkap pada perusahaan industri pengolahan kayu PT Tulen Jayamas Timber Industries (TJTI), yang masih menjadi bagian proyek Tanah Merah. PT. TJTI dibangun untuk menampung kayu hutan alam  hasil land clearing dari usaha perkebunan kelapa sawit. Nilai kayu diprediksi senilai US$ 6 Miliar atau setara 90 triliun, angka fantastis hasil skandal perkebunan kelapa sawit (Baca:  pemain-baru-mulai-babat-hutan-dalam-proyek-kebun-sawit-raksasa-di-papua ). Bulan November 2019 pemerintah Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan surat penghentian operasi PT Tulen Jaya Mas karena terjadi pemalsuan izin lingkungan.

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat menilai tindakan pejabat pemerintah Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua menghentikan aktivitas perusahaan yang terlibat skandal Proyek Tanah Merah, sudah tepat dan harus menyeluruh.  Saat ini, perusahaan lainnya PT Megakarya Jaya Raya, PT Kartika Cipta Pratama dan PT Graha Kencana Mulia, masih bebas dan aktif melakukan ekspansi penggusuran hutan dan pengembangan kebun, padahal perusahaan yang terkoneksi dengan proyek Tanah Merah tersebut masih mempunyai permasalahan perizinan, tindak pidana pemalsuan dan pengabaian kewajiban dalam syarat ketentuan usaha perkebunan.

Pemerintah masih juga memberikan izin-izin baru kepada perusahaan baru pada lahan eks Menara Group, seperti perusahaan PT. Bovendigoel Budidaya Sentosa, PT. Perkebunan Boven Digoel Sejahtera, milik perusahaan modal asing PT. Digoel Agri Group. Kabar terbaru dua perusahaan tersebut telah melakukan penebangan dan pembongkaran hutan sejak 2019 sampai saat ini, tanpa memiliki perizinan yang tuntas dalam pengembangan lahan usaha perkebunan. Skandal Tanah Merah berulang.

Perusahaan PT. Digoel Agri Group juga memiliki perusahaan industri pengolahan kayu PT. Digoel Kayu Industri, yang mengusahakan kayu hasil land clearing. Perusahaan mendapatkan keuntungan berlipat dari usaha perkebunan kelapa sawit, pembalakan kayu dan industri pengolahan kayu. Sedangkan Suku Awyu, pemilik tanah dan hutan adat setempat kehilangan hak dan akses atas kekayaan hutan, hanya diberikan kompensasi kayu, yang nilainya sebesar Rp. 15.000 per kubik, sangat rendah dari harga pasar, ekuivalen dengan harga gula, ini tidak adil dibandingkan dengan nilai dan manfaat hutan.

Penegakkan hukum yang dilakukan pemerintah tidak tegas, tidak ada upaya pemberian sanksi pemulihan lingkungan dan pidana lingkungan.  Akhir tahun 2020 Pusaka melakukan pengaduan pelanggaran proyek tanah merah ke kementerian lingkungan hidup, hingga saat ini tidak ada respon yang dilakukan kementerian lingkungan hidup. Hutan alam Suku Awyu yang menjadi lokasi proyek tanah merah adalah potret bisnis oligarki sumber daya alam.

Di persidangan Yayasan Pusaka mengajukan Amicus Curiae, Yayasan Pusaka mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran penerbitan izin yang diperoleh menara group dan dampak-dampak kehadiran perusahaan kepada masyarakat adat.  Majelis hakim telah memutuskan menolak gugatan kedua perusahaan dengan alasan tidak memiliki kewenangan memutuskan perkara.

TGH, April 2021

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Perusahaan PT Trimegah Karya Utama dan PT Manunggal Sukses Mandiri mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura untuk memperoleh pemulihan izin usaha perkebunan yang dicabut pemerintah Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2015. Dua perusahaan ini bagian dari tujuh perusahaan konsorsium Proyek Tanah Merah yang dimotori Chairul Anhar, pemilik PT Menara Group.

    Proyek Tanah Merah merupakan proyek pembabatan hutan alam untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit pada kawasan hutan alam di Kabupaten Boven Digoel, dengan luas  269.875 hektar, yang luasnya setara 4 kali luas Provinsi Jakarta.  Proyek ini dikembangkan dengan cara-cara melanggar hukum dalam perolehan izin usaha. Demikian pula, izin diperoleh melalui perusahaan cangkang yang tidak memiliki operasi bisnis dan rekam jejak, struktur perusahaan yang rumit, terjadi kesepakatan transaksi dan penjualan perusahaan secara rahasia. (baca: kesepakatan-rahasia-hancurkan-surga-papua)

    Kini PT. Trimegah Karya Utama (TKU) dan PT. Manunggal Sukses Mandiri (MSM) dimiliki perusahaan penebangan kayu Tadmax Resources asal Malaysia.

