Kertas Kebijakan : “Kami Tidak Mau Ada Perkebunan Sawit Masuk Lagi”

Pemerintah Provinsi Papua Barat telah selesai melakukan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat. Evaluasi perizinan dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden No. 18 tahun 2018 tentang Moratorium Sawit dan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA), yang digawangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit menemukan beberapa temuan pelanggaran dan merekomendasikan beberapa tindakan pencabutan terhadap izin-izin perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua barat.

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Relawan Peduli Sosial dan Lingkungan Tolak Sawit Kabupaten Sorong Selatan, PD Aliansi Masyarakat Adat Sorong Raya dan Greenpeace Indonesia menyusun sebuah kertas kebijakan yang memuat catatan terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat adat atas penerbitan izin-izin perkebunan kelapa sawit, upaya pengelolaan wilayah adat yang dilakukan masyarakat, catatan kritis dan rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Tujuan dari kertas kebijakan membantu pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan mengambil keputusan terkait kebijakan pemenuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Sorong Selatan.

Penyusunan kertas kebijakan melalui diskusi terfokus bersama masyarakat adat  di lima (5) lokasi kampung yaitu 1. Kampung Srer, Distrik Seremuk; 2. Kampung Tapiri, Distrik Teminabuan;  3. Kampung Wersar, Distrik Teminabuan;  4. Kampung Sira, Kampung Manggroholo, Distrik Saifi; 5. Kampung Bariat, Distrik Konda Kabupaten Sorong Selatan. Diskusi menemukan beberapa permasalahan hak-hak yang dilanggar akibat penerbitan izin dan harapan Masyarakat Adat pasca pencabutan izin.  Peserta terdiri dari aparat kampung, tokoh adat, tokoh marga, perempuan, pemuda dan perwakilan gereja. Kertas kebijakan ini menjadi sangat relevan untuk diserahkan dan ditindaklanjuti pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan.

Adapun rekomendasi yang disepakati bersama dan ditujukan kepeda Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan adalah :

  1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan melakukan pengakuan masyarakat adat menggunakan dasar hukum Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat melalui keputusan kepala daerah atau membentuk Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat yang memuat pengakuan kepada masyarakat adat, perlindungan dan pengakuan wilayah adat hak-hak masyarakat adat;
  2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan melakukan perubahan peraturan daerah nomor 11 tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sorong Selatan untuk memastikan pengaturan wilayah masyarakat adat ke dalam RTRW;
  3. Pemerintah Daerah kabupaten Sorong Selatan menghentikan pembangunan berbasis industri yang merampas tanah dan hutan adat masyarakat dengan cara tidak memberikan izin apapun kepada perusahaan atau pihak lain ;
  4. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan menghormati dan mengembangkan upaya pengelolaan hutan dan ekonomi rakyat yang dilakukan oleh masyarakat adat;
  5. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong segera menindaklajuti secara keseluruhan temuan dan rekomendasi Laporan Hasil evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Papua Barat.

 

Kontak Person

Relawan Tolak Sawit Sorsel : Olland Abago, 082198192376

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat : Tigor Hutapea, 081287296684

PD Aliansi Masyarakat Adat Sorong Raya : Fecky Mobalen, 082248636709

Greenpeace Indonesia : Nicodemus Wamafma, 082197585110

Klik Kertas Kebijakan – Setelah Cabut Izin Lindungi Hak Masyarakat Adat, Agst, 2021 untuk melihat dokumen selengkapnya.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Kertas Kebijakan : “Kami Tidak Mau Ada Perkebunan Sawit Masuk Lagi”

    Pemerintah Provinsi Papua Barat telah selesai melakukan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat. Evaluasi perizinan dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden No. 18 tahun 2018 tentang Moratorium Sawit dan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA), yang digawangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit menemukan beberapa temuan pelanggaran dan merekomendasikan beberapa tindakan pencabutan terhadap izin-izin perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua barat.

    Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Relawan Peduli Sosial dan Lingkungan Tolak Sawit Kabupaten Sorong Selatan, PD Aliansi Masyarakat Adat Sorong Raya dan Greenpeace Indonesia menyusun sebuah kertas kebijakan yang memuat catatan terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat adat atas penerbitan izin-izin perkebunan kelapa sawit, upaya pengelolaan wilayah adat yang dilakukan masyarakat, catatan kritis dan rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Tujuan dari kertas kebijakan membantu pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan mengambil keputusan terkait kebijakan pemenuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Sorong Selatan.

    Penyusunan kertas kebijakan melalui diskusi terfokus bersama masyarakat adat  di lima (5) lokasi kampung yaitu 1. Kampung Srer, Distrik Seremuk; 2. Kampung Tapiri, Distrik Teminabuan;  3. Kampung Wersar, Distrik Teminabuan;  4. Kampung Sira, Kampung Manggroholo, Distrik Saifi; 5. Kampung Bariat, Distrik Konda Kabupaten Sorong Selatan. Diskusi menemukan beberapa permasalahan hak-hak yang dilanggar akibat penerbitan izin dan harapan Masyarakat Adat pasca pencabutan izin.  Peserta terdiri dari aparat kampung, tokoh adat, tokoh marga, perempuan, pemuda dan perwakilan gereja. Kertas kebijakan ini menjadi sangat relevan untuk diserahkan dan ditindaklanjuti pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan.

    Adapun rekomendasi yang disepakati bersama dan ditujukan kepeda Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan adalah :

    1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan melakukan pengakuan masyarakat adat menggunakan dasar hukum Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat melalui keputusan kepala daerah atau membentuk Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat yang memuat pengakuan kepada masyarakat adat, perlindungan dan pengakuan wilayah adat hak-hak masyarakat adat;
    2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan melakukan perubahan peraturan daerah nomor 11 tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sorong Selatan untuk memastikan pengaturan wilayah masyarakat adat ke dalam RTRW;
    3. Pemerintah Daerah kabupaten Sorong Selatan menghentikan pembangunan berbasis industri yang merampas tanah dan hutan adat masyarakat dengan cara tidak memberikan izin apapun kepada perusahaan atau pihak lain ;
    4. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan menghormati dan mengembangkan upaya pengelolaan hutan dan ekonomi rakyat yang dilakukan oleh masyarakat adat;
    5. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong segera menindaklajuti secara keseluruhan temuan dan rekomendasi Laporan Hasil evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Papua Barat.

     

    Kontak Person

    Relawan Tolak Sawit Sorsel : Olland Abago, 082198192376

    Yayasan Pusaka Bentala Rakyat : Tigor Hutapea, 081287296684

    PD Aliansi Masyarakat Adat Sorong Raya : Fecky Mobalen, 082248636709

    Greenpeace Indonesia : Nicodemus Wamafma, 082197585110

    Klik Kertas Kebijakan – Setelah Cabut Izin Lindungi Hak Masyarakat Adat, Agst, 2021 untuk melihat dokumen selengkapnya.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on