Jayapura, 07/09/2022, massa aksi sekitar 100 orang, terdiri dari gabungan warga asal Lembah Grime Nawa, pemuda dan mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil, melakukan aksi long march menuju Kantor Bupati Jayapura dan berorasi di halaman kantor Bupati. Massa aksi berorasi dan membawa spanduk tuntutan dan poster meminta Bupati Kabupaten Jayapura segera mencabut izin PT Permata Nusa Mandiri, Torang Bisa Hidup Tanpa Kebun Sawit, Tapi Torang Tra bisa Hidup Tanpa Tanah dan Wilayah Adat, Hutan Adat bukan Hutan Sawit, Kembalikan 30.920 Ha Tanah Kami yang Dirampas, Tanah Adat Hutan Adat Milik Masyarakat Adat, Hutan Papua Benteng Terakhir Krisis Iklim.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Pusaka, perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Permata Nusa Mandiri (PNM), anak dari perusahaan PT Indo Gunta yang diduga memiliki hubungan dengan Salim Group. Perusahaan PT PNM mendapatkan Izin Lokasi dari Bupati Jayapura pada tahun 2011, untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 32.000 ha, berlokasi di Distrik Unurum Guay, Namblong, Nimboran, Nimbokrang, Kemtuk, Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura. Lalu bupati memperpanjang Izin Lokasi pada tahun 2014 dan 2017, dan berakhir pada tahun 2020.
Dalam ketentuan izin lokasi, perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui pelepasan hak atas tanah ; penerima izin dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebelum memulai pekerjaan agar disepakati batas kampung, dusun, dengan persekutuan masyarakat hukum adat atau masyarakat dengan lainnya ; apabilan perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi yang diberikan termasuk waktu perpanjangannya, maka perolehan tanah tidak dapat dilakukan oleh pemegang izin lokasi ini menjadi gugur dengan sendirinya.
Kebanyakan masyarakat adat dan pemilik tanah di Lembah Grima Nawa, maupun Dewan Adat Suku (DAS) Namblong, menolak memberikan tanah dan hutan adat kepada PT PNM. Pada Juli 2022, pemimpin masyarakat adat Lembah Grime Nawa bersama Dewan Adat Suku Namblong melakukan musyawarah bersama dan membuat kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawara Masyarakat Adat Daerah Grime Nawa, antara lain menyatakan menolak perusahaan dan mendesak Bupati Jayapura, Kepala Dinas PMPTSP, BPN, Menteri BKPM, untuk mencabut izin-izin usaha perusahaan PT PNM.
Sepanjang tahun 2014 – 2018, pejabat pemerintah menerbitkan izin-izin usaha lainnya tanpa persetujuan masyarkat adat setempat, pejabat Bupati Jayapura menerbitkan Izin Lingkungan melalui SK Bupati Jayapura Nomor 62 Tahun 2014 ; Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua menerbitkan Izin Usaha Perkebunan melalui SK Nomor 01/SK.IUP/KS/2014, Menteri Kehutanan RI menerbitkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan P[roduksi yang dapat Dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit melalui SK Nomor SK.680/MENHUT-II/2014, seluas 16.182,48 ha ; pejabat Menteri ATR/BPN dan Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan SK dan Sertifikat Hak Guna Usaha kepada perusahaan pada tahun 2018. Izin-izin dan HGU diterbitkan tanpa persetujuan masyarakat adat secara luas.
Koordinator aksi, Yustus Yekusamon, menyampaikan dalam Pers Release Selamatkan Lembah Grime Nawa bahwa masyarakat adat Lembah Grime Nawa menolak keberadaan perusahaan PT PNM yang mengambil tanah dan hutan, karena merusak lingkungan, tanah dan hukum adat.
“Seluruh masyarakat adat daerah Grime Nawa bersepakat tidak menyerahkan tanah dan hutan adat kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit atau perusahaan lain yang menyebabkan hilangnya ha katas tanah dan hutan adat”, ungkap Yustus, dan menjelaskan kesepatan tersebut didasarkan konsultasi yang telah dilakukan dengan kelompok masyarakat Orya, Namblong, Klesi, Kemtuk, Eseng, dan sebagainya.
