Tag:

#DeforestasiPapua

Audit Menyeluruh Bisnis Perusahaan Alamindo Group

by Admin Pusaka Agustus 7, 2023

Negara telah mengatur batas maksimum penguasaan sumber daya alam untuk komoditas produksi komersial dalam skala luas tertentu dan melarang praktik monopoli yakni pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha, melalui penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang praktik monopoli. Ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 96 dan 97, memberikan pembatasan luasan dan jumlah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Pembatasan penguasaan asset produksi ini untuk tujuan keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat banyak. Sebagaimana UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, mengatur bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (Pasal 6) dan untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan (Pasal 7). Larangan Monopoli juga bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan persaingan usaha tidak sehat.

Di Papua, perusahaan pembalakan kayu dan perkebunan kelapa sawit ditemukan memiliki konsesi dan lahan usaha yang luasnya melampaui batas maksimum, salah satunya perusahaan kayu Alamindo Group yang memiliki dua perusahaan kayu, yakni: (1) PT. Prabu Alaska yang konsesinya berada di Kabupaten Fakfak dan Kaimana, dengan luas 415.240 hektar ; (2) PT. Rimbakayu Arthamas yang konsesinya berada di Kabupaten Teluk Bintuni dan Pegunungan Arfak, dengan luas 130.400 hektar ; dan perusahaan industri kayu olahan (3) PT. Karas Industri Papua yang berkedudukan di Kabupaten Kaimana, di Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, diatas lahan seluas 28 hektar.

Total areal konsesi pengusahaan hasil hutan yang kini dimiliki Alamindo Group seluas 585.640 hektar dan jika diterima PBPH PT Hutan Hijau Papua Barat (HHPB), maka keseluruhan areal konsesi yang dimiliki seluas 677.788 hektar. Praktik monopoli pengusahaan hasil hutan skala luas ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 97 ayat (1), yang mengecualikan pembatasan luas PBPH pada Hutan Produksi di wilayah Papua paling luas 100.000 hektar.

Berdasarkan hasil desk research Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (2023) diduga perusahaan PT HHPB memiliki hubungan yang kuat dan/atau menjadi bagian dari grup perusahaan PT Alamindo Lestari Sejahtera Group dan/atau PT Alamindo Bumi Hijau Group (Alamindo), yang berkantor di Wisma Intra Asia, Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 58, RT.5/RW.1, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Berdasarkan dokumen data Profil Ditjen AHU, Kemenhukham, dan publikasi Alamindo Group diketahui pemilik saham Alamindo Group adalah Juan Mulya dan Darius Audryc Mulia, dan perusahaan Best Fortune 169 Co.,Ltd, berbasis di Taiwan. Ditemukan pula, Adi Gunawan sebagai Komisaris Utama Alamindo Group dan juga menjabat sebagai Komisaris sekaligus pemilik modal dari PT HHPB.

“Patut diduga Alamindo Group sedang melakukan praktik monopoli bisnis pembalakan kayu dan hasil hutan lainnya dengan penguasaan konsesi skala luas yang melebihi ketentuan. Penguasaan skala luas dilakukan melalui anak perusahaan. Hal ini menggambarkan buruknya tata kelola kehutanan yang tidak mempertimbangkan aspek keadilan, pemerataan, daya dukung dan daya tampung, dan kelestarian hutan”, jelas Franky Samperante, Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.

Perusahaan Alaimindo Group juga merencanakan pengembangan bisnis karbon melalui anak perusahaan PT Rimbakayu Arthamas dan bermitra dengan 9 (Sembilan) perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk penyerapan karbon pada tujuh distrik di Kabupaten Asmat, Mappi, Boven Digoel, Sarmi, Mamberamo Raya, Waropen dan Kaimana, dengan luas 1.573.705 hektar, melalui perusahaan PT Kayu Bumi Papua (199,950 ha); PT Kayu Bumi Persada (198,950 ha); PT Alam Dhiva Sukses (180,740 ha); PT Kayu Indah Perkasa (191.798 ha); PT Hutan Lestari Sejahtera (197.498 ha); PT Karya Hutan Lestari (195,116 ha); PT Wana Bumi Perkasa (136.737 ha); PT Hutan Hijau Perkasa (175.076 ha); PT Perkasa Bumi Hijau (97.840 ha).

Audit Kepatuhan Perusahaan

Sejak pertengahan Juli 2023, masyarakat adat di kampung dan di kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, yang terancam dan terdampak oleh rencana perusahaan kayu PT Hutan Hijau Papua Barat (HHPB), melakukan aksi protes menolak rencana perusahaan PT HHPB dan izin arahan yang dikeluarkan pemeritan daerah.

Puluhan perwakilan warga Suku Moi protes dan menyampaikan petisi penolakan masyarakat adat dihadapan pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan pemimpin perusahaan PT HHPB saat melakukan konsultasi AMDAL di gedung Serbaguna Drei Kinder, Kota Sorong, pada 17 Juli 2023. Aksi penolakan warga terus berlangsung mulai dari pelataran alun-alun Aimas di Kabupaten Sorong, meluas ke kampung-kampung di Distrik Salkma, Sayosa, Sayosa Timur, Wemak dan Klayili. (Lihat: https://pusaka.or.id/suku-moi-menghadang-raksasa-korporasi-kayu/)

Masyarakat beralasan kehadiran perusahaan PT HHPB di wilayah adat mereka akan menyebabkan kerusakan dan hilangnya hutan, spesies dan habitat, sumber kehidupan dan sumber mata pencaharian masyarakat adat. Hutan adat tersisa di Sayosa Raya merupakan tempat pendidikan adat bagi Suku Moi Salkma, yang mempunyai fungsi lindung, keramat dan identitas budaya Suku Moi.

Fakta sikap dan reaksi masyarakat adat terdampak ini menunjukan perusahaan tidak mendapatkan restu, tidak lolos secara sosial dan ekologi masyarakat. Karenanya, pemberian rekomendasi teknis dan izin arahan PBPH kepada PT HHPB, maupun berbagai persyaratan administrasi persetujuan lingkungan, yang dikeluarkan pemerintah daerah dan kementerian, patut diduga dilakukan dengan cara-cara melanggar dan mengabaikan hak-hak hukum masyarkat adat Moi.

Hak masyarakat adat Moi berpartisipasi menentukan pembangunan dan termasuk perizinan yang seharusnya dilakukan diawal, mendahului putusan dan perizinan apapun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, Pasal 43 ayat (4), dan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Moi, Pasal 17 ayat (1). Namun penguasa dengan kekuasaan yang dimiliki membuat putusan melampaui dan mendahului putusan masyarakat adat.

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (Pusaka) dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi, telah mengirimkan surat pengaduan yang disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Jakarta (02/08/2023), terkait penertiban Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.40/PDLUK/P2T/PLA.4/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Arahan Persetujuan Lingkungan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi kepada PT Hutan Hijau Papua Barat untuk usaha pembalakan kayu hutan alam di Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, seluas 92.148 hektar.

“Kami menolak pemberian izin dan rencana AMDAL perusahaan kayu PT Hutan Hijau Papua Barat, karena berdasarkan konsultasi dan diskusi bersama masyarakat, diketahui mereka menolak perusahaan dengan berbagai alasan dampak sosial budaya, ekonomi, mata pencaharian dan kerusakan hutan”, jelas Silas Kalami, Ketua LMA Malamoi.

