Pada April 2021, Bupati Sorong dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, mencabut izin usaha perusahaan perkebunan kelapa sawit, seperti Izin perpanjangan Lokasi, Izin Lingkungan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Ada 4 (empat) perusahaan yang dicabut izinnya yakni PT. Inti Kebun Lestari berlokasi di Distrik Salawati, Klamono, dan Segun seluas 34.400 ha, 2. PT. Cipta Papua Plantation berlokasi di Distrik Segun seluas 15.571 ha, 3. PT Papua Lestari Abadi berlokasi di Distrik Mariat dan Sayosa seluas 15.631 ha, 4. PT. Sorong Agro Sawitindo berlokasi di Distrik Segun, Klawak dan Klamono seluas 40.000 ha.

Kebijakan pencabutan izin didasarkan atas rekomendasi tindak lanjut dari kajian dan evaluasi perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat.  Salah satu kajiannya adalah bagaimana pemenuhan kewajiban perusahaan dalam berbagai ketentuan dan syarat dalam Izin Usaha Perkebunan. Ditemukan, perusahaan tidak mematuhi kewajiban dalam IUP untuk pembangunan kebun masyarakat, perusahaan tidak melakukan kewajiban melakukan pelaporan perkembangan usaha perkebunan, perubahan kepemilikan saham dan kepengurusan, Izin Lokasi kadaluarsa dan kejanggalan dalam penerbitan IUP.

Perusahaan bereaksi melakukan perlawanan dengan menggugat pejabat Bupati Sorong dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong, melalui PTUN Jayapura sejak 02 Agustus 2021. Perusahaan meminta penundaan pelaksanaan putusan, pembatalan dan pencabutan surat keputusan tersebut.

Bupati Sorong, John Kamuru, tetap sigap dan menghadiri undangan PTUN Jayapura. Bupati dihadapan massa aksi mahasiswa dan pemuda yang melakukan aksi di PTUN Jayapura (24/08/2021), mengungkapkan bahwa perusahaan telah melakukan pelanggaran.

“Kita tidak bisa lagi toleransi sehingga kita cabut izin perusahaan, demi hak-hak masyarakat adat, demi kesinambungan alam”, kata Bupati Sorong, J. Kamuru tegas.

Gugatan perusahaan ditanggapi secara meluas oleh masyarakat adat, pemuda dan mahasiswa Papua, serta berbagai elemen organisasi masyarakat sipil, dengan berbagai bentuk aksi #KamiBersamaBupatiSorong. Pemuda Adat Papua Doberai melakukan aksi solidaritas di kantor PN Manokwari (23/08/2021).

“Kami mendukung Bupati Sorong untuk mencabut izin investasi di Kabupaten Sorong, lawan perampasan tanah adat, lawan penjahat lingkungan”, orasi disampaikan pemuda PN Manokwari.

Aksi solidaritas Kami Bersama Bupati Sorong juga dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Sorong dan PTUN Jayapura (24/08/2021).

Sem Vani Ulimpa, Ketua AMAN Malamoi, mengatakan solidaritas Kami Bersama Bupati Sorong, akan melakukan aksi-aksi untuk membela dan menghadapi gugatan dari perusahaan dan pihak-pihak manapun, yang mengancam dan merugikan hak-hak masyarakat adat Papua dan kelestarian lingkungan alam.

“Kami meminta Majelis Hakim PTUN Jayapura untuk bertindak adil bijaksana dan berpihak pada masyarakat. Kami mendesak Majelis Hakim PTUN Jayapura tidak mengabulkan permohonan gugatan perusahaan” ungkap Sem Vani Ulimpa.

Ank, Agust 2021

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Pada April 2021, Bupati Sorong dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, mencabut izin usaha perusahaan perkebunan kelapa sawit, seperti Izin perpanjangan Lokasi, Izin Lingkungan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP).

    Ada 4 (empat) perusahaan yang dicabut izinnya yakni PT. Inti Kebun Lestari berlokasi di Distrik Salawati, Klamono, dan Segun seluas 34.400 ha, 2. PT. Cipta Papua Plantation berlokasi di Distrik Segun seluas 15.571 ha, 3. PT Papua Lestari Abadi berlokasi di Distrik Mariat dan Sayosa seluas 15.631 ha, 4. PT. Sorong Agro Sawitindo berlokasi di Distrik Segun, Klawak dan Klamono seluas 40.000 ha.

    Kebijakan pencabutan izin didasarkan atas rekomendasi tindak lanjut dari kajian dan evaluasi perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat.  Salah satu kajiannya adalah bagaimana pemenuhan kewajiban perusahaan dalam berbagai ketentuan dan syarat dalam Izin Usaha Perkebunan. Ditemukan, perusahaan tidak mematuhi kewajiban dalam IUP untuk pembangunan kebun masyarakat, perusahaan tidak melakukan kewajiban melakukan pelaporan perkembangan usaha perkebunan, perubahan kepemilikan saham dan kepengurusan, Izin Lokasi kadaluarsa dan kejanggalan dalam penerbitan IUP.

    Perusahaan bereaksi melakukan perlawanan dengan menggugat pejabat Bupati Sorong dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong, melalui PTUN Jayapura sejak 02 Agustus 2021. Perusahaan meminta penundaan pelaksanaan putusan, pembatalan dan pencabutan surat keputusan tersebut.

    Bupati Sorong, John Kamuru, tetap sigap dan menghadiri undangan PTUN Jayapura. Bupati dihadapan massa aksi mahasiswa dan pemuda yang melakukan aksi di PTUN Jayapura (24/08/2021), mengungkapkan bahwa perusahaan telah melakukan pelanggaran.

    “Kita tidak bisa lagi toleransi sehingga kita cabut izin perusahaan, demi hak-hak masyarakat adat, demi kesinambungan alam”, kata Bupati Sorong, J. Kamuru tegas.

    Gugatan perusahaan ditanggapi secara meluas oleh masyarakat adat, pemuda dan mahasiswa Papua, serta berbagai elemen organisasi masyarakat sipil, dengan berbagai bentuk aksi #KamiBersamaBupatiSorong. Pemuda Adat Papua Doberai melakukan aksi solidaritas di kantor PN Manokwari (23/08/2021).

    “Kami mendukung Bupati Sorong untuk mencabut izin investasi di Kabupaten Sorong, lawan perampasan tanah adat, lawan penjahat lingkungan”, orasi disampaikan pemuda PN Manokwari.

    Aksi solidaritas Kami Bersama Bupati Sorong juga dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Sorong dan PTUN Jayapura (24/08/2021).

    Sem Vani Ulimpa, Ketua AMAN Malamoi, mengatakan solidaritas Kami Bersama Bupati Sorong, akan melakukan aksi-aksi untuk membela dan menghadapi gugatan dari perusahaan dan pihak-pihak manapun, yang mengancam dan merugikan hak-hak masyarakat adat Papua dan kelestarian lingkungan alam.

    “Kami meminta Majelis Hakim PTUN Jayapura untuk bertindak adil bijaksana dan berpihak pada masyarakat. Kami mendesak Majelis Hakim PTUN Jayapura tidak mengabulkan permohonan gugatan perusahaan” ungkap Sem Vani Ulimpa.

    Ank, Agust 2021

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on