Jaringan Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS) meluncurkan laporan kondisi buruh  perkebunan sawit di Indonesia dan Malaysia pada masa pandemi Covid 19 (08/08/2021). Lebih dari satu tahun pandemi Covid, namun kondisi buruh kebun sawit nyaris tidak ada perbaikan dan semakin memburuk. Situasi keterisolasian lokasi perkebunan sawit tidak menjamin, tidak membuat buruh terbebas dari risiko terpapar.

Siaran Pers TPOLS disampaikan bahwa TPOLS menerima informasi sejumlah buruh perkebunan sawit di Kalimantan dan Papua terpapar covid -19, jumlahnya mencapai lebih dari 150 kasus, antara lain ditemukan pada anggota GSBI di salah satu perkebunan di wilayah Papua Barat, di mana sebanyak 15 orang buruh perkebunan sawit terpapar.

Angka sesungguhnya berpotensi lebih besar. “Kami mengkhawatirkan laporan jumlah buruh perkebunan sawit di Indonesia yang terpapar Covid-19 seperti fenomena gunung es. Kondisi dimana buruh perkebunan sawit sulit mengakses uji PCR, alat pelindung diri yang tidak memadai dan ketidakterbukaan perusahaan menimbulkan kekhawatiran jumlah buruh yang terpapar tidak diketahui pasti,” sambung Zidane dari Sawit Watch, anggota TPOLS.

“Selama pandemi Covid-19, buruh perkebunan sawit juga mengalami kesulitan pada tiga aspek utama yaitu perlindungan kesehatan, jaminan pendapatan dan pekerjaan, serta akses terhadap kebutuhan pokok. Pandemi Covid-19 semakin jelas menunjukkan kerentanan yang selama ini dialami oleh buruh perkebunan sawit”, kata Rizal Assalam, Koordinator TPOLS.

Perkebunan sawit seperti di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan tidak menyediakan masker medis yang direkomendasikan oleh WHO dan alat pelindung diri untuk mencegah penularan virus. “Situasi ini mengulang cerita buruknya standar kesehatan dan keselamatan kerja, terutama mengenai alat pelindung diri yang tidak pernah sesuai risiko kerja dan selalu tersedia setiap saat,” kata Ismet Inoni dari GSBI.

No work no pay’: buruknya sistem pengupahan berdasarkan satuan hasil atau hari kerja, menimbulkan ketidakpastian kerja dan upah. Hampir seluruh perusahaan perkebunan sawit mempekerjakan buruh dengan status harian lepas bersumber dari pasar agen tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan, melebihi jumlah buruh dengan status permanen.

Perusahaan menerapkan sistem pengupahan berdasarkan satuan hasil atau hari kerja. Hubungan kerja dan pendapatan yang tidak pasti ini belakangan semakin meluas dengan semakin berkurangnya pekerja berstatus tetap dan beralih ke kontrak berjangka tahunan dan lepas. Konsekuensinya perusahaan tidak lagi bertanggung jawab secara langsung kepada pekerja kontraknya. Perusahaan mengurangi biaya dengan menekan upah buruh dan tunjangan lainnya serendah-rendahnya, yang pada gilirannya berdampak pada penghasilan buruh dan memiskinkan.

Laporan TPOLS menunjukkan kebijakan pembatasan mobilitas yang diterapkan perusahaan menyulitkan buruh untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga murah di luar area perkebunan. Akibatnya buruh harus membeli kebutuhan pokok di dalam areal perkebunan dengan harga lebih mahal.

Dalih pembatasan mobilitas telah mempersempit ruang gerak serikat buruh untuk menjalankan aktivitas organisasi. Sementara buruh dan serikat buruh dikekang, aturan tersebut tampak tidak berlaku jika menyangkut kepentingan perusahaan, termasuk mobilitas keluar-masuk area kebun para staf dan jajaran manajemen perusahaan.

Pada masa pandemi Covid-19, pengusaha justeru dapat terus meraup untung. Namun, menyangkut kewajibannya terhadap pekerja, perusahaan selalu menggunakan alasan perusahaan tengah merugi. Alasan ini juga selalu digunakan sebagai tameng perusahaan ketika mengurangi dan memberhentikan buruh permanen dan kontrak dan digantikan dengan buruh harian lepas.

