Urgensi Peninjauan Kembali Perizinan dan Perjanjian Usaha Perkebunan

Penerbitan Izin Cacat Hukum Pada April 2019, Matias Anari mendapatkan salinan surat dari petugas Dinas Penanaman Modal, Perijinan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DPMPTT) Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat. Salinan surat tersebut adalah Surat Keputusan Kepala...

HAM Papua 2018: Hak Hidup dan Hak Bebas Diabaikan

Dalam sidang UPR (Universal Periodic Reivew, 2017), pemerintah Indonesia berjanji  akan memfasilitasi dugaan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua. Pemerintah akan membawa permasalahan ini ke peradilan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Namun hingga...

Serangan Terhadap Pembela Tanah

Pembela tanah dan lingkungan adalah orang-orang yang mengambil tindakan damai, baik secara sukarela atau professional, untuk melindungi hak-hak atas tanah dan lingkungan. Mereka seringkali orang biasa yang mungkin tidak menyebut diri sebagai pembela. (Global...

Attack on Land Defenders

Land and environmental defenders are people who take peaceful actions, either voluntarily or professionally, to protect land and environmental rights. They are often ordinary people who do not necessarily call themselves “defenders” (Global Witness,...

Percepatan Pengakuan Hutan Adat

Pada 29 April 2019, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menetapkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.21/MENLHK/SETJEN /KUM.1/4/2019, tentang Hutan Adat dan Hutan Hak. Permen LHK P.21/2019 ini bertujuan untuk mempercepat proses-proses pengakuan hutan adat...

RUU Pertanahan Jauh dari Keadilan Agraria dan Keadilan Ekologis

Panja Pertanahan Komisi II DPR RI tidak terbuka dan minim partisipasi public dalam perumusan dan pembahasan RUU Pertanahan. Hal ini disampaikan oleh Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Konferensi Pers menyikapi RUU Pertanahan di Jakarta...

Izin Usaha Perkebunan PT. MMP Tidak Berlaku Lagi

Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Mega Mustika Plantation (MMP) belum mendapatkan izin dari pemerintah pusat (izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten...

Perusahaan Menara Group Tidak Melaksanakan Kewajibannya

Sepanjang tahun 2011 hingga 2014, Menteri Kehutanan telah menerbitkan sesurat keputusan pelepasan kawasan hutan untuk usaha perkebunan kelapa sawit di wilayah Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, yang diberikan kepada 12 perusahaan perkebunan...

Surat Penolakan Tiga Marga Kampung Yang Boven Digoel

PENOLAKAN TERHADAP PERUSAHAAN BARU DI ATAS TANAH PT. USAHA NABATI TERPADU OLEH MASYARAKAT ADAT DI SUNGAI KIA KAB. BOVEN DIGOEL (PAPUA SELATAN) PT. Usaha Nabati Terpadu adalah salah satu anak perusahaan dari PT. Menara Group....

SOS Papua Mendesak Presiden Mewujudkan Pengadilan HAM Wasior Berdarah

Delapan belas tahun lalu (Juni 2011), situasi daerah Wasior (kini menjadi Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat) sangat mencekam. Gabungan aparat Polda Papua dan TNI Kodam Trikora melakukan “Operasi Tuntas Maleo” untuk mengejar pelaku yang...

Latest

PUBLIKASI