Pusaka dan LMA Malamoi sepakat meminta Menteri LHK menolak dan membatalkan pemberian izin PBPH kepada perusahaan PT HHPB, dengan mempertimbangkan aspirasi sikap penolakan masyarakat, dampak sosial ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkan.

“Menteri LHK dan OPD terkait, harus melakukan audit kepatuhan secara menyeluruh terhadap perusahaan Alamindo Group dan bermusyawarah dengan masyarakat adat, sebelum memberikan izin kepada PT HHPB. Audit kepatuhan menyeluruh ini menyangkut tanggung jawab dalam legalitas usaha pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan kayu, kewajiban pembayaran pajak, tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan, uji tuntas Hak Asasi Manusia dengan mengidentifikasi dampak sosial dan lingkungan, dan tindakan pencegahannya”, kata Franky Samperante.

Audit kepatuhan ini diharapkan dapat melibatkan masyarakat terdampak dan dilakukan secara terbuka, termasuk hasil dan sanksi atas pelanggaran disampaikan ke publik.

Ank, Agustus 2023

Agustus 7, 2023 0 comment

Cerita dari Kampung

Perusahaan Masuk Hutan Adat Tanpa Pemberitahuan Kami Tuan Dusun

by Admin Pusaka Agustus 2, 2023

written by Admin Pusaka

Sabtu, 29 Juli 2023, Bertempat di depan kantor Kampung Klayili, Jalan Magulung RT. III, RW.I, Distrik Klayili, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, masyarakat adat Klayili melakukan aksi penolakan terhadap PT. Hutan Hijau Papua Barat yang merencanakan melakukan operasi pembalakan kayu.

“Kami Masyarakat Adat di Distrik Klayili, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, menolak kehadiran perusahaan PT. Hutan Hijau Papua Barat di atas tanah dan hutan kami. Mengingat karena hutan tersisa yang ada digunakan sebagai tempat berlindungnya satwa dan juga kepentingan anak cucu kami yang akan datang dan pembangunan kampung”, kata pemilik tanah dan hutan adat yang masuk dalam Konsesi PT. Hutan Hijau Papua Barat, Agus Kalalu.

Hutan yang sekarang menjadi incaran perusahaan PT. Hutan Hijau Papua Barat merupakan eks HPH konsesi PT. Intimpura Timber Co, yang diberikan oleh pemerintah melalui Surat Keputusun (SK) Nomor: 069/KPTS-II/1989 pada 6 Februari 1989 kepada perusahaan HPH PT. Intimpura Timber Co, dengan luas areal 333.000 HA.

Tokoh masyarakat adat di Klayili mempunyai pandangan dan sikap seragam terhadap perusahaan kayu dan sawit. Masyarakat Adat Moi di Klayili sudah mengalami dan melihat kehadiran dan operasi perusahaan membabat hutan dan mengelola hasil kayu dari hutan adat di Tanah Moi, bukan hal yang baru. Mereka sudah mendapat pelajaran berharga dari dampak operasi pengusahaan hasil hutan kayu yang ditimbulkan perusahaan.

Pada saat PT. Intimpura Timber Co beroperasi, hutan yang dulunya baik, menjadi rusak, sungai-sungai yang dulu jernih menjadi keruh dan kabur, tempat bermain burung cendrawasih (Kelnain) di gusur, tempat keramat (Kofok) di gusur, kompensasi kayu tidak di bayar secara layak.

“Tahun 90 an, saya masih di bangku SD Inpres No. 20 Kampung Klayili, saya bersama bapak, mama, kakak, dan adik saya dua perempuan, kami tinggal di kampung. Ketika kami mau kembali ke dusun untuk tokok sagu dan mencari makan. Saat mendekati rumah dusun, saya melihat banyak pohon besar yang tumbang, kami jadi heran. Ketika kami berjalan maju sekitar 10 meter, pas ketemu jalan logging dan bekas kendaraan perusahaan. Kami bertanya kenapa waktu perusahaan masuk di tanah dan hutan adat kami, tanpa memberitahukan kami Tuan Dusun”, ungkap Agus Kalalu.

Perusahaan sudah menebang kayu ada tiga petak di wilayah adat Marga Kalalu. Pada saat pembayaran kompensasi kami hanya mendapatkan uang 10 juta rupiah. Nilainya tidak sebanding dengan kerugian kami.

Kami masyarakat adat dari Klayili dengan tegas menolak PT. Hutan Hijau Papua Barat di Tanah dan Hutan Adat kami. Kami masyarakat Adat Klayili takut jangan sampai perusahaan PT. Hutan Hijau Papua Barat berakhir, tanah dan hutan adat kami beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Kalau sampai PT. Hutan Hijau Papua Barat beroperasi di tanah dan hutan adat kami, itu sama saja dengan perusahaan dan negara mau membunuh kami masyarakat adat Moi. Sudah tidak ada tempat untuk kami hidup lagi. Kami masyarakat adat moi sudah kasih Migas dan Sawit, apalagi yang Negara mau dari kami masyarakata adat Moi.

AK, 01 Agust 23

Agustus 2, 2023 0 comment

Berita

Suku Moi Menghadang Raksasa Korporasi Kayu

by Admin Pusaka Juli 20, 2023

written by Admin Pusaka

Sejak akhir 1982, kendali dan pengaturan negara dalam pengurusan dan pemanfaatan hasil hutan Papua semakin luas, ditandai dengan adanya Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 820 Tahun 1982 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Irian Jaya seluas hampir 41 juta hektar sebagai Kawasan Hutan. Keputusan ini didasarkan pada UU Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967, Menteri menetapkan Kawasan Hutan (negara), setelah dikerjakan dan dipetakan diatas meja, minim konsultasi warga, membagi fungsi dan peruntukkannya, dilapangan dipasang Papan Larangan dan/atau tugu konsesi.

Meskipun terjadi perubahan UU Kehutanan (1999) dan revisi pasal tertentu (2012), yang menerima dan mengakui keberadaan hutan adat, namun negara membuat pengaturan persyaratan yang belum sepenuhnya memajukan dan memulihkan hak-hak masyarakat adat yang terjadi sepanjang rezim Orde Baru. Rezim pembangunan saat itu, menerbitkan kebijakan pengambilalihan dan pemanfaatan tanah dan hutan adat secara sepihak, menjadi hutan politik (negara) dan menetapkan sebagai kawasan hutan (negara), dan mengusahakan untuk komoditi komersial dilakukan menggunakan politik hukum, teritorialisasi dan bahkan penggunaan alat kekerasan negara, yang masih berulang hingga saat ini dan menguntungkan korporasi. Tidak adil.

Moses Kilangin, Suku Amungme, menceritakan bagaimana patok larangan ‘adat’ Suku Amungme yang dianggap tabu oleh warga Amungme di Lembah Wa. Namun perusahaan tambang Freeport bermodalkan surat Kontrak Karya dan aparat militer dengan pendekatan keamanan, mengoperasikan bisnis tambang dengan menggusur dan menghancurkan Nemangkawi, yang dianggap gunung suci. Tahun 2004, Presiden RI, Megawati Soekarnoputri, menerbitkan keputusan yang mendukung perusahaan pertambangan ini untuk beroperasi pada kawasan hutan yang seharusnya dilindungi. Paripurna DPR RI (2004) turut menyetujui dengan perubahan Undang-Undang 41/1999 untuk melindungi bisnis tambang di hutan. Kini UU Cipta Kerja menjadi pelicin jalan tol bisnis dan penggandaan laba.

