Pemerintah Kabupaten Sorong mencabut izin lokasi, izin lingkungan dan izin usaha perkebunan 4 (empat) perusahaan kelapa sawit yang berada di wilayah masyarakat adat Moi di Kabupaten Sorong yaitu PT Inti Kebun Lestari berlokasi di Distrik Salawati, Klamono, dan Segun, seluas 34.400 ha, PT Cipta Papua Plantation berlokasi di Distrik Segun, seluas 15.571 ha,  PT. Papua Lestari Abadi berlokasi di Distrik Mariat dan Sayosa, seluas 15.631 ha, dan PT. Sorong Agro Sawitindo berlokasi di Distrik Segun, Klawak dan Klamono, seluas 40.000 ha.

Dalam diskusi yang dilakukan oleh YLBHI dan PARITAS Institute (30/082021), yang  menghadirkan beberapa tokoh termasuk Bupati Sorong, Johny Kamuru, S.H, M.SI, memberikan tanggapan terkait dengan pencabutan izin keempat perusahaan dan gugatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

Bupati Sorong menjelaskan bahwa izin perkebunan kelapa sawit dikeluarkan oleh pemerintahan sebelumnya. Bupati bersama dinas terkait melakukan kajian lapangan dan berkoordinasi dengan pihak provinsi. Kenyataannya hanya beberapa hektar saja yang melakukan tanam, sehingga secara prosedur ini tidak sesuai. Perusahaan juga beberapa kali pergantian manajemen, orang berganti (pemegang saham, red) tapi pakaian sama.

“Setelah melakukan kajian lebih dalam, kami memutuskan untuk ijin-ijinnya dicabut demi keberlangsungan masyarakat adat, kelestarian lingkungan, dan kesinambungan pembangunan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia”, jelas Bupati Johny Kamuru.

Sedangkan untuk perusahaan yang telah beroperasi dan dianggap sesuai dengan prosedur akan terus berjalan dan didukung oleh pemerintah.

Bupati juga mengakui, “setelah pencabutan izin keempat perusahaan tersebut, lahan akan dikembalikan kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat”, ungkap Bupati Johny Kamuru.

Panelis Diskusi dari DPD wilayah Papua Barat, Mamberob Rumakiek, menyampaikan keputusan perusahaan yang melayangkan tuntutan kepada Bupati Sorong menunjukkan bentuk keberanian dari kelompok pemodal.

“Kelompok pemodal tidak menghargai keputusan pemerintah dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang memang menjadi korban dalam banyak kesempatan”, jelas Mamberob Rumakiek.

Permasalahan tentang izin-izin perkebunan kelapa sawit di Papua maupun Papua Barat sebetulnya sudah disampaikan oleh DPD kepada pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena telah terjadi pengabaian hak-hak masyarakat adat dan kerusakan lingkungan oleh perusahaan.

“Praktik di lapangan tidak sesuai dan presiden Jokowi juga bilang hutan Papua jangan apa-apakan karena ada UU dan UU Otsus yang mengatur, tapi pada kenyataannya hutan Papua itu sudah habis sebelum dan sesudah ada UU Otsus. Seharusnya pada era Otsus semua kewenangan ada di Papua dan Papua Barat tidak bisa diganggu oleh pemerintah pusat”, ungkap Rumakiek.

Semua panelis mengungkapkan tindakan pencabutan izin ini merupakan satu terobosan baru untuk mengelola ruang hidup masyarakat adat untuk memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat Moi.

Setelah pencabutan izin, perlu memikirkan solusi lain. Perlu dipikirkan cara untuk membantu  masyarakat adat dalam pengolahan tanah adat mereka melalui pemanfaatan sumber daya yang ada di sana dan didukung oleh pemerintah.

Lia, Agust 2021

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Pemerintah Kabupaten Sorong mencabut izin lokasi, izin lingkungan dan izin usaha perkebunan 4 (empat) perusahaan kelapa sawit yang berada di wilayah masyarakat adat Moi di Kabupaten Sorong yaitu PT Inti Kebun Lestari berlokasi di Distrik Salawati, Klamono, dan Segun, seluas 34.400 ha, PT Cipta Papua Plantation berlokasi di Distrik Segun, seluas 15.571 ha,  PT. Papua Lestari Abadi berlokasi di Distrik Mariat dan Sayosa, seluas 15.631 ha, dan PT. Sorong Agro Sawitindo berlokasi di Distrik Segun, Klawak dan Klamono, seluas 40.000 ha.

    Dalam diskusi yang dilakukan oleh YLBHI dan PARITAS Institute (30/082021), yang  menghadirkan beberapa tokoh termasuk Bupati Sorong, Johny Kamuru, S.H, M.SI, memberikan tanggapan terkait dengan pencabutan izin keempat perusahaan dan gugatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

    Bupati Sorong menjelaskan bahwa izin perkebunan kelapa sawit dikeluarkan oleh pemerintahan sebelumnya. Bupati bersama dinas terkait melakukan kajian lapangan dan berkoordinasi dengan pihak provinsi. Kenyataannya hanya beberapa hektar saja yang melakukan tanam, sehingga secara prosedur ini tidak sesuai. Perusahaan juga beberapa kali pergantian manajemen, orang berganti (pemegang saham, red) tapi pakaian sama.

    “Setelah melakukan kajian lebih dalam, kami memutuskan untuk ijin-ijinnya dicabut demi keberlangsungan masyarakat adat, kelestarian lingkungan, dan kesinambungan pembangunan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia”, jelas Bupati Johny Kamuru.

    Sedangkan untuk perusahaan yang telah beroperasi dan dianggap sesuai dengan prosedur akan terus berjalan dan didukung oleh pemerintah.

    Bupati juga mengakui, “setelah pencabutan izin keempat perusahaan tersebut, lahan akan dikembalikan kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat”, ungkap Bupati Johny Kamuru.

    Panelis Diskusi dari DPD wilayah Papua Barat, Mamberob Rumakiek, menyampaikan keputusan perusahaan yang melayangkan tuntutan kepada Bupati Sorong menunjukkan bentuk keberanian dari kelompok pemodal.

    “Kelompok pemodal tidak menghargai keputusan pemerintah dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang memang menjadi korban dalam banyak kesempatan”, jelas Mamberob Rumakiek.

    Permasalahan tentang izin-izin perkebunan kelapa sawit di Papua maupun Papua Barat sebetulnya sudah disampaikan oleh DPD kepada pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena telah terjadi pengabaian hak-hak masyarakat adat dan kerusakan lingkungan oleh perusahaan.

    “Praktik di lapangan tidak sesuai dan presiden Jokowi juga bilang hutan Papua jangan apa-apakan karena ada UU dan UU Otsus yang mengatur, tapi pada kenyataannya hutan Papua itu sudah habis sebelum dan sesudah ada UU Otsus. Seharusnya pada era Otsus semua kewenangan ada di Papua dan Papua Barat tidak bisa diganggu oleh pemerintah pusat”, ungkap Rumakiek.

    Semua panelis mengungkapkan tindakan pencabutan izin ini merupakan satu terobosan baru untuk mengelola ruang hidup masyarakat adat untuk memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat Moi.

    Setelah pencabutan izin, perlu memikirkan solusi lain. Perlu dipikirkan cara untuk membantu  masyarakat adat dalam pengolahan tanah adat mereka melalui pemanfaatan sumber daya yang ada di sana dan didukung oleh pemerintah.

    Lia, Agust 2021

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on