(16/06/2021) Forest Peoples Program (FPP) bersama co-publisher, Eksekutif Nasional Walhi, Walhi Jambi, Walhi Sulawesi Tengah, Walhi Riau, TUK Indonesia dan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, meluncurkan laporan hasil riset terkait kontroversi bisnis minyak kelapa sawit di Indonesia, yang melibatkan berbagai perusahaan di hilir, pemodal, hingga perusahaan dalam perdagangan dan penghasil barang konsumsi dari produksi minyak kelapa sawit.

Laporan ini berjudul ‘Menuntut Akuntabilitas: Memperkuat Akuntabilitas Korporasi dan Uji Tuntas Rantai Pasok untuk Melindungi Hak Asasi Manusia dan Menjaga Lingkungan’. Laporan ini menggunakan kasus sepuluh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan perusahaan yang berinvestasi didalamnya, perusahaan yang memperdagangkan, mengolah hingga membuat barang konsumsi dari produk mereka.

Perusahaan-perusahaan hilir yang diselidiki meliputi Cargill, Nestlé, PepsiCo, Unilever, Wilmar International, Archer Daniels Midland dan AAK. Pemodal dan investor terkemuka meliputi, Blackrock International, ABN-AMRO, Rabobank, Standard Chartered, Citigroup, Lloyds Banking Group, JP Morgan Chase, serta berbagai dana pensiun dan grup perbankan Asia. Sebagian besar perusahaan-perusahaan hilir yang diselidiki, dan beberapa investor, adalah anggota terkemuka dari Roundtable on Sustainable Palm Oil dan inisiatif-inisiatif keberlanjutan lainnya. Namun, terlepas dari fakta bahwa pelanggaran yang terungkap jelas-jelas bertentangan dengan standar RSPO, serta kebijakan ‘Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut dan Tanpa Eksploitasi’ yang dimiliki perusahaan, perdagangan dan investasi terus berlanjut tidak terkendali.

Temuan penting dalam studi ini  yakni pelanggaran hak asasi manusia meliputi penolakan/ penyangkalan hak-hak masyarakat adat, perampasan tanah masyarakat tanpa persetujuan, penggusuran paksa, pelanggaran hak-hak lingkungan, penindasan, penganiayaan, kriminalisasi dan bahkan korban jiwa para pembela HAM. Pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan yang sangat serius terjadi dalam jangka panjang. Namun perusahaan-perusahaan hilir besar terus berinvestasi  atau perusahaan perdagangan mengambil produk dari perkebunan ini.

Seperti kasus PT. Sari Aditya Loka, miliki Astra Agri Lestari Group, yang beroperasi di Sorolangun, Provinsi Jambi. Lahan perkebunan dibangun dengan merampas tanah adat Orang Rimba, terjadi kekerasan, intimidasi, peracunan dan penggusuran paksa yang brutal, sejak tahun 1970 an. Deforestasi dan penggusuran oleh industri monokultur kelapa sawit telah merusak cara hidup tradisional Orang Rimba. Hingga kini, Orang Rimba masih bernaung di bawah tenda plastik di dalam perkebunan PT SAL.

Meskipun perusahaan dan merek makanan dan minuman global terus memasarkan ‘label hijau’ mereka dan mengaku mendukung uji tuntas dan ‘tata kelola lingkungan dan sosial’ (ESG), tidak cukup perhatian diberikan untuk menggali dan menangani dampak HAM di dalam kegiatan bisnis dan investasi.

“Tindakan cepat dan berani harus dilakukan guna menegakkan HAM di seluruh kegiatan agribisnis dan rantai nilai,”kata Tom Griffiths, Koordinator Keuangan Bertanggung Jawab di FPP.

Norman Jiwan, penulis laporan ini menekankan dalam konteks restitusi, seharusnya rantai pasok dapat menjadi bagian dari solusi, dapat mendorong pemulihan dan pemajuan hak asasi manusia dan lingkungan.

Laporan ini merekomendasikan antara lain: Persyaratan bagi perusahaan untuk mengidentifikasi, menangani, dan memperbaiki dampak- dampak dalam rantai pasok dan portofolionya ; Sanksi keras bagi perusahaan yang melanggar undang-undang uji tuntas dan regulasi rantai pasok yang berlaku ; 
Akses penyelesaian hukum lewat pengadilan di negara tempat perusahaan berdomisili bagi para pemegang hak dan masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan, hubungan bisnis, dan investasi mereka.

