Produk kebijakan pemerintah Provinsi Papua Barat terkait Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat mengalami perkembangan berarti. Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Papua Barat menetapkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 9 Tahun …
Aktifitas Terkini
-
Tanggal 30 november 2021 kembali digelar lanjutan sidang gugatan PT Inti Kebun Lestari melawan Bupati Kabupaten Sorong dengan nomor perkara 29/G/2021/PTUN.JPR dan 30/G/2021/PTUN.JPR di pengadilan TUN Jayapura. Kuasa hukum bupati …
-
Penelitian Yayasan Pusaka yang berjudul ‘Mama Ke Hutan’ menggambarkan bagaimana posisi Perempuan Adat dalam kecamuk kontestasi sumber daya alam di Papua. Mereka mengalami eksklusi dari proses pengambilan keputusan terkait wilayah …
-
Perempuan adat teresklusi dalam proses pengambilan keputusan atas pemanfaatan tanah dan kekayaan alam di wilayah adatnya, mereka mengalami kekerasan, tersingkir dari ruang hidup dan sumber penghidupannya. Semua itu boleh terjadi …
-
(Jayapura, 18 Nov 2021) Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Greenpeace Indonesia, PD AMAN Sorong Raya, dan WALHI Papua, menyerahkan dan menyampaikan Amicus Curiae kepada Majelis Hakim PTUN Jayapura terkait perkara gugatan …
-
Sidang lanjutan gugatan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Inti Kebun Lestari pada perkara Nomor 29/G/2021/PTUN.JPR, 30/G/2021/PTUN.JPR, PT Sorong Agro Sawitindo pada perkara 31/G/2021/PTUN.JPR, PT Papua Lestari Abadi pada perkara 32/G/2021/PTUN.JPR …
- 1
- 2
Berita Terpopuler
-
BeritaPress Release
Majelis Hukum Mahkamah Agung Harus Membuat Keputusan yang Adil Berpihak pada Masyarakat Adat dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) …
-
-
-
-
Tokoh masyarakat adat Suku Awyu, Hendrikus Woro, asal Kampung Yare, …
-
Alkitab mengajarkan agar manusia memberikan penghargaan yang tinggi terhadap ciptaan …
Yayasan Pusaka
Publikasi
Sosial Media
