#Diskriminasi

Kami menyatakan keprihatinan atas situasi di Papua menyusul proses pemakaman Lukas Enembe. Jika dibiarkan, maka situasi saat ini bisa mengarah pada siklus kekerasan dan konflik yang tidak berujung.

Kami mengecam segala bentuk kekerasan oleh siapa pun, baik oleh aparat keamanan maupun warga, apalagi telah menimbulkan korban jiwa, luka-luka dan kerusakan fasilitas umum. Kami menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan mencegah situasi memburuk.

Kami mendesak aparat keamanan untuk mengedepankan dialog dan menghindari penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan eksesif menanggapi situasi saat ini. Prosesi pemakaman jenazah Lukas Enembe melalui arak-arakan massa adalah sebuah ekspresi penghormatan masyarakat Papua terhadap salah seorang tokoh pemimpin Papua.

Dinamika Papua saat ini tidak terlepas dari tingginya tingkat ketidakpercayaan berbagai komponen masyarakat di Papua terhadap pemerintah pusat. Telah banyak kritik terkait pengabaian suara masyarakat Papua dalam berbagai proses pemerintahan dan kebijakan pembangunan di sana, termasuk dalam hal pembentukan daerah otonomi baru maupun pembukaan tambang dan bisnis ekstraktif skala besar.

Pemerintah Indonesia terus mengecewakan masyarakat Papua karena tidak serius menangani pelanggaran HAM berat di tingkat nasional dan juga di Papua secara benar dan adil, sebagaimana yang pernah ada di Intan Jaya, Wasior, hingga Wamena. Selain itu, masih digunakannya pasal makar untuk memberangus kebebasan, kekerasan aparat keamanan, dan eksekusi di luar hukum turut menambah daftar kekecewaan orang Papua terhadap pemerintah pusat.

Situasi yang tengah terjadi saat ini tidak dapat dilihat sebagai insiden konflik yang hanya meletup sekali, terlepas dari berbagai peristiwa yang telah terjadi di tanah Papua.

Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk berkomitmen menyelesaikan situasi di Papua saat ini dengan mengedepankan solusi yang bermartabat dan damai bagi masyarakat Papua. Perdamaian di tanah Papua perlu dihadirkan hadir bersamaan dengan keadilan.

TTD

[Seruan Tokoh dan Organisasi Masyarakat Sipil]

Tokoh-tokoh Bangsa:

Dr. (H.C). Hj. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid

⁠Prof. Dr. Franz Magnis Suseno SJ

Drs. Marzuki Darusman, S.H.

⁠Alissa Wahid, Ketua, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

⁠Pdt. Gomar Gultom, Ketua Umum, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia

⁠Prof. Dr. H.Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum, PP Muhammadiyah

⁠Mgr. Siprianus Hormat, KKP-PMP, Konferensi Waligereja Indonesia

Organisasi Pendukung Seruan:

Amnesty Internasional
SKPKC Fransiskan Papua
Greenpeace Indonesia
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)
LBH Papua
KontraS Tanah Papua
Satya Bumi
Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
Foker LSM Papua
PAHAM Papua
Public Virtue Research Institute
Human Rights Watch
Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia ( Elsham ) Papua.
Yayasan keadilan dan keutuhan Manusia Papua
SKPKC-OSA Papua
Yayasan Konsultasi Independen Rakyat Papua (KIPRa)
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
LBH Kaki Abu

Kontak Media:

Usman Hamid – 0811812149

Jacky Manuputty – 0821 25924466

Alissa Wahid – 0812 26272829

Konstitusi UUD 1945, Pasal 28 E dan Pasal 28 F, secara tersurat dan tersirat menjelaskan hak bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak untuk mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi.

Praktiknya, penghormatan dan perlindungan atas hak dasar atas kebebasan berekspresi ini seringkali dilanggar, diabaikan dan digembosi oleh penguasa pemerintah dan aparatus keamanan negara. Masyarakat sipil dan aktivis pergerakan sosial yang mengekspresikan dan menyuarakan suara kritis dan aksi damai untuk menyoroti kekuasaan, mengungkap ketidakadilan dan kebenaran, dipaksa diam, disiksa, dan bahkan dipenjarakan, dengan berbagai alasan, diskriminasi dan legitimasi aturan hukum.

Di Tanah Papua, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) mendokumentasikan peristiwa pelanggaran HAM berbasis pada peristiwa sepanjang tahun 2022 yang kami laporkan dalam publikasi “Dong Penjarakan Tong Pu Suara dan Pikiran”. Kami menemukan 26 kasus yang diduga melanggar hak atas kebebasan berekspresi yang terjadi meluas di berbagai daerah di Papua, Jayapura, Nabire, Merauke, Wamena, Jayawijaya, Manokwari, Kaimana dan Sorong.

Baca Laporan Pemantauan HAM PUSAKA 2022, Final

Aksi protes terhadap kebijakan Otonomi Khusus Papua dan pembentukan Daerah Otonomi Baru, dan menyuarakan ketidakadilan, dihadapi dengan pembubaran, kekerasan, penangkapan dan kriminalisasi, yang melibatkan aparat keamanan negara Polri TNI dengan bertindak represif dan melanggar konstitusi hukum, yakni UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia ; UU Nomor 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ; UU Nomor 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ; Peraturan Kapolri Nomor 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalm Tindakan Kepolisian. Dalam kasus ini terdapat tiga korban meninggal dan 72 orang luka-luka, 361 orang ditangkap sewenang-wenang, 26 orang ditangkap dan menjalani proses hukum, diantaranya 18 orang dikenakan pasal makar dengan ancaman penjara seumur hidup.

“Pelanggaran HAM, hak atas kebebasan berekspresi paling serius dan berulang-ulang terjadi di Papua pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penggembosan dan pemenjaraan terhadap hak kebebasan berekspresi akan beresiko merampas hak hidup, tidak demokratis, penguasa menjadi paling benar”, jelas Franky Samperante, Direktur Pusaka.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi dan memajukan HAM. Presiden Jokowi berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM dan Dialog Damai. Jauh Panggang Dari Api, praktiknya pelanggaran HAM di Papua masih terus terjadi. Pendekatan keamanan dan operasi militer dalam penanganan konflik bersenjata saat ini menimbulkan hilangnya hak hidup, hak atas rasa aman damai, hak atas kesejahteraan ekonomi.

Pusaka berpendapat dan meminta pemerintah dan aparat keamanan negara untuk menghormati dan melindungi hak untuk berkumpul dan mengemukakan pendapat secara damai, orang-orang yang menyuarakan hak menentukan nasib sendiri, hak sipil politik, hak sosial ekonomi dan budaya, dan/atau menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan pemerintah nasional di Papua.

Pemerintah segera mengevaluasi kebijakan pendekatan keamanan dan penggunaan taktik brutal TNI Polri dalam penanganan dan pengendalian aksi protes, melakukan penegakan hukum atas dugaan pelanggaran HAM dan memulihkan hak-hak korban; dan melakukan Dialog Damai yang efektif.

Jakarta, 03 Mei 2023

Kontak Person:

Franky Samperante: +62 813 1728 6019

Ambrosius Mulait: +62 812-8580-4545

#Diskriminasi

Hentikan Siklus Kekerasan di Tanah Papua

Dong Penjarakan Tong Pu Suara dan Pikiran

Siaran Pers : Dong Penjarakan Tong Pu Suara dan Pikiran