“Kami butuh pembangunan yang ramah lingkungan, itu yang kami butuh. Masih ada cokelat, masih ada sagu, masih ada kopi. Kelapa sawit kami tidak mau, kami tidak mau itu merusak tanah kami. Anak cucu kami nanti kemana. Kami masyarakat adat, kami perempuan minta, Bupati hari ini berikan SK pencabutan izin PT Permata Nusa Mandiri”, tuntut Regina Bay, aktivis perempuan adat Namblong dalam aksi unjuk rasa.
Bupati Hentikan Aktivitas Perusahaan
Tahun 2019, perusahaan PT PNM membuka lahan pembibitan dan pengembangan lahan kebun kelapa sawit. Kegiatan tidak berjalan dan dibiarkan. Awal tahun 2022, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan SK 01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022, Tanggal 5 Januari 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan, dalam lampiran SK Menteri LHK 01/2022 terlampir izin PT PNM dicabut. Namun dilapangan, PT PNM justeru menggusur dan merobohkan hutan alam untuk pengembangan kebun kelapa sawit yang berlangsung sejak Januari 2022 hingga saat ini. Dalam tempo delapan bulan, lebih dari 100 hektar hutan hilang.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura, Delila Giay, mengirimkan Surat Nomor 068/64/DPM-PTSP/2022 Tanggal 23 Februari 2022 tentang penghentikan sementara kegiatan PT PNM, dengan alasan terkiat SK Menteri LHK 01/2022. Perusahaan tetap mengabaikan surat Kadis PMPTSP tersebut. Perusahaan PT PNM juga menggugat melalui PTUN Jakarta terkait putusan Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yang dipimpin Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, yang mencabut izin perusahaan PT PNM pada Maret 2022.
“Ketidakpastian penerbitan izin yang dilakukan KLHK berdampak negative untuk masyarakat adat di Lembah Grime Nawa, Provinsi Papua. Pengumuman pencabutan izin oleh Presiden awal tahun menjadi janji kosong bagi masyarakat, mengingat PT PNM justeru masih melakukan lan clearing pasca pengumuman tersebut”, jelas Sekar Banjaran Aji, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, dalam Siaran Pers Bersama (13 September 2022).
Pemda Jayapura bereaksi, pada Mei 2022, Bupati Jayapura membentuk Tim Evaluasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Jayapura, Tahun 2022. Pertimbangan pembentukan tim evaluasi dalam rangka mendorong kepatuah pelaksanaan kewajiban pemegang izin usaha.
Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro, yang bertemu dengan peserta aksi selamatkan Lambah Grime Nawa (07/09/2022) mengatakan Izin Lokasi yang dikeluarkan untuk PT PNM telah habis masa berlakunya dan tidak akan diperpanjang, seharusnya tidak boleh ada aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan.
Pada 08 September 2022, beredar Surat Bupati Jayapura Nomor 188.4/1556/SET, ditujukan kepada Manager PT PNM, yang bersifat penting, tentang Penghentian Aktivitas PT Permata Nusa Mandiri. Surat dimaksud ditandatangani Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro.
Dalam surat dituliskan, mengingat Izin Lokasi yang diberikan telah berakhir dan adanya penolakan masyarakat adat pemilik hak ulayat, maka pemerintah Kabupaten Jayapura dengan tegas meminta kepada PT Permata Nusa Mandiri agar segera menghentikan (ditulis huruf besar dan tebal) semua aktivitas operasionalnya diatas lahan dimaksud mulai tanggal dikeluarkan surat ini hingga ditetapkannya Keputusan Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit oleh pemerintah Kabupaten Jayapura.
Bupati juga memanggil perusahaan PT PNM. Bupati menjelaskan pertemuan dengan perusahaan dan tim evaluasi perizinan, bahwa tim masih mengkaji dan sepanjang belum tuntas maka perusahaan harus menghentikan aktivitas apapun.