Bisnis menguras kekayaan alam, meraup dan menggandakan laba ini melibatkan Orang Kuat (Hasiman, 2019), para elite bisnis-politik yang memiliki akses dekat dengan penguasa dan pengambil kebijakan strategis. Kaum oligarki terlibat langsung dalam mengendalikan bisnis, mereka memiliki pengaruh dan mampu membelokkan arah kebijakan menggunakan kuasa dan uang untuk kepentingan pemodal dan korporasi. Mereka memiliki jaringan bisnis dan politik yang luas dari tingkat lokal, nasional hingga global. Plato menjelaskan rezim oligarki, yang dipimpin oleh segelintir elite kaya, yang lebih mementingkan kekayaan, menghasilkan uang, dengan sikap yang tidak jujur (Asshiddiqie,2022).

Mereka memiliki impunitas dan hak istimewa yang dilindungi penguasa negara untuk membuka jalan pencetakan laba dengan cara kotor, seperti menyuap dan memberi insentif untuk memperluas dan mendapatkan izin usaha, termasuk perlindungan dan penyelesaian bebas dari jeratan hukum. Mas Pujo (2022) membuat perumpamaan orang kuat sebagai raksasa untuk menjelaskan keberadaan penguasa dan relasi kekuasaan yang tidak adil dalam sistem produksi industri perkebunan, penyingkiran masyarakat dan ekspolitasi buruh, dan kerusakan lingkungan.

Penguasa Hutan Papua

Sejak tahun 1988 hingga diterbitkannya Inpres Moratorium pembabatan hasil hutan alam dan lahan gambut (2011), diketahui pemerintah telah menerbitkan izin usaha pembalakan hasil hutan kayu (HPH) di Provinsi Papua dan Papua Barat (sebelum pemekaran DOB) kepada 86 perusahaan dengan luas mencapai 11.170.416 hektar. Mungkin izin pembalakan kayu terluas dibandingkan daerah lain di luar Papua. Saat ini beberapa dari puluhan perusahaan tersebut telah berhenti beroperasi, beberapa diantaranya berganti kepemilikan dan/atau diakuisisi beralih pemilik baru.

Besar luasan konsesi ini dikarena praktik kesewenang-wenangan dalam hukum tanpa mempertimbangkan rasa keadilan dan kepentingan rakyat banyak, adanya pandangan diskriminasi sosial ekonomi, dan menggunakan dalil perluasan pembangunan dan pengentasan kemiskinan, yang didorong dan dipengaruhi kepentingan percepatan dan perluasan akumulasi kapital di Papua. Tahun 1999, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, pada Pasal 8 ayat (1) ditetapkan ketentuan luas maksimal Hak Pengusahaan Hutan (HPH),(a) untuk satu Propinsi setiap pemegang hak maksimal seluas 100.000 (seratus ribu) hektar; (b) untuk seluruh Indonesia setiap pemegang hak maksimal seluas 400.000 (empat ratus ribu) hektar; (c) khusus untuk Propinsi Irian Jaya setiap pemegang hak maksimal seluas 200.000 (dua ratus ribu) hektar. Ketentuan luas maksimal Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini berlaku untuk satu perusahaan dengan groupnya.

Kebijakan penguasaan konsesi hutan berlipat ganda ini sejalan dengan harapan para taipan kayu. Mereka juga menguras dan mendapatkan isi hasil hutan kayu dari izin konversi hutan dalam pengembangan bisnis usaha perkebunan.

Berdasarkan studi FWI (2022), berjudul Hutan Papua dan Para Penguasanya, disampaikan ada 6 (enam) grup perusahaan yang memiliki lahan konsesi skala luas di Papua, yakni Kayu Lapis Indonesia (KLI) Group seluas 632.000 hektar ; Raja Garuda Mas (RGM) Group seluas 549.000 hektar ; Sinar Wijaya Group seluas 547.000 hektar ; Alamindo Group seluas 750.150 hektar ; Korindo Group seluas 417.000 hektar, dan Masindo Group seluas 406.000 hektar. Pemilik perusahaan ini juga mengendalikan dan mempunyai perusahaan dan investasi pada berbagai bisnis komoditi dan industri pengolahan lanjutan, seperti perkebunan kelapa sawit dan minyak sawit, bisnis property, industri peternakan dan daging, dan investasi pengembangan lahan skala luas (food estate).

Pengusaha tajir Sukanto Tanoto, pemilik konsesi yang mengendalikan RGM Group, mempunyai bisnis kayu, kebun kelapa sawit, minyak kelapa sawit, margarin dan biodiesel, tersebar di berbagai daerah, termasuk di Jayapura, Papua.

Lainnya, Alamindo Lestari Sejahtera Group, memiliki dan mengendalikan tiga perusahaan dan industri kayu di Papua, yakni PT Rimbakayu Arthamas di Teluk Bintuni, PT Prabu Alaska di Fakfak, Kaimana dan Boven Digoel, dan industri pengolahan kayu PT Karas Industri Papua di Karas, Fakfak. Pemilik perusahaan masih berhubungan dengan pengusaha Kim Johanes Mulia dan Juan Mulya. Kim Johanes Mulia, kroni Soeharto, memiliki beberapa bisnis dan pernah menjadi terpidana skandal keuangan.

Perusahaan Alamindo Lestari Sejahtera (ALS) Group mengklaim dan mengembangkan proyek food estatedengan nama proyek Bangun Bumi Papua untuk industri peternakan dan perkebunan jagung di Kebar dan Fakfak, melalui anak perusahaan PT Nuansa Lestari Sejahtera (NLS), proyek kontroversial dan mendapat penolakan warga suku Mpur di Kebar, Kabupaten Tambrauw.

Perusahaan ALS Group juga merencanakan pengembangan bisnis karbon melalui anak perusahaan PT Rimbakayu Arthamas dan bermitra dengan 9 (Sembilan) perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk penyerapan karbon pada tujuh distrik di Kabupaten Asmat, Mappi, Boven Digoel, Sarmi, Mamberamo Raya, Waropen dan Kaimana, dengan luas 1.573.705 hektar, melalui perusahaan PT Kayu Bumi Papua (199,950 ha); PT Kayu Bumi Persada (198,950 ha); PT Alam Dhiva Sukses (180,740 ha); PT Kayu Indah Perkasa (191.798 ha); PT Hutan Lestari Sejahtera (197.498 ha); PT Karya Hutan Lestari (195,116 ha); PT Wana Bumi Perkasa (136.737 ha); PT Hutan Hijau Perkasa (175.076 ha); PT Perkasa Bumi Hijau (97.840 ha).

Kini penguasa hutan Papua, Alamindo Lestari Sejahtera Group sedang memperluas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di wilayah adat Suku Moi melalui perusahaan bernama PT Hutan Hijau Papua Barat, dalam profil perusahaan terdapat Adi Gunawan, pemilik saham dan sekaligus komisaris, pemilik saham lainnya adalah Tony Salim.

Legalitas Perusahaan

Secara kronologis legalitas perusahaan PT Hutan Hijau Papua Barat (HHPB), diketahui dari informasi rencana dan restu investasi bisnis ekstraktif hasil hutan kayu sudah berlangsung sejak Mei 2022. Pejabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Barat, Yan Piet Moso (kini menjabat Bupati Sorong), menerbitkan Surat Pertimbangan Teknis PBPH kepada perusahaan PT HHPB.

