Korporasi Memonopoli Penguasaan Hutan di Papua Barat

2014-09-26T08:22:42+07:00

Pada 2013, Pemerintah Provinsi Papua Barat menerbitkan Perda Provinsi Papua Barat Nomor 4 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Papua Barat, substansi RTRWP Papua Barat tersebut mengusulkan

Korporasi Memonopoli Penguasaan Hutan di Papua Barat2014-09-26T08:22:42+07:00

Mandat Konstitusi: Reformasi Kebijakan Penguasaan Tanah dan Hutan

2014-07-20T15:13:47+07:00

Pembangunan kehutanan di Indonesia sarat konflik tenurial dan kepentingan ekonomi, terjadi ketimpangan penguasaan lahan dan ketidak adilan yang memicu konflik, yang melibatkan masyarakat, korporasi dan pemerintah.  Karenanya kita memerlukan perubahan

Mandat Konstitusi: Reformasi Kebijakan Penguasaan Tanah dan Hutan2014-07-20T15:13:47+07:00

Ketimpangan Penguasaan Lahan Menjadi Persoalan

2014-07-20T15:42:08+07:00

Jum'at, 06 Januari 2012 KONFLIK AGRARIA (2-HABIS) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, biasa disebut UUPA, tidak membenarkan penguasaan tanah yang melampaui batas. Pengaturan batas minimum

Ketimpangan Penguasaan Lahan Menjadi Persoalan2014-07-20T15:42:08+07:00
Go to Top