#PTUNJayapura

Dalam penanganan perkara lingkungan hidup hakim diharuskan untuk berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni Prinsip Substansi Hukum Lingkungan, Prinsip Pencegahan Bahaya Lingkungan (Prevention of Harm), dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development); prinsip pemberdayaan masyarakat, pengakuan terhadap daya dukung dan keberlanjutan ekosistem dan yang tidak kalah penting adalah pengakuan atas hak masyarakat adat. Di samping itu, Prinsip Keadilan termasuk di dalamnya Prinsip Keadilan Antar-Generasi (Intergenerational Equity) juga merupakan prinsip yang relevan untuk dipertimbangkan karena perkara in casu berkaitan dengan perubahan iklim yang berdampak besar bagi generasi mendatang.

Pendapat ini disampaikan akademisi Universitas Gadjah Mada dan ahli hukum lingkungan hidup,  I Gusti Agung Made (Igam) Wardana, S.H., LL.M., Ph.D. Igam dalam pendapat hukum atas Gugatan Lingkungan Hidup yang diperkarakan pemimpin masyarakat adat Awyu, Hendrikus Woro, berpendapat dalam perkara lingkungan, hakim juga dituntut untuk melakukan aktivisme yudisial (judicial activism) dengan melakukan penafsiran progresif atas aturan hukum yang mengedepankan kepentingan lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat sesuai doktrin in dubio pro natura.

Prinsip Substansi Hukum Lingkungan  belum menjadi pertimbangan majelis hakim PTUN Jayapura dałam Gugatan Lingkungan Hidup yang diperkarakan pemimpin Suku Awyu, Hendrikus Woro.

Kamis (02/11/2023), sidang Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, yang  dipimpin Merna Cinthia, S.H., M.H., telah membuat putusan yang menolak gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim terhadap Pemerintah Provinsi Papua atas penerbitan izin kelayakan lingkungan hidup perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Indo Asiana Lestari. Putusan hakim tersebut menjadi kabar buruk dan kemunduran bagi perlindungan lingkungan hidup dan masyarakat adat Awyu yang sedang berjuang mempertahankan hutan adat mereka dari ancaman penggundulan hutan oleh perusahaan kelapa sawit.

Hakim menyatakan tidak dapat mempertimbangkan prosedur penerbitan Amdal karena bukan bagian dari obyek sengketa dalam perkara ini, yakni SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Papua tentang izin kelayakan lingkungan hidup untuk PT IAL. Padahal, Amdal jelas merupakan lampiran dan dasar penerbitan obyek sengketa. Hal ini disampaikan Tim Advokasi Selamatkan Hutan Papua dalam siaran pers.

Baca disini Salinan_putusan_6_G_LH_2023_PTUN_JPR, Gugatan Lingkungan Suku Awyu, 021123

“Kami menilai hakim keliru mempertimbangkan telah terjadi partisipasi bermakna hanya menggunakan sebuah surat dukungan investasi dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Boven Digoel. LMA adalah lembaga yang tidak jelas status hukum dan kedudukannya dalam tatanan adat, mereka tidak merepresentasikan masyarakat adat Awyu dan marga Woro, dan juga tidak punya hak untuk menyetujui pelepasan hutan milik masyarakat adat. Ini mengabaikan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (free, prior, and informed consent) langsung dari masyarakat terdampak,” kata Tigor Hutapea, anggota tim kuasa hukum suku Awyu.

Majelis hakim gagal memahami kasus ini sebagai gugatan lingkungan dan perubahan iklim, serta gagal memahami penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

“Ini putusan yang janggal, hakim bukan saja tidak berpihak kepada masyarakat adat dan lingkungan, tapi juga seperti mengabaikan banyaknya fakta-fakta persidangan,” kata Sekar Banjaran Aji, anggota tim kuasa hukum.

Pejuang Lingkungan Hidup dari suku Awyu,  Hendrikus Woro, yang mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura merasa kecewa dan sedih atas putusan majelis hakim yang tidak adil. Namun begitu Hendrikus bertekad tidak akan mundur memperjuangkan tanah dan lingkungan hidup.

“Kami akan banding karena ini menyangkut hak-hak masyarakat adat Papua yang telah diabaikan dan dilanggar. Kami juga akan melakukan upaya-upaya hukum untuk mengevaluasi sikap hakim dalam memutus perkara ini. Meski satu dari tiga majelis hakim memiliki sertifikasi hakim lingkungan, ternyata pertimbangan putusan tidak sesuai prinsip hukum lingkungan. Ini misalnya terlihat dalam sikap hakim yang tidak mempertimbangkan substansi amdal yang bermasalah dan menolak permintaan kami untuk pemeriksaan lapangan,” tegas Emanuel Gobay, anggota tim kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua.

Ank, Nov 23

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia. Namun negara seringkali abai dan lalai dalam menjamin dan memenuhi hak konstitutional tersebut. Meskipun sudah ada kesepakatan untuk menjalankan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan, namun pemerintah mengembangkan proyek pembangunan dengan label ‘proyek strategis nasional’ dan pemberian izin eksploitasi sumber daya alam dilakukan tanpa memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung, dan keberlanjutan lingkungan hidup dan mahluk hidup. Keputusan politik ekonomi dan kepentingan akumulasi kapital seringkali didahulukan dibandingkan mempertimbangkan etika sosial dan lingkungan.

Pemerintah mempunyai mekanisme Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)  untuk mencegah dampak dari operasi penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam, yang direncanakan dan mempengaruhi kerusakan terhadap lingkungan hidup. AMDAL merupakan penilaian dampak positif atau negatif dari perencanaan proyek pembangunan yang melingkupi aspek lingkungan, geologi, sosial budaya dan ekonomi, bahkan hingga kesehatan.

