Percepatan Pengakuan Hutan Adat

Pada 29 April 2019, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menetapkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.21/MENLHK/SETJEN /KUM.1/4/2019, tentang Hutan Adat dan Hutan Hak. Permen LHK P.21/2019 ini bertujuan untuk mempercepat proses-proses pengakuan hutan adat...

Gerakan Pemuda Adat Klaben: Minghiyem Nafai Eges Lhegho

Awal tahun 2019, kampung pedalaman Suku Moi meriah. Pemuda pelajar dan sanak saudara dari berbagai kota kembali pulang kampung berkumpul, silaturahmi dan sharingberbagai pengalaman di kota. Selain cerita keberhasilan dan kesenangan, kami juga merefleksikan situasi...

Pengakuan Hendrik Gue, Menandatangani Perjanjian Dibawah Umur

Suatu hari di tahun 2011 lalu, perwakilan masyarakat Suku Iwaro di Kampung Puragi, Distrik Inanwatan, Sorong Selatan, berkumpul dirumah salah satu tokoh masyarakat, Arnold Bumere, mantan Kepala Kampung Puragi. Hari itu, orang perusahaan perkebunan kelapa...

Nduga Attacks: Violating Civil and Political Rights and Threatening Damage to the Lorentz National...

Since the shooting incident which took place in Nduga Regency in earlyDecember 2018, joint police and military forces have been carrying out a'military operation' with the stated aim of evacuating victims and searching for...

Mendesak Pemerintah Menyelesaikan Pelanggaran HAM dan Kejahatan Lingkungan

(10 Desember 2018), Perwakilan masyarakat adat Papua dan elemen organisasi masyarakat sipil untuk keadilan dan lingkungan di Papua dan Jakarta, melakukan konferensi pers untuk  memperingati hari HAM (Hak Asasi Manusia) internasional di Jayapura. Peringatan hari...

Surat Pernyataan Sikap: Mendesak Pemerintah Mereview dan Mencabut Perjanjian dan Perijinan Usaha Perkebunan dan...

(Jakarta, 16/11/2018) Sekitar 25 orang perwakilan masyarakat adat Papua dan pemimpin organisasi masyarakat dan gereja dari beberapa daerah, seperti Suku Mandobo di Boven Digoel, Suku Malind di Merauke, Jayapura, Manokwari, Suku Mpur dari Tambrauw,...

Mpur Peoples Demand PT. BAPP to Leave Mpur Community Customary Land

(Jakarta, 15th Nov, 2018). At present, indigenous communities, villages and customary forests in Papua are experiencing pressure, injustice and social tensions from development activities carried out by large scale plantation companies and commercial logging. Our...

Suku Mpur Menuntut Perusahaan PT. BAPP Segera Keluar dari Tanah Suku Mpur

(Jakarta, 15/11/2018) Saat ini, masyarakat adat, kampung dan hutan adat di Papua, sedang mengalami tekanan, ketidakadilan dan ketegangan sosial oleh karena aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan dan pengusahaan kayu komersial dalam skala...

Bisnis Gelap Merbau Papua 

Catatan Lapangan* Dini hari, udara dingin, kabut masih tebal dan matahari belum ada. Kendaraan truk bermuatan beberapa ton kayu merbau, bergerak menelusuri jalan tanah berlumpur. Kadang truk tertahan beberapa saat berkubang dalam lumpur, mesin meraung-raung...

Rekomendasi Semiloka Sorong: Mendesak Perlindungan Aktivis Gereja dan Pejuang Hak Asasi Manusia di Papua

Prinsip dan gagasan pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan di Papua, bukan sesuatu yang baru. UU Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001, sudah mengatur tentang ini bahwa “Pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada...

Latest

PUBLIKASI