Laporan Yayasan Pusaka, SKP KAME dan Walhi Papua, penggusuran hutan keramat Yawontop. Laporan Lengkap disini: Laporan - Penggusuran Tempat Keramat - PT. BIA, Jan 2020- kecil
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan mengancam hilangnya kedaulatan dan hak-hak masyarakat adat atas tanah. Hal ini dinyatakan oleh perwakilan masyarakat adat dan pimpinan organisasi masyarakat sipil untuk perjuangan hak masyarakat adat,
Surat Pernyataan Menolak RUU Pertanahan - 24 September 2019
Anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan percepatan pengakuan hutan adat masih sangat minim. Demikian pula, pemahaman stakeholder terhadap hutan adat masih sangat beragam dan terbatas, sehingga proses dan legalisasi
Kita seringkali mendengar keluhan masyarakat dan aktifis tentang kerumitan birokrasi dan pembatasan akses memperoleh informasi dokumen ijin-ijin dan perjanjian yang diterbitkan pemerintah dan dimiliki perusahaan terkait hak perolehan, pengelolaan dan
