• Rahmat datuk Sumarajo melaporkan Sekdes Sumpu, Kasdimun dan Adis beserta Perambah HPT lainya ke Dishut Provinsi Riau Belum Lama Ini.

UU P3H Berantas Korporasi Hutan Bukan Kriminalisasi Orang Asli

2014-11-17T00:32:22+07:00

JAKARTA-Koalisi Anti Mafia Hutan mengajukan uji materi atas Undang-undang Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Alasannya, UU itu tidak sesuai dengan semangat untuk menjerat korporasi yang melakukan alih fungsi kawasan hutan.

UU P3H Berantas Korporasi Hutan Bukan Kriminalisasi Orang Asli2014-11-17T00:32:22+07:00

Korporasi Memonopoli Penguasaan Hutan di Papua Barat

2014-09-26T08:22:42+07:00

Pada 2013, Pemerintah Provinsi Papua Barat menerbitkan Perda Provinsi Papua Barat Nomor 4 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Papua Barat, substansi RTRWP Papua Barat tersebut mengusulkan

Korporasi Memonopoli Penguasaan Hutan di Papua Barat2014-09-26T08:22:42+07:00
Go to Top