Pada 02 Agustus 2022, perusahaan mendapatkan Surat Menteri Investasi Kepala BKPM Nomor: 02082211119201002, yang ditandatangani Bahlil Lahadalia, tentang Persetujuan Komitmen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi a.n. PT HHPB di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasl verifikasi administrasi dan teknis perusahaan telah memenuhi persyaratan, dan pemberian Persetujuan Komitmen PBPH pada Hutan Produksi PT HHPB ini diminta agar perusahaan menyelesaikan pemenuhan komitmen, antara lain Menyusun berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal calon areal kerja dalam waktu paling lama 20 hari kerja, Menyusun dokumen lingkungan hidup dan melunasi iuran PBPH. Persetujuan Komitmen PBPH ini akan dibatalkan jika perusahaan tidak menyelesaikan pemenuhan komitmen dimaksud.

Pada Januari 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan menerbitakan surat tentang Arahan Persetujuan Lingkungan PT HHPB, yang mewajibkan perusahaan menyusun AMDAL.

Konsesi perusahaan kayu PT HHPB berada diapit oleh konsesi perusahaan kayu PT Mancaraya Agro Mandiri, terletak di Distrik Sayosa, Sayosa Timur, Klayili, Maudus, Wernak, Kabupaten Sorong ; dan Distrik Salkma , Kabupaten Sorong Selatan, dengan luas 92.148 ha. Kami sudah memeriksa alamat perusahaan yang tertera dalam dokumen, perusahaan berkedudukan di Jalan Sawo, RT 001 RW 003, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, namun kantor dimaksud belum ditemukan disepanjang jalan Sawo dan warga memberikan testimoni tidak mendengarkan nama perusahaan. Kredibilitas perusahaan diragukan.

Hutan Larangan Kofok

Awal pekan ini (17/7/2023) di Gedung Serbaguna Drei Kinder, Kota Sorong, puluhan pemuda dan warga Suku Moi melakukan aksi protes dan menolak rencana pemerintah dan perusahaan kayu PT Hutan Hijau Papua Barat (HHPB) untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada kawasan hutan seluas 92.148 hektar.

Dalam surat pernyataan yang dibacakan di depan pejabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan (LHKP) Provinsi Papua Barat Daya dan pimpinan perusahaan PT HHPB, menyatakan antara lain: menolak rencana perusahaan PT Hutan Hijau Papua Barat yang rencana beroperasi di tanah adat dan mendesak pemerintah daerah dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PT Hutan Hijau Papua Barat seluas 92.148 hektar yang berada di wilayah adat.

Yordan Malamuk, pimpinan Pemuda Adat Suku Moi Salkma , mengemukakan alasan penolaan “Operasi perusahaan akan merusak dan menghilangkan hutan, kehilangan mata pencaharian dan sumber pangan, dan terjadinya pemanasan global. Masyarakat juga sudah punya pengalaman bukti kehadiran perusahaan HPH dan perkebunan kelapa sawit yang merusak hutan dan tidak memberikan kesejahteraan”, jelas Yordan, asal Sayosa Timur, Kabupaten Sorong.

Relasi produksi dan distribusi yang timpang ditemukan dalam bisnis pembalakan kayu di Papua. Buruh perusahaan mulai dari operator tebang pohon hingga petugas administrasi yang bekerja dalam lingkungan ekstrim di hutan dan tekanan ekonomi, terpaksa menerima upah tidak layak, diskriminasi dan jaminan sosial buruk. Demikian pula, kompensasi yang diterima Tuan Dusun pemilik hutan adat, yang dibayarkan Rp. 1 juta permeter kubik kayu merbau, bandingkan dengan resiko hilangnya jasa lingkungan, kerusakan hutan dan ancaman bencana ekologi. Sedangkan pengusaha kayu menikmati keuntungan nilai lebih berlipat ganda dari bisnis kayu komersial.

Jalan menghadang perusahaan dan eksploitasi sumber daya alam ditengah corak sosial dan tata kelola bisnis yang buruk akan dapat mencegah kemiskinan dan ketidakadilan, dan menyelamatkan bumi dari dampak perubahan iklim. Sikap ini tersemat dalam diskusi dan aksi warga Suku Moi.

Mereka secara damai meninggalkan ruang konsultasi publik untuk penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Hutan Hijau Papua Barat (HHPB) yang diselenggarakan perusahaan dan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, tanpa ada kesepakatan. Belum ada tanggapan dan pemberitaan sikap dari pemerintah daerah dan perusahaan atas sikap ini.

Berdasarkan analisis cepat dari peta konsesi perusahaan, sebagian besar kawasan hutan yang menjadi sasaran bisnis kayu PT HHPB berada dalam kawasan hutan adat, termasuk kawasan hutan larangan dan dilindungi masyarakat adat yang disebut Kofok, lembah Inei.

Ank, Jul 2023

Juli 20, 2023 0 comment

Berita

Hutan Malamoi Kembali Terancam oleh PT Sorong Global Lestari

by Admin Pusaka Maret 20, 2023

written by Admin Pusaka

Perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak kehilangan akal, setelah gugatan mereka dimenangkan oleh bupati Sorong. PT Inti Kebun Lestari kini datang dengan nama baru yaitu PT Sorong Global Lestari (SGL), yang saat ini sedang berusaha untuk mendekati pemerintah daerah Kabupaten Sorong dan masyarakat adat.

Pada tanggal 14 Maret 2023, bertempat di salah satu hotel di kota Sorong, PT SGL gelar rapat koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dinas Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, Dinas Perijinan Provinsi Papua Barat Daya, Dinas Pertanahan dan Kehutanan Kabupaten Sorong, serta empat kepala distrik, yakni Distrik Salawati, Distrik Klamono, Distrik Malabotom, dan Distrik Segun. Rapat koordinasi tersebut untuk mengkaji tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada lahan seluas 16.305,16 ha dengan rincian penggunaan lahan adalah, untuk kebun inti seluas 11.739,71 ha, kebun plasma 2.934,93 ha, pembibitan 91,81 ha, pabrik Pengelolahan Kelapa Sawit (PKS) kapasitas 90 ton/jam akan di bangun dilahan seluas 25 ha, dan untuk menunjang kegiatan perkebunan dan pabrik akan dibangun perumahan karyawan diatas lahan seluas 100 ha yang tersebar di 13 lokasi. Untuk menjaga kelestarian lingkungan PT SGL menyiapkan lahan seluas 1.423,69 ha untuk kebutuhan buffer zone dan daerah sempadan sungai maupun sempadan jalan. Dalam rapat koordinasi tersebut beberapa pihak meminta perusahaan lebih fokus untuk penyelesaian hak ulayat masyarakat adat dan limbah cair sebelum perusahaan beroperasi.

Rapat koordinasi dimaksud untuk mendengar saran dan pendapat dari pihak dan atau instansi terkait, terutama masyarakat terdampak dari aktivitas perusahaan. Dan untuk menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), sehingga dapat mempermudah pihak perusahaan untuk memperoleh berbagai izin yang mereka butuhkan.

Respon Masyarakat Adat Yang Terdampak

Setelah menggelar rapat koordinasi pada 14 Maret 2023, PT SGL kemudian berencana untuk melakukan sosialisasi dan atau konsultasi publik bersama masyarakat adat yang terdampak dibeberapa distrik yang menjadi sasaran aktivitas mereka.

