Pada jaman pendudukan dan perbudakan dimana kelompok pemenang menguasai daerah kekuasaan yang dikuasai oleh kelompok yang kalah, prilaku semacam itu masih menjadi cara dalam pengambilan kebijakan pada organisasi bernama negara.
Jambi, 19 Desember 2014-Sebuah laporan baru dari Forest Peoples Programme dan mitra-mitra LSM Indonesia mengungkapkan sejumlah konflik sosial yang belum tuntas di sektor hutan tanaman industri milik sebuah perusahaan Indonesia
Oleh: Yusdiyanto MEMBACA tulisan Bapak F.X. Sumarja, Quo Vadis Pertanahan, yang dimuat Lampost edisi 24 September 2014, mengulik penulis untuk turut menuangkan opini akan dibawa ke mana land reform agararia,
Jakarta, 21 Mei 2014. Pemimpin baru Indonesia harus memiliki komitmen yang lebih kuat untuk menyelamatkan hutan dan gambut serta menjamin hak dan ruang kelola masyarakat adat dan lokal. Hal ini
Presiden RI, Soesilo Bambang Yodhoyono (SBY), mengeluarkan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam dan Lahan Gambut, yang diterbitkan
