Konstitusi UUD 1945, Pasal 28 E dan Pasal 28 F, secara tersurat dan tersirat menjelaskan hak bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak untuk …
Negara mengakui bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujud penegakan hukum, …
Konstitusi UUD 1945, Pasal 28 E dan Pasal 28 F, …
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengumumkan dan menaikkan status operasi …
Negara mengakui bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi …
Dana Bagi Hasil (DBH) dari sumber daya alam Kehutanan penting …