Saat ini, ada sekitar 40.859 desa di Indonesia berada di kawasan hutan (Dephut, 2009). Kebanyakan penduduk di kawasan hutan tersebut mempunyai mata pencaharian dan hidup sangat tergantung pada sumber daya hutan, seperti: berburu, mencari ikan, berkebun, berladang, meramu hasil hutan kayu dan bukan kayu. Mereka hidup sederhana berdasarkan pengetahuan inovatif setempat dan diwariskan secara turun temurun dengan norma-norma keadilan sosial dan keseimbangan ekologis.

Hutan bagaikan rumah bagi masyarakat setempat dengan berbagai ragam fungsi. Hutan sebagai supermarket yang menyediakan berbagai sumber pangan, air, pakaian dan papan. Hutan sebagai rumah sakit yang menyediakan berbagai obat-obatan. Hutan sebagai lembaga keuangan yang menyediakan dana untuk pendidikan dan kebutuhan lainnya. Hutan sebagai identitas sosial budaya dan memberikan kebahagiaan.

Sebagian besar dari kawasan hutan tersebut sedang mengalami tekanan, pengrusakan dan proses penggundulan oleh berbagai aktifitas pembangunan ekonomi pembalakan kayu, hutan tanaman industri, pertambangan, perkebunan, peternakan, industri pertanian, pariwisata, pembangunan kota dan sebagainya, yang berlangsung secara massif dibawah kontrol negara dan ilegal selama kurang lebih 45 tahun terakhir. Bahkan di Pulau Jawa, sudah kehilangan hutan sejak ratusan tahun yang lalu. Proyek ekstraksi dan eksploitasi kekayaan hasil hutan tersebut hanya dinikmati oleh segelintir korporasi, birokrat korup dan lembaga perantara. Sedangkan masyarakat di kawasan hutan masih hidup miskin, kehilangan sumber mata pencaharian, berkonflik dan mengalami kekerasan, mereka selalu terancam oleh bencana ekologi, banjir, tanah longsor dan sebagainya.

Kami mengundang anda untuk bersama-sama melakukan aksi bersama mendesak pemerintah di tingkat nasional, daerah dan bahkan internasional, badan-badan internasional dan lembaga keuangan untuk (1) menghentikan produksi, perdagangan dan konsumsi komoditi hasil hutan yang dihasilkan melalui cara-cara merusak dan menggundulkan hutan, merampas lahan dan melanggar hak-hak masyarakat; (2) menghentikan invasi pembangunan agribisnis, industri ekstraktif, infrastruktur, proyek-proyek energi dan ekonomi hijau yang mengingkari hak-hak masyarakat adat dan lokal; (3) melakukan aksi kongkrit untuk menegakkan hak masyarakat dan keadilan, menegakkan hak menentukan sendiri atas pembangunan, mengakui hak masyarakat atas tanah dan hutan rakyat, serta menjamin mempercayakan hak pengetahuan mereka untuk mengelola tanah dan hutan adat.