Surat Pernyataan Sikap: Mendesak Pemerintah Mereview dan Mencabut Perjanjian dan Perijinan Usaha Perkebunan dan...

(Jakarta, 16/11/2018) Sekitar 25 orang perwakilan masyarakat adat Papua dan pemimpin organisasi masyarakat dan gereja dari beberapa daerah, seperti Suku Mandobo di Boven Digoel, Suku Malind di Merauke, Jayapura, Manokwari, Suku Mpur dari Tambrauw,...

Mpur Peoples Demand PT. BAPP to Leave Mpur Community Customary Land

(Jakarta, 15th Nov, 2018). At present, indigenous communities, villages and customary forests in Papua are experiencing pressure, injustice and social tensions from development activities carried out by large scale plantation companies and commercial logging. Our...

Suku Mpur Menuntut Perusahaan PT. BAPP Segera Keluar dari Tanah Suku Mpur

(Jakarta, 15/11/2018) Saat ini, masyarakat adat, kampung dan hutan adat di Papua, sedang mengalami tekanan, ketidakadilan dan ketegangan sosial oleh karena aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan dan pengusahaan kayu komersial dalam skala...

Bisnis Gelap Merbau Papua 

Catatan Lapangan* Dini hari, udara dingin, kabut masih tebal dan matahari belum ada. Kendaraan truk bermuatan beberapa ton kayu merbau, bergerak menelusuri jalan tanah berlumpur. Kadang truk tertahan beberapa saat berkubang dalam lumpur, mesin meraung-raung...

Koalisi Mengecam Kebijakan Pemerintah atas Deforestasi Terencana di Papua

Jayapura, 23 Agustus 2018. Pemerintahan dibawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menyampaikan komitmen dan kebijakan tentang moratorium izin baru pada kawasan hutan alam dan lahan gambut, juga menyatakan penundaan ijin pelepasan...

Pseudo Legal dan Penolakan dari Kali Kao

Kita seringkali mendengar keluhan masyarakat dan aktifis tentang kerumitan birokrasi dan pembatasan akses memperoleh informasi dokumen ijin-ijin dan perjanjian yang diterbitkan pemerintah dan dimiliki perusahaan terkait hak perolehan, pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dan...

Trada Sejengkal Tanah Tra Bertuan di Tanah Papua

Siaran Pers: Koalisi Organisasi Masyarakat Pro Keadilan, HAM dan Lingkungan di Tanah Papua. Hari ini (09 Agustus 2018), kita memperingati Hari Internasional untuk Masyarakat Adat Dunia 2018. Hari ini diperingati untuk menyuarakan perlindungan dan penghormatan...

Rekomendasi Semiloka Sorong: Mendesak Perlindungan Aktivis Gereja dan Pejuang Hak Asasi Manusia di Papua

Prinsip dan gagasan pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan di Papua, bukan sesuatu yang baru. UU Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001, sudah mengatur tentang ini bahwa “Pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada...

Kebijakan Perkebunan Berkelanjutan: “Korindo Tipu Kami”

Saat ini, istilah “pembangunan berkelanjutan” telah berhasil mengkonstruksi komitmen, standar dan kebijakan korporasi dalam menjalankan misi bisnisnya pada berbagai sektor usaha. Label berkelanjutan merubah tampilan dan wajah sangar bisnis, dengan sosok rupa manis seperti...

Siaran Pers: Desakan Pengamanan Warga Sipil di Nduga Papua dan Penghentian Operasi yang Potensial...

Warga di Nduga mengalami ketakutan luar biasa hingga sebagian telah mengungsi ke hutan, lumpuhnya aktivitas perekonomian dan pendidikan. 

Latest

PUBLIKASI