Pada 16 Maret 2017, marga Fadan di Kampung Klasman dikagetkan dengan undangan pertemuan dari PT Sorong Global Lestari, undangan dengan nomor surat 008/E/SGL/III/2023, pada intinya hendak mengundang marga Fadan untuk mengadakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan studi AMDAL rencana pembangunan perkebunan dan pabrik pengelolahan kelapa sawit di kabupaten Sorong, yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2023 di Balai Kampung Klaglu (SP 3).

Setelah menerima undangan, marga Fadan tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat mereka segera menyiapkan atribut dan tuntutan penolakan untuk diserahkan kepada pihak perusahaan. Atribut seperti kertas warnah ukuran kecil, serta spanduk dengan tulisan yang pada intinya menolak kehadiran perusahaan diwilayah adat mereka.

Waktu yang ditunggu pun tiba, sekitar pukul 09.00 Wit beberapa mobil mewah melintas dari arah distrik Klamono ke Distrik Malabotom dengan tujuan akhir balai kampung Klaglu. Besar harapan akan disambut baik oleh masyarakat adat yang telah mereka undang. Namun, yang terjadi tidak demikian, marga Fadan dan beberapa marga lain seperti marga Simi, marga Malalu, marga Malagilit punya pandangan yang berbeda tentang perkebunan sawit.

Dengan memegang kertas dan spanduk bertuliskan penolakan, masyarakat adat datangi balai kampung Klaglu dan bertemu pihak perusahaan. Selanjutnya marga Fadan bersama beberapa marga lainnya, menyampaikan pernyataan penolakan serta menyerahkan kertas penolak yang telah mereka siapkan.

Mewakili perusahaan, James Simanungkalit mengatakan pihaknya telah membeli sebagian lokasi PT Inti Kebun Lestari (IKL) yang izinnya telah dicabut oleh Bupati Sorong pada tahun 2021. Sehingga kehadiran mereka untuk mengsosialisasikan hal tersebut serta mendengar masukan dari masyarakat adat untuk proses studi mengenai analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan tidak memaksa masyarakat adat untuk menyerahkan tanah adatnya. Setelah kehadiran mereka ditolak oleh masyarakat adat di wilayah Klamono, dihari yang sama perusahaan bergegas untuk bertemu dengan masyarakat adat Moi dari Distrik Segun Kabupaten Sorong.

Respon yang sama juga disampaikan oleh masyarakat adat Moi dari Distrik Segun. Bertemu di sala satu Café di alun-alun Aimas Kabupaten Sorong, perwakilan marga yang hadir menyampaikan bahwa mereka menolak kehadiran perkebunan kelapa sawit.

Mewakili marga Sawit, Simon Sawat yang juga adalah Kepala Kampung Malamas dan pemilik tanah adat yang akan dijadikan sebagai lahan operasi PT SGL, menyampaikan alasan marga Sawat menolak kehadiran perkebunan sawit karena sebagian tanah adatnya telah digunakan oleh pemerintah untuk pemukiman warga (Transmigrasi). Sebagai masyarakat adat kami sangat bergantung pada hutan, sehingga jika hutan dibabat habis untuk perkebunan kami akan kehilangan sumber kehidupan. Sungai akan tercemar dengan limbah kelapa sawit dan kami akan susah untuk mencari ikan. Simon mencontohkan masyarakat adat Moi di distrik Moi Sigin yang tanah adatnya telah diserahkan untuk perusahaan kelapa sawit PT Inti Kebun Sejahtera, meraka tidak sejahtera setelah hutan mereka diserahkan untuk perkebunan sawit. Konflik antar marga juga tidak terhindarkan setelah adanya perusahaan sawit, misalnya yang terjadi antara marga Mugu Kwolat dan marga Klagumut yang saling mengkalin tanah adat akibat batas alam yang sudah di gusur oleh bul doser milik perusahaan, tapi juga yang terjadi antara marga Kutumun dan Marga Sawat, tutur Simon.

Simon mengatakan bahwa perkebunan kelapa sawit sangat merugikan masyarakat adat, seingga ia meminta kepada pemerintah untuk tidak menerbitkan Ijin Lokasi, Ijin Lingkungan dan Ijin Usaha Perkebunan kepada PT Sorong Global Lestari karena masyarakat adat telah menolak kehadiran perusahan tersebut.

Sebelumnya, pada tahun 2020 dan tahun 2021 bupati Sorong mencabut beberapa ijin perusahaan PT Mega Mustika Plantation (2020), PT Cipta Papua Plantation (2021), PT Papua Lestari Abadi (2021), PT Sorong Agro Sawitindo (2021), PT Inti Kebun Lestari (2021). Beberapa perusahaan merasa kecewa dengan kebijakan pencabutan ijin tersebut, diantaranya PT Inti Kebun Lestari (IKL), PT Papua Lestari Abadi (PLA), dan PT Sorong Agro Sawitindo (SAS) kemudian mengugat bupati Sorong ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura, gugatan tersebut dimenangkan oleh bupati Sorong. Ketiga perusahaan tersebut mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makasar permohonan banding, dimenangkan oleh ketiga perusahaan, hakim PTTUN Makassar pada amar putusannya membatalkan putusan hakim PTUN Jayapura. Bupati Sorong tidak tinggal diam, melalui kuasa hukumnya, mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), hakim MA dalam amar putusannya menguatkan putusan PTTUN Makasar atas PT PLA dan PT SAS, sedangkan PT IKL hakim MA justru mengabulkan Kasasi Bupati Sorong.

Apa yang Harus Masyarakat Adat Moi Lakukan?

Masyarakat adat Moi, telah bersentuhan dengan investasi sejak tahun 1935. Kehadiran investor dengan iming-iming kesejahteraan telah merampas tanah masyarakat adat Moi. Setelah Indonesia merdeka, kedatangan migrasi dari tanah Jawa dan beberapa daerah lain atau kita kenal dengan istilah transmigrasi telah mendatangkan penduduk dalam jumlah yang besar ke tanah Papua dan juga tanah Moi, sehingga sekali lagi masyarakat adat Moi harus menyerahkan tanah adat mereka untuk para transmigran.

Tidak sampai disitu hutan Malamoi yang kaya, menarik para pembalak kayu untuk hancurkan hutan Malamoi. Setelah kayu habis diambil, lalu muncul perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2004-2005 untuk membumihanguskan hutan Malamoi. Mungkin ada yang bertanya, apakah masyarakat adat Moi telah sejahtara dan hidup layak? Pertanyaan tersebut dapat dijawab secara cepat dan tegas dengan kata “TIDAK”, masyarakat adat Moi hidup sengsara dan jauh dari kata sejahtera. Lalu apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat adat Moi untuk menjaga tahan dan hutan adat yang tersisa.

Pada tahun 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 (Perda 10/2017) Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong. Dengan adanya perda 10/1017 pemerintah daerah kabupaten Sorong memberikan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat Moi.

Perda tersebut, mendudukan masyarakat adat Moi sebagai subjek hukum. Dengan kedudukannya sebagai subyek hukum, masyarakat adat Moi dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk melindungi hak dan kepentingannya.

Masyarakat adat Moi dapat menentukan bentuk pembangunan diwilayah adatnya sesuai denga kebutuhan mereka dan apabilah pemerintah hendak merencanakan pembangunan harus terlebih dahulu meminta izin kepada masyarakat adat setempat (Moi).

