Perusahaan Mau Bunuh Masyarakat

Kehadiran perusahaan seperti horor, membuat orang kampung resah, warga saling curiga dan tidak nyaman. Situasi dan perasaan ini dialami warga Kampung Selauw, Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, mereka khawatir dengan rencana perusahaan PT....

LSM Korea dan Indonesia Mengadukan Perusahaan POSCO International

Pada pertengahan Desember lalu (12/12/2019) LSM Korean Transnational Corporations Watch(KTNC Watch), Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (Indonesia), WALHI Papua (Indonesia), and SKP KAMe (Indonesia), menyampaikan pengaduan kepada National Contact Point atau Poin Kontak Nasional (NCP) untuk OECD...

HGU dan Recognitie Versus Hak Ulayat

Tanah-tanah kepunyaan masyarakat-hukum adat yang ada hak ulayat di atasnya bisa dibebani HGU (hak guna usaha). Jika pemerintah bermaksud membebaninya dengan HGU maka para pemegang hak ulayat tersebut akan diberi "recognitie" (see: pnjls umum...

Bebaskan Peladang Masyarakat Adat

AMAN Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam Siaran Pers (25 Nopember 2019) meminta agar peladang masyarakat adat dibebaskan dari hukuman sebagai penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan (Kahutla). “Mereka bukan penjahat, tetapi diperlakukan seperti penjahat lingkungan....

Operasi Perusahaan PT. Tulen Jayamas Timber Industries Dihentikan

Siaran Pers (20 Nop 2019), Yayasan Pusaka Bentala Rakyat Apresiasi Langkah Hukum Menghentikan Operasi Perusahaan PT. Tulen Jayamas Timber Industries. Pada Tanggal 05 Nopember 2019, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten...

Perusahaan PT. MRJ Milik Marimutu Sinivasan Ditolak Masyarakat Adat Wambon Tekamerop di Boven Digoel

Jumat (08 Nopember 2019), Martin Hutabarat, Direktur Utama PT. Merauke Rayon Jaya (MRJ), bertemu dengan pengurus pemerintah kampung  dan beberapa warga di Kampung Subur untuk membicarakan rencana perusahaan PT. MRJ, terkait investasi usaha hutan...
Suku Awyu dari Kali Fofi

RUU Pertanahan Mengancam Hilangnya Kedaulatan dan Hak atas Tanah Adat

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan mengancam hilangnya kedaulatan dan hak-hak masyarakat adat atas tanah. Hal ini dinyatakan oleh perwakilan masyarakat adat dan pimpinan organisasi masyarakat sipil untuk perjuangan hak masyarakat adat, keadilan dan lingkungan di...

Laporan Pusaka: Setahun Moratorium, Mendesak Negara Memulihkan Hak Masyarakat

Laporan Satu Tahun Moratorium - Sept 2019 - Final-dikompresi

Urgensi Peninjauan Kembali Perizinan dan Perjanjian Usaha Perkebunan

Penerbitan Izin Cacat Hukum Pada April 2019, Matias Anari mendapatkan salinan surat dari petugas Dinas Penanaman Modal, Perijinan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DPMPTT) Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat. Salinan surat tersebut adalah Surat Keputusan Kepala...

Attack on Land Defenders

Land and environmental defenders are people who take peaceful actions, either voluntarily or professionally, to protect land and environmental rights. They are often ordinary people who do not necessarily call themselves “defenders” (Global Witness,...

Latest

PUBLIKASI