Laporan Pusaka: Setahun Moratorium, Mendesak Negara Memulihkan Hak Masyarakat

Laporan Satu Tahun Moratorium - Sept 2019 - Final-dikompresi

Urgensi Peninjauan Kembali Perizinan dan Perjanjian Usaha Perkebunan

Penerbitan Izin Cacat Hukum Pada April 2019, Matias Anari mendapatkan salinan surat dari petugas Dinas Penanaman Modal, Perijinan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DPMPTT) Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat. Salinan surat tersebut adalah Surat Keputusan Kepala...

Attack on Land Defenders

Land and environmental defenders are people who take peaceful actions, either voluntarily or professionally, to protect land and environmental rights. They are often ordinary people who do not necessarily call themselves “defenders” (Global Witness,...

Serangan Terhadap Pembela Tanah

Pembela tanah dan lingkungan adalah orang-orang yang mengambil tindakan damai, baik secara sukarela atau professional, untuk melindungi hak-hak atas tanah dan lingkungan. Mereka seringkali orang biasa yang mungkin tidak menyebut diri sebagai pembela. (Global...

Izin Usaha Perkebunan PT. MMP Tidak Berlaku Lagi

Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Mega Mustika Plantation (MMP) belum mendapatkan izin dari pemerintah pusat (izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten...

RUU Pertanahan Jauh dari Keadilan Agraria dan Keadilan Ekologis

Panja Pertanahan Komisi II DPR RI tidak terbuka dan minim partisipasi public dalam perumusan dan pembahasan RUU Pertanahan. Hal ini disampaikan oleh Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Konferensi Pers menyikapi RUU Pertanahan di Jakarta...

Libatkan Masyarakat untuk Melestarikan Hutan Mangrove Teluk Bintuni

Hutan mangrove sering juga disebut hutan bakau, sebenarnya istilah hutan bakau kurang tepat karena bakau hanyalah nama lokal dari marga rhizophora, sementara hutan mangrove disusun dan ditumbuhi oleh banyak marga dan jenis tumbuhan lainnya. Hutan...

SOS Papua Mendesak Presiden Mewujudkan Pengadilan HAM Wasior Berdarah

Delapan belas tahun lalu (Juni 2011), situasi daerah Wasior (kini menjadi Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat) sangat mencekam. Gabungan aparat Polda Papua dan TNI Kodam Trikora melakukan “Operasi Tuntas Maleo” untuk mengejar pelaku yang...

Mendesak Menteri LHK Tidak Menerbitkan Izin Rencana Kerja PT. KTS

Organisasi masyarakat sipil, LP3BH di Manokwari, YALI di Jayapura, Yayasan Pusaka di Jakarta dan Pemuda Suku Mairasi, melalui siaran pers mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk tidak menerbitkan izin rencana kerja perusahaan...

Percepatan Pengakuan Hutan Adat

Pada 29 April 2019, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menetapkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.21/MENLHK/SETJEN /KUM.1/4/2019, tentang Hutan Adat dan Hutan Hak. Permen LHK P.21/2019 ini bertujuan untuk mempercepat proses-proses pengakuan hutan adat...

Latest

PUBLIKASI