• Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur menggagalkan pengiriman dan transaksi jual beli biji plastik (Polypropylene) impor ilegal. Tudji/VIVAnews (Tudji Martudji )

Dewan Adat Daerah Paniai Desak KOMNASHAM Bentuk Tim Ad Hoc Sesuai UU No. 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia

2015-04-06T15:34:26+07:00

Bersama ini kami sampaikan hasil verifikasi ulang mengenai Kasus Penembakan Masyarakat Sipil tgl. 8 Desember 2014 dan permohonan Masyarakat Adat Daerah Paniai. Verifikasi kronologi kejadian Pada jam 01.30 Malam.7 Desember

Dewan Adat Daerah Paniai Desak KOMNASHAM Bentuk Tim Ad Hoc Sesuai UU No. 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia2015-04-06T15:34:26+07:00

Setiap Pembahasan RUU atau UU Manapun Yang Berkaitan Dengan Sumber Daya Alam Selalu Bersentuhan Dengan Masyarakat Adat

2015-03-16T16:04:32+07:00

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo mengatakan berbagai aturan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam dinilai terkait pula dengan masyarakat adat di mana lokasi pengelolaan sumber daya alam

Setiap Pembahasan RUU atau UU Manapun Yang Berkaitan Dengan Sumber Daya Alam Selalu Bersentuhan Dengan Masyarakat Adat2015-03-16T16:04:32+07:00
  • Manggrof di wilayah adat Suku Yerisiam di pesisir utara pulau Papua, daerah ini terancam terdegradasi karena diapit oleh dua perkebunan sawit PT. Nabire Baru dan PT. Sariwana Unggul Mandiri

UU Desa Dinilai Ancam Otonomi Desa Adat di Bali

2014-09-19T11:22:18+07:00

TEMPO.CO, Denpasar-Tim Ahli Pemerintah Provinsi Bali yang mengkaji penerapan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa khawatir, pendaftaran Desa Adat sebagai desa resmi merampas otonomi Desa Adat dalam mengatur masalah

UU Desa Dinilai Ancam Otonomi Desa Adat di Bali2014-09-19T11:22:18+07:00
  • Diskusi Adv. Pergub Papua

DPR Setujui RUU Hak Cipta Jadi UU

2014-09-17T16:51:45+07:00

Keuntungan tidak saja masuk ke negara, tapi masuk ke komunitas adat Berhati-hatilah bagi pengusaha yang menjual barang-barang non original, maupun menggunakan karya seseorang tanpa seizin pemilik hak cipta demi kepentingan

DPR Setujui RUU Hak Cipta Jadi UU2014-09-17T16:51:45+07:00

14 LSM Gugat UU Pengadaan Tanah ke MK

2014-07-20T15:21:16+07:00

RMOL. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum bermasalah. Undang-undang yang disahkan DPR 16 Desember 2011 lalu itu jelas-jelas berpotensi merugikan hak-hak konstitusional rakyat

14 LSM Gugat UU Pengadaan Tanah ke MK2014-07-20T15:21:16+07:00
Go to Top