Selengkapnya laporan bisa baca disini: Menuntut Akuntabilitas Korporasi Uji Tuntas HAM – FPP, Juni 2021

Ank, Juni 2021

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    (16/06/2021) Forest Peoples Program (FPP) bersama co-publisher, Eksekutif Nasional Walhi, Walhi Jambi, Walhi Sulawesi Tengah, Walhi Riau, TUK Indonesia dan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, meluncurkan laporan hasil riset terkait kontroversi bisnis minyak kelapa sawit di Indonesia, yang melibatkan berbagai perusahaan di hilir, pemodal, hingga perusahaan dalam perdagangan dan penghasil barang konsumsi dari produksi minyak kelapa sawit.

    Laporan ini berjudul ‘Menuntut Akuntabilitas: Memperkuat Akuntabilitas Korporasi dan Uji Tuntas Rantai Pasok untuk Melindungi Hak Asasi Manusia dan Menjaga Lingkungan’. Laporan ini menggunakan kasus sepuluh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan perusahaan yang berinvestasi didalamnya, perusahaan yang memperdagangkan, mengolah hingga membuat barang konsumsi dari produk mereka.

    Perusahaan-perusahaan hilir yang diselidiki meliputi Cargill, Nestlé, PepsiCo, Unilever, Wilmar International, Archer Daniels Midland dan AAK. Pemodal dan investor terkemuka meliputi, Blackrock International, ABN-AMRO, Rabobank, Standard Chartered, Citigroup, Lloyds Banking Group, JP Morgan Chase, serta berbagai dana pensiun dan grup perbankan Asia. Sebagian besar perusahaan-perusahaan hilir yang diselidiki, dan beberapa investor, adalah anggota terkemuka dari Roundtable on Sustainable Palm Oil dan inisiatif-inisiatif keberlanjutan lainnya. Namun, terlepas dari fakta bahwa pelanggaran yang terungkap jelas-jelas bertentangan dengan standar RSPO, serta kebijakan ‘Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut dan Tanpa Eksploitasi’ yang dimiliki perusahaan, perdagangan dan investasi terus berlanjut tidak terkendali.

    Temuan penting dalam studi ini  yakni pelanggaran hak asasi manusia meliputi penolakan/ penyangkalan hak-hak masyarakat adat, perampasan tanah masyarakat tanpa persetujuan, penggusuran paksa, pelanggaran hak-hak lingkungan, penindasan, penganiayaan, kriminalisasi dan bahkan korban jiwa para pembela HAM. Pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan yang sangat serius terjadi dalam jangka panjang. Namun perusahaan-perusahaan hilir besar terus berinvestasi  atau perusahaan perdagangan mengambil produk dari perkebunan ini.

    Seperti kasus PT. Sari Aditya Loka, miliki Astra Agri Lestari Group, yang beroperasi di Sorolangun, Provinsi Jambi. Lahan perkebunan dibangun dengan merampas tanah adat Orang Rimba, terjadi kekerasan, intimidasi, peracunan dan penggusuran paksa yang brutal, sejak tahun 1970 an. Deforestasi dan penggusuran oleh industri monokultur kelapa sawit telah merusak cara hidup tradisional Orang Rimba. Hingga kini, Orang Rimba masih bernaung di bawah tenda plastik di dalam perkebunan PT SAL.

    Meskipun perusahaan dan merek makanan dan minuman global terus memasarkan ‘label hijau’ mereka dan mengaku mendukung uji tuntas dan ‘tata kelola lingkungan dan sosial’ (ESG), tidak cukup perhatian diberikan untuk menggali dan menangani dampak HAM di dalam kegiatan bisnis dan investasi.

    “Tindakan cepat dan berani harus dilakukan guna menegakkan HAM di seluruh kegiatan agribisnis dan rantai nilai,”kata Tom Griffiths, Koordinator Keuangan Bertanggung Jawab di FPP.

    Norman Jiwan, penulis laporan ini menekankan dalam konteks restitusi, seharusnya rantai pasok dapat menjadi bagian dari solusi, dapat mendorong pemulihan dan pemajuan hak asasi manusia dan lingkungan.

    Laporan ini merekomendasikan antara lain: Persyaratan bagi perusahaan untuk mengidentifikasi, menangani, dan memperbaiki dampak- dampak dalam rantai pasok dan portofolionya ; Sanksi keras bagi perusahaan yang melanggar undang-undang uji tuntas dan regulasi rantai pasok yang berlaku ; 
Akses penyelesaian hukum lewat pengadilan di negara tempat perusahaan berdomisili bagi para pemegang hak dan masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan, hubungan bisnis, dan investasi mereka.

    Selengkapnya laporan bisa baca disini: Menuntut Akuntabilitas Korporasi Uji Tuntas HAM – FPP, Juni 2021

    Ank, Juni 2021

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on