Selamatkan Tanah Papua

Setelah tanah dan hutan di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, sudah tidak ada tempat lagi untuk memperluas investasi para pemodal, kini tanah Papua menjadi incaran dan sasaran proyek-proyek akumulasi modal. Semenjak era rezim Soeharto hingga rezim hari ini, pemerintah aktif mengeluarkan izin-izin penguasaan dan pemanfaatan hasil hutan dan tanah  di Papua, yang diberikan kepada segelintir perusahaan nasional dan transnasional untuk ekstraksi hasil hutan kayu, perkebunan skala luas dan pertambangan.

Hingga hari ini, sudah ada 83 perusahaan pembalakan kayu yang menguasai kawasan hutan di tanah Papua seluas 13.334.260 hektar, ada 25 perusahaan hutan tanaman industri yang menguasai kawasan hutan seluas 3.700.000, ada 3 perusahaan pengelola hasil hutan sagu yang menguasai dusun sagu seluas 129.000 hektar, ada 85 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menguasai lahan seluas 2.153.484 hektar, ada 15 perusahaan perkebunan tebu yang menguasai lahan seluas 487.912 hektar, ada 240 perusahaan pertambangan energi dan mineral yang menguasai  kawasan hutan dan perairan laut seluas 9.110.793 hektar. Sebagian besar perusahaan tersebut aktif melakukan ekstraksi dan eksploitasi hasil bumi dari tanah Papua.

Praktiknya, pemberian hak dan izin pemanfaatan tersebut dilakukan tanpa ada konsultasi dan persetujuan masyarakat, terjadi perampasan hak, pelanggaran HAM dan kekerasan, intimidasi, mengalami diskriminasi, manipulasi, kerusakan lingkungan dan deforestasi yang luas, masyarakat kehilangan sumber mata pencaharian dan mendapat gaji buruh murah, kompensasi tidak adil, kehilangan dan kesulitan mengakses sumber pangan yang sehat, terjadi malapetaka banjir dan busung lapar, mereka kehilangan sumber obat-obatan dan identitas kebudayaan. Kehidupan orang asli Papua yang berdiam disekitar proyek semakin sulit, miskin dan terancam punah.

Berdasarkan situasi tersebut, kami memandang urgensi menyelamatkan tanah dan orang asli Papua. Kami meminta pemerintah segera mereview dan mencabut izin-izin perusahaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, cacat hukum dan merugikan hak-hak hidup orang asli Papua. Kami meminta pemerintah memberikan sangsi seadil-adilnya bagi perusahaan dan memulihkan hak-hak masyarakat korban dari kejahatan lingkungan dan pelanggaran HAM yang ditimbulkan dari aktivitas bisnis pembalakan kayu, hutan tanaman, perkebunan dan pertambangan. Kami meminta kepada produsen dan konsumen untuk tidak menggunakan dan mengkonsumsi produksi  hasil-hasil eksploitasi sumberdaya alam di Papua yang dihasilkan dengan cara tidak adil, melanggar HAM dan merusak lingkungan. Kami juga meminta kepada lembaga keuangan dan jasa keuangan lainnya untuk tidak mendukung mendanai dan memberikan pinjaman ataupun rekomendasi kepada perusahaan tersebut.