• Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur menggagalkan pengiriman dan transaksi jual beli biji plastik (Polypropylene) impor ilegal. Tudji/VIVAnews (Tudji Martudji )

Komnas HAM: 91783 Nomor Pengaduan Masyarakat Adat Yerisiam Terkait Perusahaan Sawit dan Pengelolaan Kayu

2015-04-06T14:52:06+07:00

Sehubungan dengan aktivitas perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Nabire Baru dan PT. Sariwarna Adi Perkasa, yang dalam praktik penguasaan dan perolehan lahan dilakukan dengan cara-cara tidak adil dan menyimpang, merampas

Komnas HAM: 91783 Nomor Pengaduan Masyarakat Adat Yerisiam Terkait Perusahaan Sawit dan Pengelolaan Kayu2015-04-06T14:52:06+07:00

Hak Hutan Masyarakat Adat Dipetakan

2015-04-02T13:03:45+07:00

Pemerintah akan memetakan hak tanah masyarakat adat bersama kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Pemetaan tersebut untuk menyinergikan upaya pengelolaan hutan. “Dengan adanya pemetaan, hak-hak wilayah adat akan jelas dan akan didorong

Hak Hutan Masyarakat Adat Dipetakan2015-04-02T13:03:45+07:00
  • Harian Cetak Salam Papua (SAPA) Edisi 24 Maret 2015

Masyarakat Kamoro Pasang Sasi Tolak Smelter

2015-03-25T12:50:38+07:00

Timika, Jubi–Dewan Pimpinan Adat (DPA) Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) bersama masyarakat Kamoro yang terdiri dari 10 Kampung di Pesisir Mimika, akan melakukan upacara Sasi atau yang berarti suatu

Masyarakat Kamoro Pasang Sasi Tolak Smelter2015-03-25T12:50:38+07:00
  • Aceh Utara google map, dibuat pada maret 2015

Masyarakat Adat Tolak Perpanjangan Landasan Bandara Manokwari

2015-03-17T13:43:42+07:00

MANOKWARI, KOMPAS.com-Masyarakat adat pemilik hak ulayat tanah Bandara Rendani Manokwari, Papua Barat, menolak rencana Pemerintah Daerah setempat memperpanjang landasan pacu sepanjang 500 meter ke bagian barat bandara. "Masyarakat pemilik ulayat

Masyarakat Adat Tolak Perpanjangan Landasan Bandara Manokwari2015-03-17T13:43:42+07:00
Go to Top