Berita Terbaru
Berita Pusaka
Perusahaan Melanggar UU Larangan Praktik Monopoli
Konstitusi Indonesia menegaskan arah perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Visi ekonomi ini dihasilkan atas kritik dan pengalaman sistem ekonomi kolonial, dilakukan VOC, yang menindas dan merugikan ekonomi rakyat Indonesia. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998
Ketua DPRD Sorong: Mari Mendukung Bupati Sorong
Senin (06/09/2021), di depan puluhan massa aksi, Ketua DPRD Kabupaten Sorong, Habel Yadanfle, menyatakan mendukung langkah Bupati Sorong mencabut izin perusahaan perkebunan kelapa sawit. “Apa yang dilakukan oleh bupati, kalo bupati bilang ok, saya
Bupati Sorong: Lahan Dikembalikan Kepada Masyarakat Adat Pemilik Hak Ulayat
Pemerintah Kabupaten Sorong mencabut izin lokasi, izin lingkungan dan izin usaha perkebunan 4 (empat) perusahaan kelapa sawit yang berada di wilayah masyarakat adat Moi di Kabupaten Sorong yaitu PT Inti Kebun Lestari berlokasi di
Kami Bersama Bupati Sorong
Pada April 2021, Bupati Sorong dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, mencabut izin usaha perusahaan perkebunan kelapa sawit, seperti Izin perpanjangan Lokasi, Izin Lingkungan dan
Siaran Pers Koalisi: Penangkapan Viktor Yeimo Melanggar Hukum
Penangkapan Viktor F Yeimo dilakukan secara sewenang-wenang dan melanggar hukum. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, Emanuel Gobay, SH, MH, dalam Siaran Pers (20/08/2021), saat sidang perdana praperadilan
Siaran Pers: Terungkap Indikasi Kepentingan Ekonomi Dalam Serangkaian Operasi Militer Ilegal Di Intan Jaya, Papua
Jakarta, 12 Agustus 2021 - Tiga tahun terakhir pengerahan kekuatan militer Indonesia secara ilegal di kawasan pegunungan tengah Provinsi Papua telah memicu eskalasi konflik bersenjata antara TNI-POLRI dan TPNPB, serta kekerasan dan teror terhadap