SOS Papua Mendesak Presiden Mewujudkan Pengadilan HAM Wasior Berdarah

Delapan belas tahun lalu (Juni 2011), situasi daerah Wasior (kini menjadi Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat) sangat mencekam. Gabungan aparat Polda Papua dan TNI Kodam Trikora melakukan “Operasi Tuntas Maleo” untuk mengejar pelaku yang...

Mendesak Menteri LHK Tidak Menerbitkan Izin Rencana Kerja PT. KTS

Organisasi masyarakat sipil, LP3BH di Manokwari, YALI di Jayapura, Yayasan Pusaka di Jakarta dan Pemuda Suku Mairasi, melalui siaran pers mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk tidak menerbitkan izin rencana kerja perusahaan...

Percepatan Pengakuan Hutan Adat

Pada 29 April 2019, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menetapkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.21/MENLHK/SETJEN /KUM.1/4/2019, tentang Hutan Adat dan Hutan Hak. Permen LHK P.21/2019 ini bertujuan untuk mempercepat proses-proses pengakuan hutan adat...

Gerakan Pemuda Adat Klaben: Minghiyem Nafai Eges Lhegho

Awal tahun 2019, kampung pedalaman Suku Moi meriah. Pemuda pelajar dan sanak saudara dari berbagai kota kembali pulang kampung berkumpul, silaturahmi dan sharingberbagai pengalaman di kota. Selain cerita keberhasilan dan kesenangan, kami juga merefleksikan situasi...

Pemuda Adat Klaben Menolak PT. Mega Mustika Plantation

Puluhan Pemuda Adat Klaben di Kampung Siwis, Distrik Klasou, Kabupaten Sorong, melakukan aksi penolakan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Mega Mustika Plantation. Aksi yang dilakukan adalah membentangkan poster-poster didepan rumah belajar yang baru dibangun...

Tantangan dan Aksi untuk Percepatan Pengakuan Keberadaan dan Hak Masyarakat Adat

Anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan percepatan pengakuan hutan adat masih sangat minim. Demikian pula, pemahaman stakeholder terhadap hutan adat masih sangat beragam dan terbatas, sehingga proses dan legalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat...

Surat Keberatan PT. PPM

Kamis (04/04/2019) Manager Komunikasi dan Media Engagement PT. Austindo Nusantara Jaya Tbk, Victor Tjahjadi, mengirimkan email terkait tanggapan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Permata Putera Mandiri (PPM), tentang artikel pada Pusaka.or.id (22/03/2019): Pengakuan Hendrik Gue...

Pengakuan Hendrik Gue, Menandatangani Perjanjian Dibawah Umur

Suatu hari di tahun 2011 lalu, perwakilan masyarakat Suku Iwaro di Kampung Puragi, Distrik Inanwatan, Sorong Selatan, berkumpul dirumah salah satu tokoh masyarakat, Arnold Bumere, mantan Kepala Kampung Puragi. Hari itu, orang perusahaan perkebunan kelapa...

Deforestasi dan Ancaman Konflik Agraria Meluas di Papua

Catatan Akhir Tahun 2018 Pusaka, mendokumentasikan kesenjangan antara kebijakan, komitmen dan realitas lapangan terkait tata kelola hutan dan lahan di Tanah Papua. Pusaka menemukan adanya ‘deforestasi terencana’, yakni pemerintah masih memberikan ijin konversi kawasan hutan...

HAM Papua 2018: Hak Hidup dan Hak Bebas Diabaikan

Dalam sidang UPR (Universal Periodic Reivew, 2017), pemerintah Indonesia berjanji  akan memfasilitasi dugaan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua. Pemerintah akan membawa permasalahan ini ke peradilan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Namun hingga...

Latest

PUBLIKASI