“Tidak boleh ada aktivitas apapun, karena banyak regulasi yang perlu dipastikan. Perusahaan minta untuk kami bisa kerja ini pekerjaan, kami katakan tidak, mengapa, karena izin lokasi yang pernah diberikan sudah selesai masa berlakunya dan tidak ada perpanjangan. Perusahaan tidak pernah mengajukan untuk perpanjangan, izin lokasi sudah selesai tahun 2020, jadi selesai”. Jelas Bupati Jayapura.
Gerakan selamatkan Lembah Grime Nawa akan kembali mendatangi pemerintah hingga izin perusahaan dicabut. Koordinator aksi, Yustus Yekusamon, menyatakan masyarakat adat akan kembali mendatangi Kantor Bupati Jayapura pada 21 September 2022, untuk memastikan pencabutan izin PT Permata Nusa Mandiri.
Ank, Sept 2022
Perwakilan masyarakat adat korban kebijakan pembangunan dan Pembela HAM Lingkungan di Kabupaten Boven Digoel, mengadakan pertemuan dan berdiskusi saling bertukar informasi mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah dan hak-hak masyarakat adat di Tanah Merah, pada 30 – 31 Agustus 2022. Peserta dari Distrik Jair, Subur, Ki, Mandobo dan Fofi, menyoroti kebijakan pembangunan pemerintah yang merampas pangan, tanah dan hutan adat masyarakat, merefleksikan upaya advokasi yang telah dilakukan.
Peserta menilai pemerintah belum ada tindakan perubahan untuk menghentikan rencana dan ekspansi usaha perkebunan kelapa sawit. Hendrikus Woro, masyarakat adat suku Awyu menyampaikan kekecewaannya atas putusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua, yang telah menerbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pengolahan Kelapa Sawit PT Indoasiana Lestari seluas 36.096,4 HA, tanpa melibatkan masyarakat adat setempat.
“kami merasa tidak diakui sebagai pemilik tanah adat, sejak awal saya telah menolak kehadiran perkebunan kelapa sawit. Pemerintah secara sewenang-wenang terbitkan izin, saya berencana akan menggugat “ Ujar Hendrikus Woro
Masalah lain dihadapi masyarakat adat Suku Muyu yang terancam pembangunan Bendungan Digul dan PLTA di areal Kali Muyu, Distrik Ninati. Tahun 2018 masyarakat telah berhasil menolak pembangunan bendungan Kao di Kali Kao. Pemerintah pusat memindahkan proyek Bendungan Kali Kao ini ke aliran sungai Muyu, yang akan menggenangi ribuan hektar hutan adat. Ada banyak lokasi sakral dan situs budaya masyarakat adat terancam hilang yang mempengaruhi kehidupan sosial budaya dan kehilangan jati diri suku Muyu. Proyek ini sangat mendapat pendanaan dari Asian Development Bank (ADB). Masyarakat menilai proyek energi ini diduga hanya akan dinikmati perusahaan perkebunan kelapa sawit, karena lokasi berdekatan dengan wilayah perkebunan.
Apa yang dialami Hendrikus Woro dan masyarakat adat suku Muyu adalah gambaran kondisi umum investasi yang mengabaikan hak-hak dasar masyarakat adat. Ini juga tergambar kebijakan pemerintah daerah melalui perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Boven Digoel yang masih mengakomodir pembangunan perkebunan kelapa sawit dan agroforestry dalam skala luas. Peserta menilai pemerintah memilih mengambil jalan pintas untuk pendapatan daerah dengan memfasilitasi investasi usaha lahan dan hutan skala luas, dibandingkan mengakui dan menghormati hak masyarakat adat, melindungi wilayah adat dan mendorong pembangunan ekonomi rakyat di kampung-kampung.
