Penangkapan Viktor F Yeimo dilakukan secara sewenang-wenang dan melanggar hukum. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, Emanuel Gobay, SH, MH, dalam Siaran Pers (20/08/2021), saat sidang perdana praperadilan antar Viktor F. Yeimo melawan Kapolda Papua di PN Jayapura (19/08/2021). Sidang tersebut tidak dihadiri pihak Polda Papua.

Siaran Pers baca disini: Siaran Pers Koalisi HAM Papua Gugatan Pra Peradilan

Viktor F Yeimo ditangkap pada 09 Mei 2021 oleh Satgas Gakkum Nemangkawi. Menurut Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, ada 3 (tiga) fakta pelanggaran hukum dalam penangkapan Viktor F. Yeimo.

Pertama, Satgas Gakkum Nemangkawi bukan penyidik atau penyidik pembantu yang berwenang menangkap pemohon, sehingga bertentangan dengan ketentuan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara (Perkap) No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Kedua, Satgas Gakkum Nemangkawi tidak pernah menunjukan Surat Tugas dan Surat Penangkapan, sehingga terjadi penangkapan sewenang-wenang. Hal ini melanggar UU Nomor 8 Tahun 1981, UU No. 39 tahun 1999, Perkap Nomor 6 Tahun 2019, serta instrument internasional yang telah disahkan pemerintah Indonesia.

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights, pasal 9, menyebutkan setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

“Penangkapan terhadap Viktor F Yeimo secara sewenang-wenang  membuktikan Satgas Gakkum Nemangkawi melakukan tindakan pelanggaran HAM”, jelas Emanuel Gobay.

Ketiga, hak Viktor F. Yeimo sebagai tersangka tidak diimplementasikan dengan maksimal, seperti hak menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya, hak mengirim dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga, hak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.

Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua selaku kuasa hukum Viktor F. Yeimo menyimpulkan penangkapan oleh Satgas Gakkum Nemangkawi bukan penyidik yang berwenang dan dinilai cacat yuridis karena pengabaian hak tersangka. Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua meminta Hakim Pemeriksa Praperadilan segera membebaskan Viktor F Yeimo.

Emanuel Gobay menjelaskan, “Sesuai perintah ketentuan bahwa dalam hal penangkapan tidak sah berdasarkan putusan praperadilan segera dilepaskan sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan, sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (5), Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana”.

Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua juga meminta Presiden Republik Indonesia dan Kapolri segera bubarkan Satgas Gakkum Nemangkawi.

Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua beranggotakan LBH Papua, PAHAM Papua, AlDP, PBH Cenderawasih, KPKC Sinode GKI di Tanah Papua, SKP Fransiskan Jayapura, Elsham Papua, Walhi Papua, Yadupa Papua.

Ank, Agust 2021

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Penangkapan Viktor F Yeimo dilakukan secara sewenang-wenang dan melanggar hukum. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, Emanuel Gobay, SH, MH, dalam Siaran Pers (20/08/2021), saat sidang perdana praperadilan antar Viktor F. Yeimo melawan Kapolda Papua di PN Jayapura (19/08/2021). Sidang tersebut tidak dihadiri pihak Polda Papua.

    Siaran Pers baca disini: Siaran Pers Koalisi HAM Papua Gugatan Pra Peradilan

    Viktor F Yeimo ditangkap pada 09 Mei 2021 oleh Satgas Gakkum Nemangkawi. Menurut Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, ada 3 (tiga) fakta pelanggaran hukum dalam penangkapan Viktor F. Yeimo.

    Pertama, Satgas Gakkum Nemangkawi bukan penyidik atau penyidik pembantu yang berwenang menangkap pemohon, sehingga bertentangan dengan ketentuan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara (Perkap) No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

    Kedua, Satgas Gakkum Nemangkawi tidak pernah menunjukan Surat Tugas dan Surat Penangkapan, sehingga terjadi penangkapan sewenang-wenang. Hal ini melanggar UU Nomor 8 Tahun 1981, UU No. 39 tahun 1999, Perkap Nomor 6 Tahun 2019, serta instrument internasional yang telah disahkan pemerintah Indonesia.

    Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights, pasal 9, menyebutkan setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

    “Penangkapan terhadap Viktor F Yeimo secara sewenang-wenang  membuktikan Satgas Gakkum Nemangkawi melakukan tindakan pelanggaran HAM”, jelas Emanuel Gobay.

    Ketiga, hak Viktor F. Yeimo sebagai tersangka tidak diimplementasikan dengan maksimal, seperti hak menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya, hak mengirim dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga, hak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.

    Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua selaku kuasa hukum Viktor F. Yeimo menyimpulkan penangkapan oleh Satgas Gakkum Nemangkawi bukan penyidik yang berwenang dan dinilai cacat yuridis karena pengabaian hak tersangka. Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua meminta Hakim Pemeriksa Praperadilan segera membebaskan Viktor F Yeimo.

    Emanuel Gobay menjelaskan, “Sesuai perintah ketentuan bahwa dalam hal penangkapan tidak sah berdasarkan putusan praperadilan segera dilepaskan sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan, sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (5), Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana”.

    Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua juga meminta Presiden Republik Indonesia dan Kapolri segera bubarkan Satgas Gakkum Nemangkawi.

    Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua beranggotakan LBH Papua, PAHAM Papua, AlDP, PBH Cenderawasih, KPKC Sinode GKI di Tanah Papua, SKP Fransiskan Jayapura, Elsham Papua, Walhi Papua, Yadupa Papua.

    Ank, Agust 2021

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on