Dialog Publik: Potret Deforestasi dan Perlindungan Hak Masyarakat”, 18-19 September 2011, di Hotel Luwansa, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kegiatan ini diorganisasikan oleh PUSAKA, Walhi Kalteng, HUMA dan Pokker SHK Kalteng. Peserta kegiatan diikuti oleh perwakilan masyarakat dari Kapuas, Katingan, Seruyan, pulang Pisau dan Palangkaraya di Kalimantan Tengah, dan dari Manokwari (Papua Barat), Aceh, Sulawesi Tengah, LSM dari Kalteng dan Jakarta.

Tuntutan Masyarakat Sipil dalam Pertemuan Governors Climate Forest

Hotel Luwansa, Palangkaraya, 20 September 2011 Kami perwakilan komunitas di dalam dan di sekitar hutan dan lahan gambut yang hadir di sini, yakni dari Aceh, Papua, Sulawesi Tengah dan Kalimantan, menyampaikan beberapa tuntutan kami terhadap...
Dialog Publik: Potret Deforestasi dan Perlindungan Hak Masyarakat”, 18-19 September 2011, di Hotel Luwansa, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kegiatan ini diorganisasikan oleh PUSAKA, Walhi Kalteng, HUMA dan Pokker SHK Kalteng. Peserta kegiatan diikuti oleh perwakilan masyarakat dari Kapuas, Katingan, Seruyan, pulang Pisau dan Palangkaraya di Kalimantan Tengah, dan dari Manokwari (Papua Barat), Aceh, Sulawesi Tengah, LSM dari Kalteng dan Jakarta.

Negara Lakukan Kekerasan kepada Masyarakat Lokal

Jakarta, Kompas-Negara, dalam hal ini adalah pemerintah pusat, telah melakukan kekerasan kepada masyarakat lokal melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau Minerba. Keberadaan pertambangan tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat...
Dialog Publik: Potret Deforestasi dan Perlindungan Hak Masyarakat”, 18-19 September 2011, di Hotel Luwansa, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kegiatan ini diorganisasikan oleh PUSAKA, Walhi Kalteng, HUMA dan Pokker SHK Kalteng. Peserta kegiatan diikuti oleh perwakilan masyarakat dari Kapuas, Katingan, Seruyan, pulang Pisau dan Palangkaraya di Kalimantan Tengah, dan dari Manokwari (Papua Barat), Aceh, Sulawesi Tengah, LSM dari Kalteng dan Jakarta.

MIFEE Project Violates Human Rights

Joint Press Release, 14 August 2011  Walhi, Pusaka, Sajogyo Institute, Sorpatom, Papuan NGOs Working Group, Sawit Watch, Aman, Huma,  JKPP, KPA, Kontras, Green Peace Indonesia, DtE MIFEE Project Violates Human Rights One year after the MIFEE (Merauke Integrated...

Project MIFEE Diduga Melanggar HAM

Pers Release Bersama Jakarta, 14 Agustus 2011 WALHI, Pusaka, Sajogyo Institut, Sorpatom, Foker LSM Papua, Sawit Watch, Aman, Huma, JKPP, KPA, Kontras, Green Peace Indonesia, DTE Project MIFEE Diduga Melanggar HAM Satu tahun sejak diresmikannya Merauke Integrated Food...

Pola Estate Bukan Solusi Ketahanan Pangan

Jakarta, Kompas - Program Merauke Integrated Food and Energy Estate dinilai bukan solusi bagi ketahanan pangan dan energi terbarukan. Logika bisnis, apalagi swasta asing, justru berpotensi menjauhkan produk vital dari kepentingan publik yang bisa...

MIFEE: Tak Terjangkau Angan Malind

Buku ini merupakan laporan dari kegiatan penelitian tentang mega proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) di Kabupaten Merauke, Papua. Buku ini memberikan testimoni bagaimana kebijakan food estate dari pemerintah pusat di Jakarta...

MIFEE: Kalaulah dia jadi …

Dalam diskusi meja bundar (DMB) tentang MIFEE di LIPI pada 1 Juni 2011 lalu, Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, melalui sambungan telpon menyatakan bahwa pembangunan penting bagi Papua. Siapapun boleh berinvestasi di Papua dengan syarat...

Proyek MIFEE Mengutamakan Lahan Tidur

Kementerian Pertanian mencanangkan lahan potensial untuk proyek food estate MIFEE di Merauke seluas 2,4 juta hektar, namun BKPRN berdasarkan analisa tata ruang dan sebagainya, merekomendasikan lahan proyek MIFEE sekitar 1,2 juta hektar. Direktur Perluasan dan...

MIFEE, Persoalan Serius di Papua

Komnas HAM sedang membahas secara serius penyelesaian permasalahan Papua dengan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi. MIFEE, salah satu persoalan serius di Papua yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Hal tersebut diungkapkan Ridha Saleh, dalam pertemuan...

Dari Aksi Dialog MIFEE: DPD minta Moratorium dan DPR RI akan Turun ke Lapangan

Pasca Dialog Meja Bundar, 1 Juni 2011, Tim KOMALI, perwakilan masyarakat korban MIFEE dan gabungan organisasi masyarakat sipil Jabotabek, melanjutkan aksi menemui pengambil kebijakan pemerintah pusat. Wakil Pimpinan DPD RI, La Ode Ida yang didampingi...

Latest

PUBLIKASI