Pemerintah Jangan Tunda Berikan Sanksi Kejahatan Freeport

2018-05-04T12:10:13+07:00

(Jakarta 4 Mei 2018) Dalam beberapa pemberitaan disebutkan bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang melakukan pembahasan tentang metode pembuangan tailing Freeport, dimana KLHK mendesak Freeport menahan  95% tailing harus

Pemerintah Jangan Tunda Berikan Sanksi Kejahatan Freeport2018-05-04T12:10:13+07:00

Perundingan Freeport: Abai terhadap Pembuangan Limbah Tambang yang Membahayakan Masyarakat dan Lingkungan di Pesisir Mimika

2018-03-13T14:04:54+07:00

Jakarta (12 Maret 2018)  Pemerintah Indonesia dan perusahaan Freeport McMoran sedang dalam proses perundingan untuk pelaksanaan Undang-undang Mineral dan Batu bara, diantaranya adalah tentang divestasi saham, pembangunan smelter dan kelanjutan

Perundingan Freeport: Abai terhadap Pembuangan Limbah Tambang yang Membahayakan Masyarakat dan Lingkungan di Pesisir Mimika2018-03-13T14:04:54+07:00

Cabut Ijin Industri Ekstraktif yang Melanggar HAM dan Merugikan Hak Hidup Masyarakat Adat Papua

2017-11-23T22:55:48+07:00

Waena, Jayapura (23 November 2017). Pemerintah menyebutkan tanah Papua sebagai “last feature” bagi investasi industri ekstraktif pertambangan, pembalakan kayu dan perkebunan skala luas. Pemerintah menerbitkan kebijakan dan kemudahan pemberian ijin

Cabut Ijin Industri Ekstraktif yang Melanggar HAM dan Merugikan Hak Hidup Masyarakat Adat Papua2017-11-23T22:55:48+07:00

Masyarakat Adat dan Mahasiswa Papua Menuntut Freeport Ditutup

2017-03-24T11:52:04+07:00

Polemik keberadaan PT. Freeport indonesia (PTFI) dan ijin perpanjangan bisnis ekstraktif tambang mineral PTFI di Papua, semakin jauh dari aspirasi rakyat Papua. Pemerintah cenderung kompromi menginginkan divestasi saham 51 persen

Masyarakat Adat dan Mahasiswa Papua Menuntut Freeport Ditutup2017-03-24T11:52:04+07:00

Membicarakan Kamoro, Melampaui Freeport

2020-11-24T17:35:26+07:00

Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia di tahun 2010, tercatat ada 445 suku di West Papua -nama resmi yang digunakan oleh perwakilan politik rakyat Papua, yang

Membicarakan Kamoro, Melampaui Freeport2020-11-24T17:35:26+07:00
Go to Top