Saksi ahli, Dr. Anton Silas Sinery,  S.Hut., MP, dalam persidangan gugatan iklim yang diajukan perwakilan suku Awyu di PTUN Jayapura (Kamis, 21/09/23), menyampaikan penilaian AMDAL terdiri dari beberapa tahap, yakni uji tahap proyek, uji konsistensi, uji relevansi dan uji kedalaman, menggunakan metode dan data ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan dan menggunakan laboratorium yang terakreditas.

“Kajian dampak lingkungan, AMDAL ini merupakan dokumen awal yang tidak boleh dilakukan bersamaan operasi produksi”, jelas Anton Sinery.

Dalam hal uji konsistensi, Anton Sinery menjelaskan dan memberikan contoh misalnya terkait lokasi proyek dan penduduk marga, maka harus disebutkan dalam dokumen kampung dan marga terdampak ini, dengan luas sekian dan dampaknya terhadap 12 marga, semua harus terbuka dan melibatkan masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan diakui sebagai salah satu prinsip utama dalam Deklarasi Rio De Janeiro hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan Tahun 1992. Asas kelima Deklarasi Rio 1992 menyebutkan partisipasi seluruh bangsa dan umat manusia dalam memusnahkan kemiskinan untuk kualitas kehidupan. Tentunya termasuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan yang baik dan sehat.

Berkaitan dengan AMDAL, keterlibatan masyarakat dilakukan sebelum penyusunan Kerangka Acuan AMDAL. Anton Sinery mengatakan pada tahap konsultasi publik seharunya pelaku usaha bersama pemerintah daerah mengumumkan kepada publik terkait rencana usaha dan mendiskusikan siapa perwakilan masyarakat adat yang akan ikut serta dalam penyusunan AMDAL dan duduk dalam sidang komisi penilai AMDAL. Masyarakat terdampak yang terlibat adalah masyarakat yang berada dalam wilayah studi areal konsesi sesuai Izin Lokasi dan masyarakat diluar izin lokasi, namun secara sosial masih mempunyai hubungan dengan lokasi konsesi.

“Penetapan wakil masyarakat diserahkan kepada masyarakat untuk menentukan siapa wakil yang menjadi Komisi AMDAL, tidak ada ketentuan, Kepala Kampung atau Bamuskam, melainkan melalui proses mufakat, yang hasilnya diserahkan ke secretariat”, jelas Anton Sinery.

Ketika ditanyakan Kuasa Hukum Penggugat, Tigor G Hutapea, S.H., bagaimana jika masyarakat pemilik lahan terdampak tapi tidak dilibatkan dalam proses AMDAL. Anton menjelaskan bahwa secara  prosedur hal itu tidak memenuhi aturan dan secara etis seharusnya tidak demikian.

“Karena kita akan menciptakan suatu konflik yang terjadi di masa datang”, ungkap Anton Sinery.

Kebebasan masyarakat dalam menyampaikan usul pendapat dan tanggapan dijunjung tinggi dalam proses AMDAL, sehingga setiap masyarakat yang memiliki kepentingan dan terdampak wajib hukumnya diberikan kesempatan menyampaikan pendapat secara bebas. Saran pendapat dapat dilakukan secara tertulis dan merekam pendapat masyarkat yang tidak bisa menulis. Semua usulan saran  harus diberikan secara bebas, tanpa intimidasi, tanpa paksaan atau ada pengaruh dari pihak manapun. Masyarakat terdampak tidak boleh diwakili dan diabaikan dengan dalil memiliki tipikal sama.

“Objek studi adalah masyarakat terdampak, jangan tanya masyarakat di kota terus mereka bilang kami, tidak bisa begitu. Metodenya kita dibatasi wilayah studi, jika ada 12 marga maka tanya 12 marga bukan satu marga mewakili 11 marga lainnya”, jelas Anton Sinery.

Saksi Ahli Anton Sinery menyarakan hal yang perlu diperhatikan dalam AMDAL, membuat penyaringan syarat administrasi penetapan izin, koordinat lokasi dan rekomendasi tata ruang, apabila tidak sesuai dapat ditolak, apakah layak secara keruangan? jika tidak sesuai, wajib hukumnya ditolak.

“Tahun 2021 – 2022, saya ditunjuk sebagai Ketua Tim Food Estate Papua, lokasinya dekat dengan lokasi (masyarakat), saya dapat sprindik dari kementerian pertahanan, tim saya ada 12 orang. Ketika konsuktasi publik pertama diterima dengan baik dan konsultasi kedua ditolak. Saya menghargai dan berhenti, kita buat berita acara (penolakan). Kemeterian Pertahanan tidak mau dan kita diganti, itu idealism kita, itu fakta. Ketika satu saja menolak maka kita tolak wajib hukumnya”, cerita Anton Sinery, yang mempunyai banyak pengalaman mulai dari konsultan AMDAL hingga penilai AMDAL.

AMDAL merupakan syarat keluar izin lingkungan sehingga bagi pelaku usaha yang tidak memiliki AMDAL, cacat hukum, harus dibatalkan. Menurut Anton Sinery izin lingkungan dan/atau perizinan berusaha dapat dibatalkan apabila ada dugaan dan bisa dibuktikan pelanggaran terkait informasi data yang digunakan terjadi pemalsuan. Jika mengandung cacat hukum dan pemalsuan, dan sebagainya, maka dihukum pidana paling lama satu tahun dan denda satu miliar sampai tiga miliar.

Ank, Okt 2023