• Dewan Lingkungan Masyarakat Adat di Tanah Papua

Studi Kasus: PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI DESA COLOL KECAMATAN POCORANAKA TIMUR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

2014-11-07T09:07:03+07:00

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI DESA COLOL KECAMATAN POCORANAKA TIMUR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR (STUDI KASUS)

Studi Kasus: PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI DESA COLOL KECAMATAN POCORANAKA TIMUR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR2014-11-07T09:07:03+07:00
  • Dialog Masyarakat Adat Waropen dengan pemerintah daerah dan DPRD Waropen

DPRD Waropen Menetapkan Perda Prolegda untuk Rancangan Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat

2014-07-14T11:56:39+07:00

Urfas, 6 Desember 2012 Ketua DPRD Waropen, Penehas Hugo Tebay, STh, mengungkapkan Rancangan Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat yang diusulkan oleh DAD (Dewan Adat Daerah) Waropen, sudah diagendakan

DPRD Waropen Menetapkan Perda Prolegda untuk Rancangan Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat2014-07-14T11:56:39+07:00

Mendesak Perdasus tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Orang Papua dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wondama

2014-07-14T12:02:05+07:00

Wasior, 26 November 2012 Puluhan perwakilan masyarakat dari berbagai kampung di wilayah Kabupaten Teluk Wondama yang bertemu dalam Musyawarah Wondama, di Kampung Rado, pada 24 November 2012, sepakat dan merekomendasikan

Mendesak Perdasus tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Orang Papua dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wondama2014-07-14T12:02:05+07:00
Go to Top