Masyarakat adat berhak menolak rencana pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah, sehingga tidak ada alasan atas nama pembangunan tanah masyarakat adat Moi harus di korbankan.

Oleh sebabnya, dengan hak yang dimiliki, masyarakat adat Moi harusnya lebih kuat lagi mempertahankan kepemilikan atas tanah adat yang telah diwariskan oleh leluhur mereka.

Ijin perkebunan kelapa sawit, akan menghilangkan status kepemilikan masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya, beberapa dokumen perjanjian yang penulis peroleh dari masyatakat adat Moi di Moi Sigin tertuang kata “Melepaskan Tanah kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan PT Inti Kebun Sejahtera”, perusahan yang telah membabat habis hutan Malamoi untuk perkebunan Sawit.

Menolak hadirnya perkebunan kelapa sawit adalah keharusan bagu masyarakat adat Moi, sehingga tanah dan hutan adatnya tidak berpindah tangan dan status kepemilikannya.

Perkembangan hukum Indonesia, telah memudahkan pemerintah dan pemodal untuk merampas tanah milik masyarakat adat, merampas dengan dasar Hak Menguasa Negara. Penyalahgunaan pasal 33 UUD 1945, pasal tersebut sering digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk merampas tanah masyarakat adat. Sejatinya pasal tersebut tidak memposisikan negara sebagai pemilik atas semua kekayaan alam yang dimiliki oleh masyarakat adat. Negara hanya bertugas untuk melindungi dan bukan sebagai pemilik.

Maret 20, 2023 0 comment

Laporan

Catatan Akhir Tahun Pusaka 2022: Otonomi Penguasa

by Admin Pusaka Februari 10, 2023

written by Admin Pusaka

Februari 10, 2023 0 comment

Cerita dari Kampung

Hutan Bank Masyarakat

by Admin Pusaka Desember 26, 2022

written by Admin Pusaka

Hutan adalah bank yang menyimpan nomor rekening, artinya hutan menyimpan kekayaan alam dan sumber mata pencaharian yang menghasilkan uang dan makanan bagi kehidupan masyarakat.

Suku Awyu yang bermukim dipinggir Kali Mappi, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, menyebutkan hutan dalam bahasa daerah disebut bisaha dan atau bitaha.

Masyarakat adat biasanya melakukan perburuan hewan liar, menangkap dan mennacing hewn air, mengumpulkan makanan tanaman sayur dan pangan lainnya dari hutan adat sekitar. Hari Ini masyarakat adat dapat berburu dan mendapatkan babi, untuk dijual dan dimakan. Masyarakat melakukan kegiatan meramu dan memanen hasil hutan dan kebun pada waktu tertentu.

Saat ini, perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Indo Asiana Lestari, hendak menggusur hutan adat, rawa, padang dan sungai sumber air. Masyarakat adat khawatir kehilangan sumber hidup, mata pencaharian dan somber pangan, karenanya masyarakat menolak rencana perkebunan kelapa sawit.

Desember 26, 2022 0 comment

Berita

Upaya Pembangunan Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya, Mengancam Hilangnya Hutan dan Tanah Masyarakat Adat Moi di Kabupaten Sorong

by Admin Pusaka Desember 4, 2022

written by Admin Pusaka

Oleh Ambo Klagilit

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah tetap menetapkan rancang undang-undang tentang pembentukan provinsi Papua Barat Daya (PBD) dalam Rapat Paripurna DPR RI ke 10 masa persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, pada tanggal 17 November 2022. Penetapan RUU Prov. PBD menjadi UU tanpa mempertimbangkan aspirasi Orang Asli Papua yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut, karena kebijakan ini hanya akan berdampak pada konflik berkepanjangan di Tanah Papua. Aksi-aksi penolakan yang dilakukan hingga menelan korban jiwa adalah bentuk nyata bahwa rakyat Papua tidak menghendaki kebijakan pemekaran yang sarat kepentingan.

UU PBD yang telah disahkan tersebut mencakup beberapa daerah kabupaten, terdiri dari: Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kota Sorong. UU PBD menetapkan ibu kota Provinsi PBD berkedudukan di Kota Sorong. Namun, tim pemekaran berupaya mencari lokasi ibukota provinsi berada di luar Kota Sorong untuk pembangunan perkantoran yang akan menjadi pusat pemerintahan Provinsi PBD. Ada beberapa tempat yang dalam pembahasan tim pemekaran, yakni tanah di wilayah perbatasan Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan (wilayah Sub Suku Moi Salkhma) dan di wilayah Salawati (wilayah Sub Suku Moi Sigin). Rencana pusat pemerintahan dan ibukota provinsi berada di luar Kota Sorong, telah melanggar ketetapan UU tentang PBD tersebut.

Rencana pembangunan ibukota provinsi PBD di wilayah Sub Suku Moi Salkhma mendapat penolakan dari masyarakat adat Moi Salkhma di daerah Distrik Sayosa, Distrik Sayosa Timur, Distrik Maudus, Distrik Sunok, Distrik Klawak, Distrik Konhir, Distrik Salkma, dan Distrik Wemak. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi penolakan masyarakat adat setempat, pertama, bahwa wilayah adat mereka merupakan pusat pendidikan adat bagi suku Moi terutama sub Moi Salkma, yang harus dilindungi oleh semua pihak. Kedua, pembangunan ibu kota PBD akan mengancam ruang hidup, tanah dan hutan adat.

Masyarakatadat di Kampung Garma, Distrik Sayosa Timur, Kabupaten Sorong, telah mengadakan diskusi untuk merespon rencana tim pemekaran. Mereka tegas menyatakan menolak rencana tersebut, karena wilayah adat mereka adalah pusat pendidikan adat suku Moi dan tidak bisa diperuntukan untuk pembangunan lain. Ketersediaan sumber daya manusia juga menjadi alasan mereka menolak. Penduduk kampung persiapan Garma, merupakan warga yang berasal dari kampung Sailala dan kampung Kladuk Kabupaten Sorong.

Pemerintah terus menggunakan cara lama untuk merampas tanah masyarakat adat. Tim pemekaran berencana untuk bertemu dengan Dewan Adat Distrik Salawati, Distrik Moi Sigin, dan Distrik Segun, guna membahas lokasi yang akan dijadikan pusat pemerintah provinsi baru itu. Mereka rencanakan di wilayah Salawati. Pada dasarnya Dewan adat bukan pemilik tanah sehingga mereka tidak dapat mewakili marga-marga pemiliki tanah adat untuk membuat kesepakatan denagan pemerintah.

Lokasi ibukota Prov PBD yang mereka rencanakan di Salawati (Moi Sigin), merupakan wilayah eks PT Inti Kebun Lestari (IKL), IKL merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang izin nya telah dicabut oleh Bupati Sorong pada 2021 lalu. Status tanah pada wilayah ini belum jelas apakah sudah menjadi milik masyarakat adat atau masih dikuasasi oleh pemerintah, sehingga pemerintah harus terlebih dahulu menjelaskan status tanah tersebut.