Lukas Kemon masyarakat adat suku Awyu dari Kampung Meto, Distrik Ki, mengeluhkan kehidupan masyarakat adat di Kampung Meto. yang diabaikan pemerintah. Seperti kegiatan pendidikan sudah tidak berjalan sejak tahun 2018, sekolah kosong, guru baru datang bila ada jadwal ujian sekolah. Pemanfaatan dana kampung dikeluhkan karena hanya digunakan untuk program sekali pakai, seharusnya ada alokasi dana untuk membantu perkembangan ekonomi rakyat seperti gaharu, daging olahan, minyak kelapa, karet, tanaman pangan, sehingga perputaran ekonomi terjadi.
“Sekolah dikampung tutup maka kami sekolahkan anak jauh, jadi kami pikir biaya pendidikan sangat besar. Biaya besar tapi pemerintah tidak pikir dan bagaimana ekonomi rakyat berjalan, akhirnya warga jual tanah” Lukas Kemon
Seluruh peserta bersepakat bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit, bendungan PLTA, dan rencana food estate akan menghancurkan kedaulatan pangan, ekonomi rakyat, budaya dan ruang kehidupan masyarakat adat. Perkebunan kelapa sawit yang telah ada, tidak memberikan dampak apapun bagi masyarakat dan justru membuat masyarakat adat semakin miskin.
Dalam pertemuan ini peserta menyampaikan rekomendasi untuk pemerintah daerah :
- Pemerintah wajib menghormati keputusan masyarakat adat sebagai pemilik tanah adat yang menolak kehadiran perkebunan kelapa sawit, pembangunan bendungan Muyu, pembangunan proyek food estate dan pembangunan lainnya yang menghilangkan tanah, hutan dan sumber kehidupan masyarakat adat ;
- Pemerintah memprioritasikan perlindungan dan mengembangkan perekonomian rakyat yang telah tumbuh berkembang di kampung-kampung berdasarkan pengetahuan masyarakat adat ;
- Pemerintah berhenti memfasilitasi kehadiran perusahaan-perusahan yang menghilangkan tanah, hutan adat dan pangan lokal masyarakat adat ;
- Pemerintah wajib memprioritaskan kebijakan-kebijakan terkait pengakuan hak-hak masyarakat adat diseluruh wilayah kabupaten Boven Digoel ;
- Pemerintah wajib memberikan seluruh infomasi setiap proses pembangunan sejak awal, setiap pembangunan harus menghormati keputusan masyarakat adat dan tidak menghilangkan hak-hak masyarakat adat ;
- Pemerintah memberikan sanksi dan pencabutan izin seluruh perusahaan yang melanggar hak masyarakat adat dan melanggar hukum :
- Pemerintah mengkaji ulang rencana RTRW Kabupaten Boven Digoel yang memberikan ruang untuk perkebunan kelapa sawit skala besar dengan merubah kebijakan tersebut menjadi hutan lindung adat.
- Pemerintah daerah melakukan penataan pemamfaatan dana kampung yang wajib dialokasikan untuk Pendidikan, khususnya honor guru tutor, Kesehatan, BUMDes dan pemetaan wilayah adat agar terwujud kemandirian kampung.
- Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap keberadaan guru-guru PNS tidak melaksanakan tugas di kampung-kampung dan memberikansanksi atas pelanggaran.
- Pemerintah daerah memasukan kurikulum Pendidikan adat kedalam Pendidikan sekolah.
#JagaTanah #JagaHutan
Tanah merah, 30 -31 Agustus 2022
TGH, Sept 2022
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat meluncurkan Laporan Dokumentasi 10 tahun setelah MIFEE diberi judul: Torang Semua ini Hanya Jadi Penonton Saja Lumbung Pangan dan Riwayat Kegagalannya di Tanah Marind, pada 29 Agustus 2022
Laporan ini mendapatkan tanggapan dari antropolog dan aktivis, Dr. Laksmi A. Savitri, M.Si., yang juga menjadi penanggap dalam webinar pada peluncuran laporan. Isi tulisan ini merupakan tanggapan tertulis dari Laksmi Savitri, yang memberikan pengantar bahwa laporan ini memiliki beberapa kontribusi informatif, yaitu: memberikan informasi terkini dari kondisi masyarakat kampung di mana perusahaan dalam skema MIFEE masih beroperasi (Zanegi) ; memberikan gambaran mengenai kondisi kampung di mana MIFEE jilid 2 (dua) beroperasi ; menggambarkan kondisi masyarakat di lokasi di mana perusahaan dalam skema MIFEE sudah tidak beroperasi lagi (Domande).