    Dalam persidangan, Jamaludin Tawurutubun, pegawai Dinas Penanaman Modal PTSP Provinsi Papua,  yang dihadirkan sebagai saksi mengatakan pemerintah Provinsi Papua tidak pernah memproses Izin Usaha Perkebunan (IUP) perusahaan. Penerbitan IUP diperoleh tanpa prosuder instansi pemerintahan.  Jamaludin juga menyebutkan terjadi pemalsuan surat  Izin Usaha Perkebunan dan tanda tangan. Skandal pemalsuan perizinan dalam proyek Tanah Merah telah lama menjadi isu, pernyataan Jamaludin di depan persidangan mengkonfirmasi dan menjadi bukti terjadi pemalsuan dokumen.

    Pemalsuan dokumen juga terungkap pada perusahaan industri pengolahan kayu PT Tulen Jayamas Timber Industries (TJTI), yang masih menjadi bagian proyek Tanah Merah. PT. TJTI dibangun untuk menampung kayu hutan alam  hasil land clearing dari usaha perkebunan kelapa sawit. Nilai kayu diprediksi senilai US$ 6 Miliar atau setara 90 triliun, angka fantastis hasil skandal perkebunan kelapa sawit (Baca:  pemain-baru-mulai-babat-hutan-dalam-proyek-kebun-sawit-raksasa-di-papua ). Bulan November 2019 pemerintah Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan surat penghentian operasi PT Tulen Jaya Mas karena terjadi pemalsuan izin lingkungan.

    Yayasan Pusaka Bentala Rakyat menilai tindakan pejabat pemerintah Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua menghentikan aktivitas perusahaan yang terlibat skandal Proyek Tanah Merah, sudah tepat dan harus menyeluruh.  Saat ini, perusahaan lainnya PT Megakarya Jaya Raya, PT Kartika Cipta Pratama dan PT Graha Kencana Mulia, masih bebas dan aktif melakukan ekspansi penggusuran hutan dan pengembangan kebun, padahal perusahaan yang terkoneksi dengan proyek Tanah Merah tersebut masih mempunyai permasalahan perizinan, tindak pidana pemalsuan dan pengabaian kewajiban dalam syarat ketentuan usaha perkebunan.

    Pemerintah masih juga memberikan izin-izin baru kepada perusahaan baru pada lahan eks Menara Group, seperti perusahaan PT. Bovendigoel Budidaya Sentosa, PT. Perkebunan Boven Digoel Sejahtera, milik perusahaan modal asing PT. Digoel Agri Group. Kabar terbaru dua perusahaan tersebut telah melakukan penebangan dan pembongkaran hutan sejak 2019 sampai saat ini, tanpa memiliki perizinan yang tuntas dalam pengembangan lahan usaha perkebunan. Skandal Tanah Merah berulang.

    Perusahaan PT. Digoel Agri Group juga memiliki perusahaan industri pengolahan kayu PT. Digoel Kayu Industri, yang mengusahakan kayu hasil land clearing. Perusahaan mendapatkan keuntungan berlipat dari usaha perkebunan kelapa sawit, pembalakan kayu dan industri pengolahan kayu. Sedangkan Suku Awyu, pemilik tanah dan hutan adat setempat kehilangan hak dan akses atas kekayaan hutan, hanya diberikan kompensasi kayu, yang nilainya sebesar Rp. 15.000 per kubik, sangat rendah dari harga pasar, ekuivalen dengan harga gula, ini tidak adil dibandingkan dengan nilai dan manfaat hutan.

    Penegakkan hukum yang dilakukan pemerintah tidak tegas, tidak ada upaya pemberian sanksi pemulihan lingkungan dan pidana lingkungan.  Akhir tahun 2020 Pusaka melakukan pengaduan pelanggaran proyek tanah merah ke kementerian lingkungan hidup, hingga saat ini tidak ada respon yang dilakukan kementerian lingkungan hidup. Hutan alam Suku Awyu yang menjadi lokasi proyek tanah merah adalah potret bisnis oligarki sumber daya alam.

    Di persidangan Yayasan Pusaka mengajukan Amicus Curiae, Yayasan Pusaka mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran penerbitan izin yang diperoleh menara group dan dampak-dampak kehadiran perusahaan kepada masyarakat adat.  Majelis hakim telah memutuskan menolak gugatan kedua perusahaan dengan alasan tidak memiliki kewenangan memutuskan perkara.

    TGH, April 2021

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on