Pertegas Kewenangan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

2016-02-15T07:55:50+07:00

Siaran Pers, Jakarta–11 Februari 2016. Diberlakukannya UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat menyebabkan beberapa ketidakpastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam, sehubungan dengan bagaimana pembagian kewenangan fungsi dalam hukum