Selain pembaruan data, laporan ini juga menawarkan beberapa pendekatan atau analisis dalam kacamata kritis, yakni: masalah gender dan reproduksi sosial, relasi eksploitasi dalam rantai komoditi kayu, hak atas tanah dan lingkungan, serta hak atas pangan dan penghidupan. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit kerangka konseptual yang digunakan, tetapi dapat dipahami bahwa penulis dan/atau editor menggunakan perangkat analisis ekonomi politik dan pendekatan hak.
Kerangka analisis tersebut kemudian melandasi argumen dari laporan ini bahwa “program lumbung pangan dan energi nasional telah gagal mencapai tujuannya sendiri, yakni memperkuat pangan dan memberdayakan komunitas setempat”. Singkatnya, menurut laporan ini Food Estate mengidap kontradiksi di tubuhnya sendiri.
Tanggapan Laksmi A. Savitri, Pertama, argumen mengenai ‘kontradiksi di tubuh sendiri’ barangkali perlu dicermati lagi, karena dalam Ito et.al (2014) misalnya, logika dari kebijakan MIFEE yang digariskan dalam MP3EI adalah mengubah krisis menjadi peluang (menjadi lumbung pangan dunia). Jika ini logikanya, maka bisa jadi tidak ada kontradiksi. Sebabnya, MEDCO di Zanegi terus berkembang dan dihidupi oleh relasi eksploitasi yang sukses, bahkan sudah mencapai daya hegemonik. Terbukti dari cara transaksi tanah dan kayu yang sebetulnya sangat manipulatif dan eksploitatif, tapi diterima oleh marga-marga di Zanegi sebagai jalan untuk menjadi ‘kotraktor kecil’. Maka dengan begitu, mereka bilang ‘menonton’ tapi sesungguhnya ‘aktif meniru’. Ini berbahaya bagi proses advokasi jika tidak diangkat dalam kesadaran pelaporan dokumentasi ini.
Kedua, konsep reproduksi sosial dan kerja perawatan sesungguhnya adalah konsep yang kuat. Di dalam laporan ini jika konsep reproduksi sosial didayagunakan maksimal, maka akan kelihatan bahwa kerja perempuan sebetulnya menjadi kunci dari kesuksesan perkembangan akumulasi kapital HTI (MEDCO). Jika Kerja perempuan mereproduksi kehidupan setiap harinya bagi para suami yang menjadi buruh informal kerja leles berhenti, lalu suaminya tidak bisa pergi bekerja karena tidak ada yang urus makan, maka proses akumulasi profit HTI akan terganggu. Bahkan, kerja ganda reproduksi dan produksi yang dilakukan oleh perempuan sudah bercabang kemana-mana menghasilkan keuntungan bagi banyak pihak. Biji akasia, misalnya, buka saja platform pasar digital, pasti bisa ditemukan hampir di semua aplikasi e-commerce. Kemudian, komodifikasi subsistensi yang semakin dalam, bahkan sudah memperkaya bukan hanya si mbak bakul sayur atau saudagar pinang dari Makasar, tapi pabrik sarden dan -celakanya- industri mie instan!
Dengan kekuatan konseptual dari reproduksi sosial dalam menjelaskan mata rantai akumulasi profit yang dimulai dari rumah para buruh, maka secara politis bisa ditunjukkan level strategis dari kerja domestik perempuan, yaitu kemampuan untuk menciptakan krisis pada kapitalisme.
