Indonesia adalah negara agraris, sebagian besar rakyatnya masih menggantungkan hidupnya dari sumber-sumber agraria. Saat ini, faktanya sebagian besar masyarakat tersebut mengalami tekanan yang hebat oleh kegiatan proyek pembangunan yang merampas hak dan membatasi akses mereka atas sumber-sumber agraria, tanah, tidak punya alat produksi, modal,  teknologi dan kemampuan memadai, sebalikya asset, modal dan teknologi dikuasai oleh kelompok pemodal tertentu.

Berdasarkan Data BPS (2013) diketahui kebanyakan (85%) penduduk di nusantara rata-rata hanya menguasai tanah seluas 0,35 ha dan terus mengalami penurunan, serta bekerja sebagai buruh tani. Sebaliknya ada 0,2 % penduduk Indonesia yang menguasai 56 % asset agraria, seperti: properti, tanah, perkebunan, kehutanan dan sebagainya. Ketimpangan penguasaan dan ketidakadilan tersebut menjadi sumber penyebab konflik dan kekerasan, kemiskinan dan penderitaan.

Sejauh ini, negara dan korporasi menjadi aktor penyebab hilangnya akses dan hak rakyat atas tanah dan alat produksi lainnya.  Negara sebagai pemangku kebijakan,  gagal melindungi dan mengamankan sumber penghidupan rakyat, serta menjadi alat kekerasan menaklukkan dan mengkriminalkan rakyat maupun aktivis, Konsorsium Pembaruan Agraria (2015) mencatat sedikitnya telah terjadi 252 konflik agraria di Indonesia dengan luas mencapai 400.430 hektar dan terbanyak berhubungan dengan usaha sektor perkebunan sebanyak 127 kasus (50 %).

Demi mewujudkan keadilan agraria, kesejahteraan rakyat dan kemandirian ekonomi, maka kami mendesak segera melakukan reforma agraria, menghormati dan melindungi hak-hak rakyat miskin dan masyarakat adat untuk menguasai, memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber agraria.

Untuk mencapai itu, kami mengajak anda mendesak Presiden agar melaksanakan (1) Jalankan UUPA 1960 beserta mandat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI), Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam; (2) Mencabut Perpres no 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); (3) Menyelesaikan konflik agraria dengan membentuk lembaga penyelesaian konflik dibawah Presiden, re-distribusi tanah kepada penggarap, bantuan modal bagi petani, dan tidak menggunakan aparat TNI/POLRI kepada rakyat yang menuntut hak-haknya.