Buruh perempuan merupakan kelompok yang paling rentan. Menurut Kornelis, “Buruh harian lepas, yang mayoritas perempuan adalah kelompok yang paling rentan. Perempuan BHL pergi dan pulang kerja berhimpitan di atas truk penjemput dan bekerja tanpa alat fasilitas pelindung diri yang memadai” jelas Kornelis WG, anggota TPOLS dari Serikat Pekerja Nasional wilayah Kalimantan Timur.

TPOLS melihat pandemi Covid-19 justru ditunggangi pemerintah untuk mengubah dan mengesahkan undang-undang yang melayani kepentingan pengusaha. “Di Indonesia, di saat pemerintah seharusnya mencurahkan seluruh upaya untuk melawan pandemi, UU Omnibus Law Cipta Kerja justru disahkan. Sementara di Malaysia, pemerintah terus menunda-nunda reformasi regulasi perburuhan yang diusulkan oleh serikat pekerja dan koalisi sipil,” kata Rizal Assalam.

TPOLS mendesak pemerintah nasional dan perusahaan untuk bersungguh-sungguh menjamin perlindungan buruh dan keluarganya dari dampak kesehatan maupun ekonomi akibat pandemi Covid-19. Laporan TPOLS baca disini: Kondisi Buruh Kebun Sawit Masa Pandemi Covid

“Secara khusus kami meminta pemerintah Malaysia untuk menghentikan seluruh operasi penangkapan terhadap buruh migran dan perlakuan tidak manusiawi selama proses penahanan di Pusat Tahanan Sementara. Pemerintah Indonesia harus memastikan proses pemulangan buruh migran dan keluarganya tidak melecehkan sedikit pun derajat kemanusiaan,” kata Rizal Assalam.

Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS) adalah jaringan kerjasama lintas organisasi yang menaruh perhatian pada isu keberlangsungan industri kelapa sawit. Jaringan TPOLS terdiri dari organisasi serikat buruh, kelompok lingkungan berkeadilan, organisasi perempuan, Pejuang HAM dan perburuhan, kelompok buruh migran, dan kelompok akademisi.

Ank, Agust 2021

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Jaringan Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS) meluncurkan laporan kondisi buruh  perkebunan sawit di Indonesia dan Malaysia pada masa pandemi Covid 19 (08/08/2021). Lebih dari satu tahun pandemi Covid, namun kondisi buruh kebun sawit nyaris tidak ada perbaikan dan semakin memburuk. Situasi keterisolasian lokasi perkebunan sawit tidak menjamin, tidak membuat buruh terbebas dari risiko terpapar.

    Siaran Pers TPOLS disampaikan bahwa TPOLS menerima informasi sejumlah buruh perkebunan sawit di Kalimantan dan Papua terpapar covid -19, jumlahnya mencapai lebih dari 150 kasus, antara lain ditemukan pada anggota GSBI di salah satu perkebunan di wilayah Papua Barat, di mana sebanyak 15 orang buruh perkebunan sawit terpapar.

    Angka sesungguhnya berpotensi lebih besar. “Kami mengkhawatirkan laporan jumlah buruh perkebunan sawit di Indonesia yang terpapar Covid-19 seperti fenomena gunung es. Kondisi dimana buruh perkebunan sawit sulit mengakses uji PCR, alat pelindung diri yang tidak memadai dan ketidakterbukaan perusahaan menimbulkan kekhawatiran jumlah buruh yang terpapar tidak diketahui pasti,” sambung Zidane dari Sawit Watch, anggota TPOLS.

    “Selama pandemi Covid-19, buruh perkebunan sawit juga mengalami kesulitan pada tiga aspek utama yaitu perlindungan kesehatan, jaminan pendapatan dan pekerjaan, serta akses terhadap kebutuhan pokok. Pandemi Covid-19 semakin jelas menunjukkan kerentanan yang selama ini dialami oleh buruh perkebunan sawit”, kata Rizal Assalam, Koordinator TPOLS.

    Perkebunan sawit seperti di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan tidak menyediakan masker medis yang direkomendasikan oleh WHO dan alat pelindung diri untuk mencegah penularan virus. “Situasi ini mengulang cerita buruknya standar kesehatan dan keselamatan kerja, terutama mengenai alat pelindung diri yang tidak pernah sesuai risiko kerja dan selalu tersedia setiap saat,” kata Ismet Inoni dari GSBI.