Ketiga, analisis lebih luas dari peran domestik yang melekatkan anak pada ibu dan karenanya anak harus dibawa ke hutan dan meninggalkan sekolah, sesungguhnya memberi tanda bahaya, yaitu: krisis generasi orang asli Papua. Satu etnografi mendalam tentang penyebab anak putus sekolah di Zanegi menggambarkan kondisi yang miris dalam memandang kehidupan anak muda Marind ke depan, khususnya di wilayah-wilayah eksploitasi MIFEE. Jadi, dampak dari food estate ini bukan hitungan tahun tapi hitungannya generasional.
Keempat, sangat penting sebetulnya apabila memungkinkan, untuk mengontraskan kondisi masyarakat kampung yang terinkorporasi pada operasi profit perusahaan dan yang bebas dari jerat korporasi karena perusahaannya sudah hengkang. Pengontrasan Zanegi dan Domande, misalnya, akan memberi kesan yang kuat tentang bagaimana bentuk kehidupan tanpa terintegrasi pada sirkuit modal orang lain.
Kelima, terakhir, MIFEE jilid dua perlu pendokumentasian lebih rinci lagi untuk bisa sampai pada kesimpulan perbedaan pola inkorporasi dan perbedaan dampaknya pada masyarakat, baik Marind maupun non-Marind. Pada titik ini analisa rasialisme penting dioperasikan, mungkin untuk memperdalam sejauhmana relasi eksploitasi dibedakan secara rasial diantara mereka yang secara umum menjadi buruh di tanah sendiri.
Semoga laporan dokumentasi ini bisa terus dikembangkan data dan analisisnya.
Ank, Sept 2022
Sudah seminggu lamanya, masyarakat adat di Distrik Konda, Distrik Teminabuan, Distrik Wayer dan Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan, memperbincangkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar, tentang Rapat Majelis Hakim PTTUN Makassar pada 10 Agustus 2022, yang mengabulkan permohonan banding perusahaan PT Anugerah Sakti Internusa dan PT Persada Utama Agromulia, dan menyatakan batal Keputusan Bupati Sorong Selatan yang mencabut Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan dari kedua perusahaan tersebut pada Mei 2021 silam.
Masyarakat adat setempat resah jika putusan Majelis Hakim ini akan menjadi pembenaran bagi kedua perusahaan tersebut untuk dapat kembali beroperasi, dan merampas tanah serta hutan adat Suku Tehit, Suku Gemna, Suku Kais dan Suku Maybrat. Suku-suku ini berdiam di daerah konsesi perusahaan tersebut. Keseluruhan luas konsesi dua perusahaan itu diperkirakan sebesar 62.000 hektar.
“Kitorang punya hutan hanya sepanggal, cukup untuk kehidupan manusia di kampung saja. Kalau perusahaan diberi izin untuk ambil hutan lagi, maka masyarakat hidup bagaimana dan dari mana?” gugat Yulian Kareth, tokoh masyarakat adat Suku Afsya dari Kampung Mbariat, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan.
Wilayah hidup masyarakat adat di Kampung Mbariat berada di atas urat tanah kawasan hutan di daratan Kali Bariat hingga ke daerah rawa dan hutan mangrove di sepanjang Kali Kaibus. Luasnya 3.196 hektar. Lebih dari separuh wilayah adat mereka menjadi sasaran perusahaan PT Anugerah Sakti Internusa. Suku Gemna dan sub suku Mlakya secara formal memburaskan situasi ini melalui sidang adat.
Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang disampaikan adalah seputar pertimbangan yuridis dari aspek prosedural. Antara lain seperti tenggang waktu pengajuan gugatan, prosedur penerbitan putusan, proses tahapan pemberian sanksi, kesalahan penulisan dan lain sebagainya.
Pertimbangan tersebut dirasa belum cukup adil, tidak mempertimbangkan suara masyarakat adat. Ia justru mengundang sikap miring terhadap negara, lembaga peradilan dan perusahaan, dikarenakan beresiko menimbulkan kerugian dan hilangnya hak rakyat.
