Resolusi Maninjau: Kami Butuh Tindakan Bukan Ikrar

Perusahaan perdagangan minyak sawit terbesar dunia, Wilmar International, berikrar untuk menjalankan kebijakan ‘Nihil Eksploitasi’ atau ‘Zero Exploitation’ di seluruh rantai pasoknya seiring dengan komitmennya untuk ‘Nihil Deforestasi’. Praktiknya, Wilmar Internasional masih melakukan cara-cara merampas hak-hak...

DI TANAH ORANG MINANG: Hati Mendidih Di Embun Pagi……..

“Oomm Piet, coba bayangkan kalau tak ada petani menanam padi dan tak ada pula yang tanam sayuran. Ya, pasti kita sekarang hanya makan beras impor sama sayuran impor. Tapi bagaimana orang Minang yang sejak...
Aksi SAD Januari 2016 (Foto: Joko dari Aktivis Petani di Jambi)

SAD Kembali Aksi Tuntut Cabut Ijin PT Asiatic

Ratusan Suku Anak Dalam, petani beserta STN, PRD bersama 17 LSM ( LSM tembak, IPB, FRAK, P2AKN,GPKJ, PM, PB, LPI TIPIKOR, JEMMAS,SAMPOERNA, LP3TKJ, FORMASKU, STN, PRD, KM SAD 113, PPTK, LPKSM, LESKOP, FORWAM) di...
Aksi SAD Januari 2016 (Foto: Joko dari Aktivis Petani di Jambi)

Reforma Agraria Tak Konsisten

Cetak | 6 Januari 2016 JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo diingatkan agar konsisten menjalankan reforma agraria seperti janji kampanyenya. Janji itu di antaranya melaksanakan Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional berupa redistribusi tanah seluas 9...

PIDANA PERKEBUNAN: MA Menangkan Masyarakat Adat Silat Hulu Ketapang

Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) memenangkan perlawanan masyarakat adat Dayak  di Kampung Silat Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat terhadap pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan di provinsi tersebut yang dilakukan sejak 2009. Hal itu...

Marga Gue Menggugat Perusahaan Kelapa Sawit PT. PPM

Marga Gue, Suku Iwaro, melalui kuasa hukumnya Jacobus Wogim, SH, Loury da Costa SH dan Yesaya Mayor, SH, mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Permata Putera Mandiri (PT. PPM),...
Nasib Hutan di Hulu Kapuas

Suku Besar Yerisiam Gua Minta Menteri LHK Tindak Tegas Keberadaan Kebun Sawit PT. Nabire...

Paska kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK)  menerbitkan peraturan Nomor 32 Tahun 2015 tentang hutan hak, mendapat respon dari kalangan masyarakat adat korban investasi perkebunan sawit di Tanah Papua. Salah satunya suku besar Yerisiam...
Atlas Sawit Papua Dibawah Kendali Penguasa Modal

Regulasi Hak Kepemilikan Properti Lahan Antara Negara dan Pemodal Asing

Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mengajukan sebuah regulasi yang mengatur soal hak komunal. Pelaksanaan Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) berdasarkan teritorial demi mempercepat berbagai hal yang menjadi prioritas...
Atlas Sawit Papua Dibawah Kendali Penguasa Modal

Ihwal Hak Komunal atas Tanah

Oleh: MARIA SW SUMARDJONO Kompas Cetak | 6 Juli 2015 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat...
667735Poster_Penghargan_APN_2015_upload

Warga Mulai Kelola Lahan Eks PT RASR

Sejumlah warga desa Sei Ahas Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, Kalteng, sejak Jumat,(26/6) kemarin, kembali melakukan pendudukan lahan yang diklaim perkebunan sawit PT Rezeki Alam Semesta Raya. Pendudukan dilakukan karena sengketa lahan yang terjadi sejak...

Latest

PUBLIKASI