Ratusan Potensi Konflik di Daerah

Selasa, 27 Desember 2011 Penanganan Masalah Tak Pernah Tuntas Jakarta, Kompas - Ratusan potensi konflik terkait pengelolaan sumber daya alam telah lama bertebaran di daerah. Tanpa penanganan segera dengan mengutamakan jalan keluar yang damai, situasi yang...

RUU Desa Dorong Pembaruan Agraria

Kamis, 01 Maret 2012 Jakarta, Kompas - Rancangan Undang-Undang Desa yang akan dibahas Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya bisa menjadi perangkat yang mendorong terjadinya pembaruan agraria. Harapannya, Rancangan Undang-Undang Desa ini bisa menciptakan hubungan pertanian dan...

Menolak MIFEE, Menyelamatkan “Mama”

Namanya Selviana Rumkorem, aktifis Sorpatom (Solidaritas Rakyat Papua Tolak Mifee) ini biasa dipanggil Evi. Satu minggu ini Evi bersama dengan papa-papa dan mama-mama dari Merauke berada di Jakarta. Evi ke Jakarta bukan untuk berwisata...

Petisi Masyarakat Sipil Penolakan RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan

Gambaran Saat ini, DPR RI sedang membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. RUU ini mencakup pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum dan kepentingan usaha swasta. RUU...

Tergiur Sejahtera, Warga Patal Menyesal Hutan Adat Dijadikan Perkebunan Kelapa Sawit

Kehadiran dua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dinilai tidak memberikan manfaat apapun, membuat warga di sekitar merasa menyesal telah menyerahkan hutan adatnya. “Sekarang banyak investor yang mau masuk ditolak masyarakat, karena bercermin dari BPH...
http://s22.postimg.org/giuqus1b4/Harian_10112014.jpg

Presiden RI Tegaskan Masalah Ijin dan Pembebasan Lahan di KTT APEC

Presiden Indonesia Joko Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ekonomi Asia atau Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 9 November 2014 meyakinkan para investor untuk tidak ragu menanamkan asset mereka di Indonesia. Dia juga mematiskan persoalan...
Dewan Lingkungan Masyarakat Adat di Tanah Papua

Studi Kasus: PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT...

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI DESA COLOL KECAMATAN POCORANAKA TIMUR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR (STUDI KASUS)

Hak Asli dan Hak Adat di Mata Negara

Era globalisasi didalamnya dunia menghargai hak-hak rakyat, terutama kaum komunal yang tradisionil. Alam, lingkungan dan masyarakat adat satu paket yang tak terpisahkan dari perjuangan hak. Adalah Hak asasi manusia pada (EKOSOSBUD) dikedepankan sebagai pijakan...
Harian Cetak Salam Papua (SAPA) Edisi 24 Maret 2015

Percepat Pembangunan Infrastruktur BPN Segera Sertifikasi Lahan di Indonesia Timur

Demi membantu percepatan pembangunan infrastruktur yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera melakukan sertifikasi lahan untuk kejelasan kepemilikan tanah di Indonesia...

RSPO: Perusahaan Wilmar Melanggar Hak Masyarakat Kapa

Panel Pengaduan RSPO baru saja mendapatkan temuan, yang mendukung pengaduan masyarakat Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Pasaman Barat, Sumatera Barat, terhadap perusahaan raksasa minyak sawit, Wilmar International, bahwa perusahaan tersebut memang secara tidak...

Latest

PUBLIKASI