Perkara Api di Lahan Perkebunan

2020-11-30T12:26:17+07:00

Kobaran api menyala di lahan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan PT. Kalimantan Lestari Mandiri (KLM), Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Lalu kebakaran meluas hingga ke kawasan hutan dan

Perkara Api di Lahan Perkebunan2020-11-30T12:26:17+07:00

Apresiasi Kebijakan Bupati Sorong terkait Pencabutan Izin Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mega Mustika Plantation

2020-11-30T12:33:27+07:00

Bupati Sorong, Dr. Johny Kamuru, S.H, M.Si, menerbitkan Surat Keputusan tentang pencabutan izin perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Mega Mustika Plantation, yang beroperasi di wilayah adat Suku Moi di Kalaben,

Apresiasi Kebijakan Bupati Sorong terkait Pencabutan Izin Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mega Mustika Plantation2020-11-30T12:33:27+07:00

Ratusan Pimpinan Organisasi Mengirimkan Surat Terbuka Kepada Presiden RI dan Presiden Dewan Uni Eropa: Menyikapi Dampak Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

2018-05-27T20:25:55+07:00

Berkaitan dengan keputusan Uni Eropa yang saat ini sedang dalam proses untuk meninjau kembali proposal Renewleble Energy Directif (RED) yang akan menghentikan pengunaan bahan liquid palm oil untuk bio diesel

Ratusan Pimpinan Organisasi Mengirimkan Surat Terbuka Kepada Presiden RI dan Presiden Dewan Uni Eropa: Menyikapi Dampak Usaha Perkebunan Kelapa Sawit2018-05-27T20:25:55+07:00

Surat Terbuka Kepada Presiden RI, Presiden Dewan Uni Eropa dan Pemimpin Negara Anggota Uni Eropa: Menyikapi Dampak Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

2020-11-24T17:26:28+07:00

Surat Terbuka Kepada Presiden RI, Presiden Dewan Uni Eropa dan Pemimpin Negara Anggota Uni Eropa: Menyikapi Dampak Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Lengkapnya baca disini: Final - Surat Terbuka Kepada Presiden dan

Surat Terbuka Kepada Presiden RI, Presiden Dewan Uni Eropa dan Pemimpin Negara Anggota Uni Eropa: Menyikapi Dampak Usaha Perkebunan Kelapa Sawit2020-11-24T17:26:28+07:00

RUU Perkelapasawitan untuk Kepentingan Segelintir Orang Kaya

2020-11-24T17:33:32+07:00

Setelah sempat dicoret dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan kembali masuk dalam daftar Prolegnas. Anggota DPR RI, Daniel Johan, menjelaskan ada tiga alasan RUU ini diterima kembali yakni 

RUU Perkelapasawitan untuk Kepentingan Segelintir Orang Kaya2020-11-24T17:33:32+07:00
Go to Top