Perampasan tanah adat akan terus terjadi, pemerintah yang diberi kewajiban untuk melindungi masyarakat kini menjadi aktor utama merampas tanah dan hutan masyarakat adat Papua. Program transmigrasi oleh pemerintah Indonesia, telah merampas sebagian besar tanah adat masyarakat adat Moi di Sorong. Tanah dan hutan masyarakat adat Moi juga telah dikuasai oleh berbagai izin perusahan. Perusahaan HPH, PT Mancaraya Agro Mandiri menguasai tanah masyarakat adat Moi Seluas ± 97. 820 ha, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menguasasi hutan dan tanah adat suku Moi diantaranya PT Hendrison Inti Persada (HIP) memiliki Izin Usaha Perkebunan seluas 32.546,30 Ha, PT Inti Kebun Sejahtera (IKSJ) memiliki seluas 38.300 Ha, PT Inti Kebun Sawit (IKS) memiliki seluas 37.000 Ha, PT Papua Lestari Abadi (PLA) memiliki seluas 15.631 Ha, PT Sorong Agro Sawitindo memiliki seluas 40.000 ha.

Selain itu, Kawasan Ekonomi Khusu (KEK) yang mengambil alih tanah masyarakat adat Moi seluas 523,7 ha dan perusahaan pertambangan batubara dengan luas ratusan hektar. Pemekaran PBD diperkirakan akan mengambil alih puluhan ribu hektar tanah.

Lebih lanjut, pembahasan lokasi pusat perkantoran provinsi PBD sama sekali tidak melibatkan masyarakat adat Moi yang adalah subjek hukum sebagaimana Paraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tantang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong. Masyarakat adat Moi sebagai subjek hukum mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk melindungi hak-haknya serta mendapat perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif oleh pemerintah dan pihak pihak lain.

UU Otsus Papua pasal 38 ayat 2 dan Pasal 42, juga menegaskan masyarakat adat Papua berhak menentukan bentuk pembagunan (ekonomi) seperti apa yang mereka butuhkan. Sehingga pemerintah dalam merencanakan sebuah pembangunan harus melibatkan masyarakat adat sejak awal perencanaan hingga tahap pelaksanaan, agar masyarakat adat diberi manfaat dari kebijakan tersebut. Yang paling penting adalah pemerintah harus tunduk pada prinsip-prinsi FPIC(Free Prior Informed Consent)

Pemerintah berdalil bahwa pemekaran dilakukan untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, mengatasi ketimpangan sosial. Rakyat Papua justru melihatnya dari sudut yang berbeda, mereka menilai pemekaran adalah politik pemerintah Indonesia untuk menguasai tanah Papua, pemekaran akan mendatangkan migran dalam jumlah yang besar. Mereka membayangkan nasib mereka akan sama seperti suku Aborigin di Australia dan banyak tempat lainnya, dimana masyarakat pribumi terpingirkan dan hidup dalam penderitaan. Kebudayan baru yang masuk beriringan dengan kedatangan para mingran akan mendominasi serta menghilangkan kebudayaan masyarakat pribumi. Akhirnya masyarakat pribumi kehilangan jati diri mereka sebagai masyarakat adat, dimana tanah, hutan, dan adat istiadat mereka tidak lagi ada.

Suku Moi kini diambang kehancuran, jika ingin berdaulat diatas negeri sendiri, pastikan wilayah adat kita tidak diambil alih oleh korporasi. Kita akan menjadi kuat jika kekuasaan atas tanah, hutan dan sumber daya alam lainya ada dibawa penguasaan kita. Jangan berharap akan menjadi tuan dinegeri sendiri jika masuk dalam sistem politik yang hari ini telah merampas tanah dan hutan adat kita. Ini penting kita semua ketahui, sistem negara hari ini telah menciptakan keteragantung kepada kita. Kita dibuat tidak berdaya sehingga tidak ada pilihan, selain bergabung menjadi penindas dengan sistem yang mereka ciptakan. Jangan bermimpi merdeka untuk menjadi tuan dinegeri sendiri, jika kita masih terbelenggu dan tidak mau menentang sistem negara yang tidak adil.

Des 2022

Desember 4, 2022 0 comment

Berita Press Release

Surat Pernyataan: Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO): 19 Tahun Sudah Cukup!

by Admin Pusaka Desember 1, 2022

written by Admin Pusaka

Pertemuan umum Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) pada 1 December 2022 di Malaysia ini menandakan tahun ke-19 terbentuknya RSPO. Selama hampir dua dekade, RSPO telah gagal memenuhi misinya menjadikan sektor industri sawit ‘berkelanjutan’. Sebaliknya, RSPO telah digunakan oleh industri sawit sebagai alat ‘tipu muslihat’ untuk menutupi penghancuran lingkungan, pelecehan hak asasi manusia dan buruh, serta perampasan lahan.

Kami, dan berbagai organisasi yang bekerja dengan masyarakat yang terdampak oleh perkebunan sawit, telah berulang kali mengecam RSPO atas kegagalannya dalam mengangkat permasalahan masyarakat yang lahannya dirampas oleh perusahaan sawit.

Masalah utama dari kelembagaan beserta sistem sertifikasi RSPO telah diuraikan dengan detail dalam pernyataan internasional yang ditandatangani oleh berbagai organisasi di seluruh dunia pada 2008 dan 2018, termasuk laporan terbaru pada 2021 tentang kegagalan RSPO dalam mencegah penggundulan hutan, mengabaikan masyarakat terdampak dan mengangkat persoalannya (laporan bisa dibaca di sini dan di sini).

Sejak 2020, RSPO telah mengeluarkan sertifikat konsesi sawit di Kamerun, Sierra Leone, Nigeria, Sao Tome, Ghana, DRC, Nigeria dan Pantai Gading untuk Socfin, perusahaan yang berbasis di Luksemburg. Sertifikat ini dikeluarkan dengan mengabaikan komplain masyarakat terkait konflik lahan, deforestasi, polusi, pelanggaran hak buruh, serta praktik kekerasan.

Masyarakat Sierra Leone, Kamerun dan Pantai Gading telah menuntut penangguhan sertifikat Socfin tersebut. Setelah terbitnya suatu laporan media tentang perkebunan sawit Socfin di Kameron, sekretariat RSPO mengirimkan tim verifikasi untuk memeriksa tuntutan masyarakat. Meski tokoh masyarakat setempat mengatakan bahwa tim dari RSPO menghindari bertemu dengan pihak-pihak yang kritis terhadap perusahaan dan mengabaikan bukti-bukti yang diberikan olehnya, hasil verifikasi RSPO tetap menunjukkan adanya pelanggaran standar-standar RSPO yang dilakukan oleh kebun milik Socfin di Kamerun. Namun, meski adanya bukti-bukti tersebut, RSPO tetap mengeluarkan sertifikat untuk perkebunan sawit lainnya milik grup Socfin.

Di Sierra Leone pada Januari 2022, sebanyak 1.475 masyarakat setempat yang terdampak oleh perkebunan milik Socfin mengeluarkan petisi kecaman terhadap keputusan RSPO mengeluarkan sertifikat kepada Socfin. Petisi tersebut menyatakan bahwa proses audit RSPO terbukti cacat dan mengabaikan masalah terkait perampasan lahan, pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan. Seperti yang diuraikan dalam siaran pers internasional yang ditandatangani oleh berbagai organisasi, “Proses konsultasi RSPO berjalan dengan penuh kesalahan. Para pihak yang terdampak, termasuk para pemilik lahan, tidak dimintai pendapatnya. Salah satu buktinya adalah penolakan atas laporan pemerintah setempat yang telah mengeluarkan perintah pencabutan izin dan menuntut adanya proses partisipatif untuk menyelesaikan konflik lahan. Proses audit tidak independen dari perusahaan, tidak ada ruang konsultasi yang aman bagi masyarakat, meski dampak besar akan dihadapi oleh para masyarakat.”

