Tanah Papua dirundung dukacita mendalam, peristiwa kekerasan berulang dan warga sipil menjadi korban hingga kematian. Sepanjang September hingga Oktober 2021, terjadi kekerasan, penangkapan dan pengungsian penduduk di Maybrat, Teluk Bintuni, Intan Jaya, Kiwiriok, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan sebagainya. Konflik berkepanjangan dan kekerasan bersenjata terjadi lebih 58 tahun di Tanah Papua.
Gereja tidak boleh diam ketika berhadapan dengan kenyataan di mana ada penderitaan dan penindasan, di mana terjadi praktik ketidakadilan dan perampasan atas hak-hak dasar masyarakat terutama, kaum yang lemah. Tugas Gereja adalah harus bersuara untuk mereka yang tak bersuara (the voice of the voiceless) danharus menjadi promotor keadilan, kebenaran, dan kedamaian.
Situasi tersebut membuat Pastor Katolik se Papua menyampaikan seruan moral yang menggugah melalui Jumpa Pers (11/11/2021). Para pemimpin Gereja harus lebih proaktif terlibat memperjuangkan keadilan, kebenaran dan kedamaian; bukan diam membisu dan menghindari persoalan hidup umatnya, mencari kenyamanan diri di balik tembok gedung Keuskupan, Pastoran, dan Biara.
Bahwa Tanah Papua bukanlah tanah kosong. Di tanah ini, telah ada dan sedang hidup manusia berkulit hitam dan berambut keriting, etnis Melanesia dan berbagai etnis serta ras lainnya. Tanah Papua merupakan milik Orang Asli Papua sejak zaman leluhur sebelum digabung/bergabung dengan negara Indonesia.
“Tugas negara mestinya mencerminkan apa yang diajarkan, yakni melindungi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mensejahterakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia melalui pembangunan yang merata, menciptakan keadilan dan perdamaian abadi bagi seluruh rakyat Indonesia, dan melindungi unsur-unsur masyarakat Indonesia terhadap gangguan dari dalam maupun dari luar. Namun kenyataan berbicara lain”, ungkap Pastor John Bunai Pr, juru bicara Pastor Katolik se Papua .
Pastor se Tanah Papua melalui keterangan pers meminta antara lain kepada para Duta Besar negara-negara sahabat dan Pemerintah negara Republik Indonesia adalah mendesak semua kubu yang berperang, yaitu TNI/POLRI dan TPN/OPM agar segera mengadakan gencatan senjata/jeda kemanusiaan; mendorong Pemerintah RI agar segera pula membuka ruang dialog dengan orang Papua, dalam hal ini dengan ULMWP (dan JDP/melalui JDP). Mendukung diundangnya Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, supaya dapat melihat dan mendengar sendiri bagaimana kondisi HAM yang sebenarnya di Papua.
Selengkapnya baca: Seruan Para Pastor se-Papua 2021
Pastor John Bunai, Pr, mengatakan dialog adalah langkah dan cara yang sangat bermartabat, menuju pemecahan masalah/konflik di Tanah Papua secara beradab.
Ank, Nov 2021