(13/06/2021) Hari ini, genap 20 tahun (2001 – 2021) terjadi peristiwa pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) berat di Wasior, yang dikenal peristiwa ‘Wasior Berdarah’. Kini Wasior berada di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Namun, belum ada penyelesaian terhadap pelanggaran HAM berat tersebut dan keluarga korban belum mendapatkan keadilan.

Solidaritas Organisasi Sipul (SOS) untuk Papua dalam siaran pers (13/06/2021) mengungkapkan, “Negara tidak memiliki komitmen untuk menjadikan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propisni Papua dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai alat legal untuk memberikan hak atas keadilan bagi korban pelanggaran HAM Berat Wasior Berdarah”.

Emanuel Gobay, Koordinator SOS untuk Papua, mengungkapkan “Ketidakmampuan negara membentuk pengadilan HAM di Papua dalam kasus Wasior berdarah, menjadikan hak korban terabaikan, negara belum mampu memenuhi hak atas keadilan,  sebagaimana diatur UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Negara melalui pemerintah tidak mampu mengimplementasikan pada pasal Pasal 45 ayat (2), UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propisni Papua”, ungkap Emanuel Gobay.

Dalam Siaran Pers SOS untuk Papua meminta Presiden Republik Indonesia segera Bentuk Pengadilan HAM untuk Kasus Pelanggaran HAM Berat Wasior Berdarah Sesuai UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selengkapnya Siaran Pers dapat dibaca disini: Siaran Pers SOS untuk Papua – 20 Tahun Pelanggaran HAM Berat Wasior

Solidaritas Organisasi Sipil (SOS) Untuk Papua, terdiri dari: Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua), Perkumpulan Advokat HAM Untuk Papua (PAHAM Papua), LP3BH Manokwari, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, KPKC Sinode GKI di Tanah Papua, Perkumpulan Belantara Papua, Papuan Voices, ELSHAM Papua, JERAT Papua, AMAN Sorong Raya, Perkumpulan Panah Papua, KIPRa Papua, AMAN Malamoi, Teraju Indonesia, AlDP, WALHI Papua, Kontras Papua, Solidarity For Indigenous Papuans (SIP).

Ank, Juni 2021

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    (13/06/2021) Hari ini, genap 20 tahun (2001 – 2021) terjadi peristiwa pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) berat di Wasior, yang dikenal peristiwa ‘Wasior Berdarah’. Kini Wasior berada di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Namun, belum ada penyelesaian terhadap pelanggaran HAM berat tersebut dan keluarga korban belum mendapatkan keadilan.

    Solidaritas Organisasi Sipul (SOS) untuk Papua dalam siaran pers (13/06/2021) mengungkapkan, “Negara tidak memiliki komitmen untuk menjadikan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propisni Papua dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai alat legal untuk memberikan hak atas keadilan bagi korban pelanggaran HAM Berat Wasior Berdarah”.

    Emanuel Gobay, Koordinator SOS untuk Papua, mengungkapkan “Ketidakmampuan negara membentuk pengadilan HAM di Papua dalam kasus Wasior berdarah, menjadikan hak korban terabaikan, negara belum mampu memenuhi hak atas keadilan,  sebagaimana diatur UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Negara melalui pemerintah tidak mampu mengimplementasikan pada pasal Pasal 45 ayat (2), UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propisni Papua”, ungkap Emanuel Gobay.

    Dalam Siaran Pers SOS untuk Papua meminta Presiden Republik Indonesia segera Bentuk Pengadilan HAM untuk Kasus Pelanggaran HAM Berat Wasior Berdarah Sesuai UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selengkapnya Siaran Pers dapat dibaca disini: Siaran Pers SOS untuk Papua – 20 Tahun Pelanggaran HAM Berat Wasior

    Solidaritas Organisasi Sipil (SOS) Untuk Papua, terdiri dari: Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua), Perkumpulan Advokat HAM Untuk Papua (PAHAM Papua), LP3BH Manokwari, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, KPKC Sinode GKI di Tanah Papua, Perkumpulan Belantara Papua, Papuan Voices, ELSHAM Papua, JERAT Papua, AMAN Sorong Raya, Perkumpulan Panah Papua, KIPRa Papua, AMAN Malamoi, Teraju Indonesia, AlDP, WALHI Papua, Kontras Papua, Solidarity For Indigenous Papuans (SIP).

    Ank, Juni 2021

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on