Sertifikasi untuk Socfin yang belum lama berjalan di Afrika ini menunjukkan bagaimana RSPO tidak hanya gagal dalam membantu masyarakat, namun justru ikut mengurangi hak masyarakat atas kehidupan. Para masyarakat dan kelompok sipil pendukung telah menyia-nyiakan waktu dan sumber daya berharga untuk mengikuti alur proses RSPO yang rumit dan berlapis-lapis. Para tokoh masyarakat yang vokal dalam proses RSPO menjadi rentan terhadap intimidasi dan kekerasan.

Pada satu kasus baru lainnya, anggota masyarakat Barranquilla de San Javier di Ekuador mengadakan aksi protes damai pada 2019 untuk menuntut perusahaan Energy & Palma, anggota RSPO untuk angkat kaki dari tanah milik masyarakat. Masyarakat juga menuntut penghentian pencemaran air dan deforestasi. Namun, aksi tersebut direspon oleh aparat keamanan dengan kekerasan, dan kemudian, sebagai tindakan intimidasi terang-terangan, perusahaan membawa tujuh pemimpin masyarakat ke pengadilan, dan menuntut ganti rugi sebesar US$320.000. Pengadilan telah mengeluarkan satu dari dua putusan dan menghukum anggota masyarakat untuk membayar US$151.000, yang kemudian diajukan banding oleh para pembela. Perusahaan kemudian turut mengajukan banding dan bersikeras untuk pembayaran sebesar US$320.000. Putusan kedua masih tertunda. Sampai hari ini, RSPO belum mengambil tindakan untuk memberikan sanksi kepada Energy & Palma.

Di saat yang sama, masyarakat di Liberia masih menantikan solusi atas komplain yang diajukan kepada RSPO sejak 10 tahun yang lalu terhadap Golden Agri-Resources (Sinar Mas). Pengalaman-pengalaman masyarakat ini menunjukkan bagaimana sistem komplain RSPO tidak pernah betul-betul berjalan efektif.

Saat ini kita telah menyaksikan bagaimana selama 19 tahun terakhir RSPO sebetulnya adalah instrumen yang tidak becus dalam menuntut tanggung jawab perusahaan atas pengrusakan lingkungan dan pelanggaran hak masyarakat dan buruh. RSPO telah terbukti sebagai sarana yang dapat dipercaya bagi komunitas untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi terhadap perusahaan sawit. Namun sebaliknya, RSPO justru melemahkan upaya masyarakat dan memberikan kelonggaran bagi perusahaan untuk terus merampas lahan.

Pada saat lahan-lahan yang telah mendapat sertifikat RSPO terus merambah, dan ketika RSPO dipromosikansebagai standar rujukan bagi aturan dan kebijakan nasional, regional, internasional, kami hendak menyatakan kembali kecaman kami terhadap RSPO. Kami juga bermaksud menyatakan komitmen kami untuk terus berupaya melayani kepentingan masyarakat serta menghentikan model kolonial industri perkebunan sawit.

Pernyataan ini ditandatangani oleh:

(1) Greenpeace Africa, (2) Down to Earth Consult, (3) Forum Ökologie & Papier, (4) Rettet den Regenwald e.V. (Allemagne), (5) Red Latinoamericana contra los monocultivos de árboles (RECOMA), (6) Labour Resource Center (LRC), (7) Entraide et Fraternité, (8) Fern, (9) FIAN Belgium, (10) MIJARC Europe, (11) Solsoc, (12) RADD, (13) Struggle to Economize Future Environment (SEFE), (14) SYNAPARCAM, (15) JVE Côte d’Ivoire, (16) REFEB ci, (17) NOAH – Friends of the Earth Denmark, (18) Fundación pro Defensa de la Naturaleza y sus Derechos, (19) Red Ecuatoriana de Alternativas a la Palma Aceitera, (20) Salva la Selva, (21) A Growing Culture, (22) Friends of the Earth United States, (23) The Oakland Institute, (24) European Coordination Via Campesina (ECVC), (25) Association Française d’Amitié et de Solidarité avec les Peuples d’Afrique, (26) ReAct Transnational, (27) Sherpa, (28) Confédération paysanne, (29) Muyissi Environnement, (30) Red Mesoamericana contra la Palma de Aceite, (31) Indigenous Perspectives, (32) Mahila Kisan Adhikaar Manch (MAKAAM), (33) Palm Oil Concerns, (34) REACH-M, (35) Sustainable Development Forum Nagaland, (36) Aceh Wetland Foundation, (37) Betang Bagawi, (38) FBTPI, (39) FNPF, (40) Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining, (41) Gabungan Serikat Buruh Indonesia (DPP. GSBI), (42) Greenpeace Indonesia, (43) Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah, (44) JASOIL TANAH PAPUA, (45) Kaoem Telapak, (46) KRuHA (People’s Coalition for the Right to Water), (47) Lingkungan hidup URAI UNI, (48) LITORAL, (49) Pantau Gambut, (50) Save Our Borneo, (51) SBPI, (52) Selamatkan Hutan Hujan Indonesia, (53) Transnational Palm Oil Labour Solidarity Network, (54) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)/Friends of the Earth Indonesia, (55) WALHI East Nusa Tenggara, Indonesian, (56) WALHI Kalimantan Barat, (57) WALHI Sulawesi Selatan, (58) Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, (69) CADTM, (60) Friends of the Earth International, (61) GRAIN, (62) World Rainforest Movement, (63) Alliance for Rural Democracy (ARD), (64) Green Advocates International, (65) Natural Resource Women Platform (NRWP), (66) Malaysian Food Sovereignty Forum (FKMM), (67) Tenaganita’, (68) Otros Mundos Chiapas, (69) Reentramados para la vida, Defendiendo Territorios, (70) Environmental Rights Action/Friends of the Earth Nigeria, (71) Pakistan Kissan Rabita Committee – PKRC, (72) Milieudefensie – Friends of the Earth Netherlands, (73) Women Engage for a Common Future (WECF), (74) Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA), (75) asa-cadecvim coops, (76) Association Paysannes des Jeunes Entrepreneurs Agricoles, (77) Confédération Paysanne du Congo -Principal Regroupement Paysan COPACO -PRP/ASBL, (78), Coopérative des Paysans de Lonzo, COPACLO en sigle, (79) Alliance Paysanne pour la Souveraineté Alimentaire, ASA/OP, (80) Consortium Asa-CADECVIM, (81) COPACO-PRP, (82) Réseau d’information et d’appui aux ONG en République Démocratique du Congo, (83) Réseau National des Organisations des femmes Paysanne, (84) Réseau d’Information et d’Appui aux ONG en République Démocratique du Congo, (85) Earthsight, (86) Environmental Investigation Agency (EIA), (87) Friends of the Earth England, Wales & Northern Ireland, (88) Biofuelwatch, (89) GREEN SCENERY, (90) Women’s Network Against Rural Plantations Injustice (WoNARPI), (91) agrarinfo.ch, (92) Bruno Manser Fonds, (93) Agroecological Transitions Research Group, (94) GREEN BOOTS, (95) HEKS Swiss Church Aid, (96) Pro Natura / Friends of the Earth Switzerland, (97) Public Eye, (98) Solidar Suisse, (99) SOLIFONDS, (100) Uniterre.

Desember 1, 2022 0 comment