    No work no pay’: buruknya sistem pengupahan berdasarkan satuan hasil atau hari kerja, menimbulkan ketidakpastian kerja dan upah. Hampir seluruh perusahaan perkebunan sawit mempekerjakan buruh dengan status harian lepas bersumber dari pasar agen tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan, melebihi jumlah buruh dengan status permanen.

    Perusahaan menerapkan sistem pengupahan berdasarkan satuan hasil atau hari kerja. Hubungan kerja dan pendapatan yang tidak pasti ini belakangan semakin meluas dengan semakin berkurangnya pekerja berstatus tetap dan beralih ke kontrak berjangka tahunan dan lepas. Konsekuensinya perusahaan tidak lagi bertanggung jawab secara langsung kepada pekerja kontraknya. Perusahaan mengurangi biaya dengan menekan upah buruh dan tunjangan lainnya serendah-rendahnya, yang pada gilirannya berdampak pada penghasilan buruh dan memiskinkan.

    Laporan TPOLS menunjukkan kebijakan pembatasan mobilitas yang diterapkan perusahaan menyulitkan buruh untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga murah di luar area perkebunan. Akibatnya buruh harus membeli kebutuhan pokok di dalam areal perkebunan dengan harga lebih mahal.

    Dalih pembatasan mobilitas telah mempersempit ruang gerak serikat buruh untuk menjalankan aktivitas organisasi. Sementara buruh dan serikat buruh dikekang, aturan tersebut tampak tidak berlaku jika menyangkut kepentingan perusahaan, termasuk mobilitas keluar-masuk area kebun para staf dan jajaran manajemen perusahaan.

    Pada masa pandemi Covid-19, pengusaha justeru dapat terus meraup untung. Namun, menyangkut kewajibannya terhadap pekerja, perusahaan selalu menggunakan alasan perusahaan tengah merugi. Alasan ini juga selalu digunakan sebagai tameng perusahaan ketika mengurangi dan memberhentikan buruh permanen dan kontrak dan digantikan dengan buruh harian lepas.

    Buruh perempuan merupakan kelompok yang paling rentan. Menurut Kornelis, “Buruh harian lepas, yang mayoritas perempuan adalah kelompok yang paling rentan. Perempuan BHL pergi dan pulang kerja berhimpitan di atas truk penjemput dan bekerja tanpa alat fasilitas pelindung diri yang memadai” jelas Kornelis WG, anggota TPOLS dari Serikat Pekerja Nasional wilayah Kalimantan Timur.

    TPOLS melihat pandemi Covid-19 justru ditunggangi pemerintah untuk mengubah dan mengesahkan undang-undang yang melayani kepentingan pengusaha. “Di Indonesia, di saat pemerintah seharusnya mencurahkan seluruh upaya untuk melawan pandemi, UU Omnibus Law Cipta Kerja justru disahkan. Sementara di Malaysia, pemerintah terus menunda-nunda reformasi regulasi perburuhan yang diusulkan oleh serikat pekerja dan koalisi sipil,” kata Rizal Assalam.

    TPOLS mendesak pemerintah nasional dan perusahaan untuk bersungguh-sungguh menjamin perlindungan buruh dan keluarganya dari dampak kesehatan maupun ekonomi akibat pandemi Covid-19. Laporan TPOLS baca disini: Kondisi Buruh Kebun Sawit Masa Pandemi Covid

    “Secara khusus kami meminta pemerintah Malaysia untuk menghentikan seluruh operasi penangkapan terhadap buruh migran dan perlakuan tidak manusiawi selama proses penahanan di Pusat Tahanan Sementara. Pemerintah Indonesia harus memastikan proses pemulangan buruh migran dan keluarganya tidak melecehkan sedikit pun derajat kemanusiaan,” kata Rizal Assalam.

    Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS) adalah jaringan kerjasama lintas organisasi yang menaruh perhatian pada isu keberlangsungan industri kelapa sawit. Jaringan TPOLS terdiri dari organisasi serikat buruh, kelompok lingkungan berkeadilan, organisasi perempuan, Pejuang HAM dan perburuhan, kelompok buruh migran, dan kelompok akademisi.

    Ank, Agust 2021

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on