Logo
  • Beranda
  • Berita
  • Aktifitas
  • Publikasi
    • Siaran Pers
    • Info Grafis
    • Cerita dari Kampung
    • Laporan
    • Peraturan
  • Galeri
  • Kontak
  • Bahasa Indonesia
  • English
Tag:

#deforestation

Info Grafis

Suku Moi Menghadang Raksasa Korporasi Kayu

by Admin Pusaka Juli 29, 2023
written by Admin Pusaka
Juli 29, 2023 0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Berita

Perusahaan Korindo Gagal dalam Gugatan Intimidasi terhadap Organisasi Masyarakat Sipil

by Admin Pusaka Februari 23, 2023
written by Admin Pusaka

Pada Desember 2019, PT Kenertec Power Systems milik Korindo, mengajukan gugatan pencemaran nama baik di Pengadilan Tinggi Hamburg, Jerman, terhadap Center for International Policy (CIP), pendukung Mighty Earth, dan LSM Jerman, Rettet den Regenwald (Rainforest Rescue), yang mengkampanyekan mengenai deforestasi Korindo di Papua.

Kenertec menuntut agar Rettet den Regenwald e.V. dan mitranya Mighty Earth mencabut pernyataan mengenai penggunaan buldoser dan api untuk menebang hutan hujan dan tidak mengulangi pernyataan seperti itu di masa datang.

Hakim Pengadilan Hamburg, Jerman (21 Februari 2023) menyatakan bahwa perusahaan PT Kenertec Power Systems milik Korindo  tidak dapat menuntut. Penggugat akhirnya oleh karena perbandingan hukum yang disarankan pengadilan telah mencabut semua tuntutan dan membayar tiga perempat biaya pengadilan. Baca Siaran Pers: Rettet den Regenwald

Gugatan PT Kenertec Power Systems kepada pembela lingkungan jelas dimaksudkan untuk membungkam kampanye masyarakat sipil untuk melindungi hutan hujan, di Provinsi Papua, Indonesia, yang terancam oleh operasi kelapa sawit Korindo yang ekstensif.

Gugatan SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation) dirancang untuk membungkam dan mengintimidasi kelompok masyarakat sipil serta mencegah mereka menyampaikan pernyataan, atau konsekuensinya mendapat ancaman denda 250.000 Euro atau menghadapi hukuman penjara. Baca: Siaran Pers – Gugatan Korindo untuk Membungkam Organisasi Masyarakat Sipil

Rettet den Regenwald e.V. setelah menerima gugatan tersebut telah ikut mengorganisir gerakan di seluruh Eropa menentang tuntutan intimidasi dan termasuk salah satu anggota awal aliansi di seluruh Eropa yang menentang SLAPP yang disebut CASE. Aliansi ini pada tahun 2021 telah memberikan penghargaan buruk kepada Korindo sebagai „International bully of the year“.

Petisi Lindungi demokrasi sekarang – hentikan gugatan intimidasi oleh Rettet den Regenwald e.V. dan Umweltinstitut München e.V. telah ditanda tangani oleh 216.620 orang. Di dunia internasional, gugatan intimidasi tersebut menimbulkan gelombang solidaritas. Lebih dari 90 organisasi lingkungan dan hak asasi manusia dari Jerman, Eropa, Amerika Latin, Afrika dan Asia bersolidaritas dengan Rettet den Regenwald e.V.. Dalam sebuah deklarasi: “Siapa yang mengugat aktivis dan organisasi yang bekerja demi keadilan bagi masyarakat dan alam, berarti menyerang kita semua!”.

Ank, Feb 2023

Februari 23, 2023 0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Press Release

CABUT IZIN DAN HENTIKAN AKIVITAS PERUSAHAAN KELAPA SAWIT PT PNM

by Admin Pusaka September 9, 2022
written by Admin Pusaka
September 9, 2022 0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Berita

Koalisi OMS Menolak Skema Sertifikasi dipromosikan dalam Peraturan Anti Deforestasi Uni Eropa

by Amelia Juni 5, 2022
written by Amelia

Koalisi organisasi masyarakat sipil (OMS)  dari berbagai negara menolak skema sertifikasi dimasukkan dalam kebijakan Uni Europa tentang Peraturan Anti-Deforestasi.  Setelah analisis cermat terhadap rancangan undang-undang, bukti yang tersedia, dan pengalaman langsung kami dengan efek skema sertifikasi kedelai, kelapa sawit, dan kayu di lapangan, kami menemukan 10 argumen mengapa sertifikasi tidak boleh dipromosikan di UE anti deforestasi peraturan.