Sebagaimana terungkap dari berita-berita di media, putusan pemerintah Kabupaten Sorong Selatan mencabut izin perusahaan dikarenakan adanya kerugian negara dan keinginan untuk meminta perusahaan bertanggung jawab.
Pemerintah berniat mencari perusahaan yang terindikasi mengangkut hasil hutan kayu dan yang mengsertifikatkan tanah untuk kepentingan perusahaan mendapatkan uang, dan merugikan negara. Pemerintah akan meminta perusahaan untuk mengembalikan atau mempertanggungjawabkan kerugian daerah.
Hal ini diungkapkan Yohan Hendrik Kokorule, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Sorong Selatan, setelah pemerintah mencabut izin-izin usaha empat perusahaan perkebunan di daerah Sorong Selatan, yakni PT Anugerah Sakti Internusa, PT Persada Utama Agromulia, PT Internusa Jaya Sejahtera dan PT Varia Mitra Andalan.
“Ini tidak akan terulang lagi. Karena perusahaan kelapa sawit, bisnis mereka ilegal”, tegas Yohan Hendrik Kokorule, di hadapan ratusan masyarakat adat yang melakukan aksi protes pada 20 Mei 2021.
Namun, dua perusahaan tersebut, PT Anugerah Sakti Internusa dan PT Persada Utama Agromulia, anak perusahaan Indonusa Agromulia Group, menggugat putusan bupati tentang pencabutan izin melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 29 Desember 2021. Masing-masing penggugat yakni PT Anugerah Sakti Internusa, dengan register perkara Nomor 45/G/2021/PTUN.JPR, dan PT Persada Utama Agromulia dengan register perkara Nomor 46/G/2021/PTUN.JPR.
Perusahaan menuntut agar putusan bupati tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Perusahaan berdalil bahwa putusan bupati yang mencabut izin perusahaan telah merugikan kepentingan perusahaan. Kerugian yang dimaksud yakni antara lain perusahaan tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha perkebunan, terhentinya perundingan dan pembicaraan dengan pihak perbankan yang akan membiayai investasi, terganggunya kepentingan ekonomi masyarakat, dan juga kerugian besar karena mengeluarkan biaya pengurusan perizinan.
Dalil ini bertolak belakang dengan realitas sosial dan tuntutan masyarakat dalam aksi protes yang menolak keberadaan dan rencana perusahaan perkebunan kelapa sawit sejak sosialisasi pemerintah daerah dan tim evaluasi perizinan, yang hasilnya menemukan adanya kerugian negara, dan perusahaan tidak memenuhi kewajibannya, seperti memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling lambat tiga tahun, dan pelanggaran administrasi penerbitan izin usaha perkebunan tanpa izin lingkungan, serta kejanggalan administrasi lainnya.
Demikian pula, keterangan saksi di PTUN Jayapura, Frans Salmon Thesia, pejabat Kepala Distrik Teminabuan dan juga pemilik hak ulayat, menyampaikan tidak pernah kenal dan tidak pernah tahu aktivitas perusahaan. Ia tidak pernah tahu ada pemilik hak ulayat yang melepaskan tanahnya kepada perusahaan tersebut.
Menurut pendapat ahli Victor T.H. Manengkey, S.H., M.H., terkait kepentingan masyarakat, putusan bupati tentang pencabutan izin sebetulnya upaya menyelamatkan bukan hanya masyarakat setempat, tetapi menyelamatkan lingkungan hidup yang ada di tempat itu.
Majelis Hakim PTUN Jayapura berpendapat bahwa pengajuan gugatan perusahaan telah melampaui waktu 90 hari kerja sejak hasil upaya administratif diterima penggugat, sesuai Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
Majelis Hakim PTUN Jayapura (23 Mei 2022) menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak diterima.
Lembaga peradilan idealnya haruslah menghasilkan putusan dan pertimbangan yang adil, mengutamakan keadilan, kebenaran, dan kepentingan perlindungan rakyat banyak dan keberlanjutan lingkungan.
Ank, Sept 2022
Newer Posts