Koalisi OMS meminta regulasi yang lebih kuat, mempertahankan sistem uji tuntas wajib yang mengharuskan perusahaan untuk melacak produk dalam rantai pasokan mereka kembali ke titik asalnya. Produk harus bebas deforestasi dan sesuai dengan hukum negara produksi, terkait undang-undang ketenagakerjaan, lingkungan dan Hak Asasi Manusia yang berlaku di negara tersebut, dan instrumen internasional.

Baca: Pernyataan Koalisi disini

Juni 5, 2022 0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Publikasi

Surat Pernyataan Bersama Koalisi

by Admin Pusaka Mei 14, 2022
written by Admin Pusaka
Mei 14, 2022 0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Laporan

Catahu Pusaka 2020: Tak Surut Meski Pandemi

by Admin Pusaka Februari 12, 2022
written by Admin Pusaka
Februari 12, 2022 0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Berita

Food Estate Papua Ancaman Terhadap Hutan Papua

by Admin Pusaka November 7, 2021
written by Admin Pusaka

Tanah Papua menjadi salah satu sasaran program pangan nasional yang disebut Food Estate,  yakni program usaha pangan yang terintegrasi mencakup usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, maupun usaha industri pada sebuah Kawasan dalam skala luas.

Pemerintah telah merencanakan lahan program Food Estate (FE) di Papua terletak di Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Yahukimo, dengan total luas 2.684,680,68 hektar.

Konversi kawasan hutan untuk lahan proyek FE Papua dalam skala luas ratusan ribu hingga lebih dari 1 (satu) juta hektar dikhawatirkan akan mengancam kehilangan hutan dan kerusakan hutan dalam skala luas. Disisi lain, proyek FE Papua diduga melindungi kepentingan ekspansi usaha investor. Lihat: FE Papua Mengancam Penggundulan Hutan Skala Masif

Diperkirakan lokasi FE Papua berada di Kawasan Hutan Lindung seluas 243.379,46 hektar, ini mengancam kehilangan dan kerusakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi-fungsi ekologi, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah.

Proyek pengembangan usaha pangan ini akan mengurangi luas kawasan hutan Papua sekitar 9,1 % dan berkurang menjadi sebesar 26.894.141,32 hektar, sehingga luas kawasan hutan menjadi 81,19 %.

Kebijakan dan proyek Food Estate di Papua mengabaikan komitmen dan kebijakan pemerintah daerah dan masyarakat Papua tentang Visi 2100 dan mempertahankan kawasan hutan seluas 90 % dari seluruh wilayah Papua, bertentangan dengan pola ruang dan strategi pembangunan berkelanjutan Papua. Lihat: FE Papua Abai Komitmen Pembangunan Berkelanjutan

Publik mengkritisi dan menolak proyek FE Papua. Pembangunan yang tidak berpihak kepada masyarakat adat dan merusak lingkungan.

Ank, Nov 2021

November 7, 2021 0 comment
0 FacebookTwitterEmail

Recent Posts

  • Seruan Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia untuk COP 28 Dubai
  • Siapa Diuntungkan Proyek Strategis Nasional Papua
  • Suku Awyu Ajukan Banding atas Gugatan Perubahan Iklim ke Pengadilan Tinggi TUN Manado
  • Kami akan banding karena ini menyangkut hak-hak masyarakat adat Papua yang diabaikan
  • Surat Terbuka untuk Majelis Hakim PTUN Jayapura

Recent Comments

Tidak ada komentar untuk ditampilkan.
Yayasan Pusaka
  • Tentang Kami
  • Privacy Policy
Publikasi
  • Berita
  • Aktifitas
  • Publikasi
  • Galeri
Sosial Media
  • Youtube
  • Twitter
  • Instagram
  • Facebook
Logo